MAUMERE (Floresku.com) -Forum Pengada Layanan (FPL) yang beranggotakan 115 lembaga layanan yang fokus bekerja mendampingi perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia yang juga tergabung dalam 
jaringan masyarakat sipil untuk advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU TPKS). 

FPL juga mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen DPR RI yang telah menetapkan secara resmi RUU TPKS menjadi hak inisiatif DPR.

'Apresiasi juga kami sampaikan kepada perempuan-perempuan DPR RI dari Fraksi  PDIP, PKB, Nasdem, PAN, Demokrat, Gerindra, Golkar dan PPP. Satu langkah maju proses legislasi dalam mendorong proses pembahasan RUU yang akan dilakukan bersama pemerintah," ungkap Nurhasanah dari Forum Pengada Layanan,  dalam keterangan  tertulis  yang diterima media ini kamis 20 Januari 2022.

• SENDAL SERIBU, Kamis, 20 Januari 2022: Mau Sembuh? datang kepada Yesus!
• Tahun 20022, Kemenparekraf Fokus Kembangkan SDM Pariwisata yang Akrab Tekonologi
• SLOKI MUARA: Rabu, 20 Januari 2022: Karya Allah Tersalur Lewat Orang-Orang Jujur

“Selanjutnya kami mendorong DPR RI memiliki target minimal Juli 2022, Rakyat Indonesia sudah memiliki UU TPKS yang benar-benar melindungi korban.Serta meminta proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan dapat melibatkan peran serta masyarakat, khususnya Lembaga  layanan, penyintas dan keluarga korban, mengingat kami masih mencatat ada beberapa hal krusial yang belum terakomodir dalam draft yang dikeluarkan DPR tanggal 8 Des 2021.”

Meski memberi apresiasi, FPL tetap memberikan beberapa catatan krusial  seperti atas poin menimbang; pasal asas yang memasukan iman, takwa dan ahlak mulia; hukum acara yang tidak mencerminkan kekhususan dari kasus kekerasan seksual; menyeragamkan kewajiban lembaga layanan pemerintah dan masyarakat; memangkas 5 bentuk-bentuk kekerasan seksual dari 11 bentuk. 

FPLjuga memberikan catatan soal soal RRU yang belum mempertimbangkan  kerentanan kelompok perempuan yang mengalami kekerasan seksual seperti perempuan dengan HIV/AIDS, perempuan yang dilacurkan, perempuan yang dipaksa kawin dengan modus penculikan yang mengatasnamakan budaya (kawin tangkap) dan korban aborsi paksa.

Untuk itu FPL mendesak:

1. DPR harus melakukan perbaikan substansi draft RUU TPKS yang belum mengakomodir semua elemen kunci, diantaranya memasukan lima (5) bentuk kekerasan seksual mulai dari  perkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan pemaksaan perkawinan sebagai bentuk Kekerasan Seksual, serta menghilangkan pasal asas iman, takwa dan ahlak mulia karena tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No.12 Tahun 2011 dan beberapa hal yang masih perlu dirumuskan 
   secara seksama.
2. DPR dan Pemerintah melakukan pembahasan secara terbuka dan harus memastikan pelibatan masyarakat, korban/penyintas dan pendamping di setiap tahapan pembahasan.
3. DPR untuk mengkonsolidasikan kebutuhan semua pihak, khususnya korban agar RUU TPKS yang dihasilkan komprehensif dan mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban, sehingga kompromi politik dalam proses legislasi dapat dihindarkan.
4. Pimpinan DPR RI, Pimpinan Partai Politik serta ketua Fraksi DPR RI terus mengawal proses pembahasan RUU TPKS, sehingga tujuan RUU untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual dapat terwujud.

• SENDAL SERIBU, Kamis, 20 Januari 2022: Mau Sembuh? datang kepada Yesus!
• Tahun 20022, Kemenparekraf Fokus Kembangkan SDM Pariwisata yang Akrab Tekonologi
• SLOKI MUARA: Rabu, 20 Januari 2022: Karya Allah Tersalur Lewat Orang-Orang Jujur

Lebih lanjut FPL juga mengajak masyarakat, korban atau penyintas,pendamping dan media untuk terus mengawal substansi RUU TPKS yang mengakomodir 6 elemen kunci, yaitu: 11 jenis Tindak Pidana Kekerasaan, Seksual, Hukum Acara (Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dan Pemidanaan), Hak Korban, Keluarga korban, saksi, ahli dan pendamping korban, pencegahan, peran serta masyarakat dan koordinasi dan pengawasan. (Mardat). ***