LARANTUKA (Floresku.com) -Masa aksi Aliansi Masyarakat Pemerhati Flores Timur (AMP Flotim) berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Flores Timur dan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Flores Timur, Sabtu, 18 November 2023 siang.

Pendemo melakukan aksi di lokasi setempat lantaran tahu bahwa Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake akan makan siang setelah melakukan kunjungan kerja.

Mereka ingin menyampaikan tuntutan terkait kebijakan kontroversial Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi yang dinilai telah menelantarkan nasib ratusan tenaga kontrak (teko) dan hak tenaga kesehatan (nakes).

Massa membentangkan spanduk bernada kecaman sambil berorasi. Suasana panas di tengah sengatan matahari kian terasa. Api semangat kawanan aktivis membara saat rombongan pejabat tinggi NTT dan Flores Timur tiba di dekat demonstran.

• Ajak Guru Miliki Pemahaman Lintas Generasi, KGSB Gelar Webinar Generation Gap
• KALENDER LITURGI KATOLIK,  Minggu, 19  November 2023: Injil Mat 25:14-30

Deretan mobil yang diantaranya ditumpangi Ayodhia Kalake dan Doris Alexander Rihi tiba-tiba berhenti. Jaraknya sekitar belasan meter dari kawanan aktivis. Rombongan pejabat tinggi NTT dan Flotim itu memilih putar haluan.

Pantauan media ini, Penjabat Bupati Doris Rihi sempat turun dari mobil dinas. 

Sejenak mengamati suasana demo, lalu kembali masuk mobil melintasi jalur arah BRI Cabang Larantuka dan Kodim 1624 Flores Timur.

Koordinator Lapangan, Patrisia Lamabahi atau akrab dengan nama Srikandi Merah, menilai rombongan pejabat terkesan menghindar dengan aspirasi masyarakat.

"Bagi massa aksi, rombongan pejabat terkesan menghindar," tandasnya singkat.

Sementara Orator, Kanis Soge, mengevaluasi kinerja Doris Rihi selama dua tahun lebih. Menurutnya, birokrat Pemprov NTT itu semakin membuka tabir bagaimana kedudukan kapitalis birokrat yang tak mampu menyelamatkan nasib rakyat.

"Bukannya memperbaiki nasib rakyat, tetapi semakin melipatgandakan kemerosotan hidup rakyat," katanya.

Kanis Soge meminta Penjabat Gubernur NTT mempertimbangkan kepemimpinan Penjabat Bupati Flores Timur, bahkan dicopot dari jabatannya.

"Kami minta Pj Gubernur mencopot Penjabat Bupati Doris Rihi dan menggantikan dengan yang lebih berkompeten," tandasnya.

Kata Kanis Soge, nasib rakyat semakin merosot, salah satunya soal pemberhentian tenaga kontrak honorer dan menolak pembayaran terhadap hak nakes Rp 5,7 miliar.

"Honorer, sampai pada tidak dibayarkan upah nakes RSUD Larantuka pada tahun 2021 sampai hari ini dengan berbagai dalil sesuai inisiatif Penjabat Bupati," katanya lantang.

Pemerintah, kata dia, tetap bersikeras tidak membayar hak nakes, kendati BPK Perwakilan NTT telah merekomendasikan untuk membayar hak tersebut.

Berikut sikap dan tuntutan AMP Flotim :

1. Segera bayar hak nakes
2. Memberikan kompensasi bagi tenga kontrak yang dipecat secara sepihak
3. Pecat dan perbaiki kinerja kerja Askab Flores timur
4. Segera atasi krisi air bersih di wilayah Kabupaten Flores Timur
5. Selesaikan seluruh persoalan infrastuktur di flores Timur. 
6. Segera hentikan proses pansel Sekertaris Daerah Flores timur dan fokus untuk merapikan sistem birokrasi dengan tidak membiarkan dinas-dinas berjalan tanpa dipimpin oleh seorang kepala dinas. 
7. Menuntut Gubernur NTT untuk mengembalikan aset daerah yang ditarik menjadi aset provinsi untuk dikelola kembali oleh Pemda Flores Timur karena merupakan salah satu sumber PAD dalam hal ini aset-aset yang ada di PPI Amangarapati.
8. Menuntut  Penjabat Bupati menghentikan perjalanan dinas yang memakan anggaran besar tetapi tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Flores Timur. 
9. Jika tuntutan ini tidak direalisasikan maka akan dilakukan aksi pendudukan dikantor Bupati dan Kantor DPRD sekaligus menuntut mendagri untuk segera mencopot Penjabat Bupati. ((Chan Epicvania)***