DOMINIKUS Minggu Mere -biasa disapa Domi Mere-, bukanlah nama yang asing bagi masyarakat Kabupaten Ende. Sebagai seorang birokrat, Domi Mere bukanlah orang baru. 

Pria kelahiran Ende, 31 Juli 1960 ini  dikenal  sebagai kader pamong praja tulen yang pernah menduduki jabatan karier penting di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga provinsi tetangga Timor-Timur, sebelum menjadi negara berdaulat.

Ia pernah beberapa kali menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa Kabupaten Ngada (1990-1991). Lalu menjadi Kepala Seksi Kesehatan Gigi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT (1991-1993).

• Sat Lantas Polres Mabar Gotong Royong Perbaiki Jalan Berlubang di Labuan Bajo
• Lakalantas di Ruas Jalan Kimang Bulen, Samping SMP Frater Maumere Petang Ini
• Adriano do Nascimento, Alumnus Undana Kupang Masuk Bursa Capres Timor Leste

Pada 1997-1998 ia dipercayakan menjadi Kepala Seksi Penyusunan Program  (Perencanaan) pada Kanwil Kesehatan NTT. Kemudian, sejak 1998 sampai dengan 4 September 1999, ia menjabat sebagai Kepala BAPELKES Dili  Timor-Timur. 

Dari Dili, ia kemudian beralih menjadi Kepala BAPELKES Kupang (September  1999 sampai dengan Maret 2001).

Di tanah kelahirannya, Ende, suami dari Dr. Dra. Maria Matildis Banda, MS ini pun pernah menduduki posisi strategis di lembaga eksekutif/birokrasi. Ia misalnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende (2001-2008).

Kemudian ia dipercayakan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Ende (2008 - Maret 2013). Dan, pada 2013 ia menjadi  Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

Dari Kabupaten Ende, dokter yang menyandang gelar doktor itu kembali berkarya di tingkat Provinsi NTT. Ia  menjabat sebagai Kepala RSUD Prof WZ Yohanes Kupang (31 Agustus 2015 – Oktober 2018),  dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Oktober 2018-31 Juli 2020). 

Meski dipercayakan untuk melayani masyarakat di tingkat provinisi, rupanya hati Domi Mere sudah sangat terpaut dengan daerah kelahirannya sendiri. Ia sepertinya ingin sekali membaktikan diri dan hidupnya untuk membangun Kabupaten Ende. 

Makanya, beberapa kali ia  mencoba bertarung dalam hajatan Pilkada Kabupaten Ende.

Terakhir, didukung oleh Partai Glokar, pada November 2021 lalu ia bertarung dengan Erik Rede untuk meraih kursi Wakil Bupati Ende, meski belum beruntung.

Meski demikian, harapan Domi Mere tak pernah pupus. Ia berharap suatu saat kelak ada jalan terbuka di mana ia dapat membaktikan seluruh hidupnya untuk memajukan Kabupaten Ende tercinta.

Melihat niat baiknya itu, media ini mengajak Domi Mere untuk berdialog, sekadar ingin tahu apa pandangannya mengenai pembangunan di Kabupaten Ende.  Berikut petikan dialog selengkapnya:

Menurut Anda, apa potensi utama Kabupaten Ende yang dapat dikembangkan untuk mendorong percepatan pembangunan?

Sesungguhnya banyak sekali potensi Kabupaten Ende yang dapat dikembangkan untuk mempercepat proses pembangunan. Secara geografis misalnya, luas Kabupaten Ende mencakup 2,067,75 km dengan populasi  sekitar276,740 (jiwa. (data semester I, 2021)

Kabupaten Ende memiliki potensi pertanian, perikanan dan potensi pariwisatanya yang besar. 

Sebagai misal, daera ini memiliki hasil kehutanan antara lain Kemiri Kupas, Rotan, Asam, Kayu Kuning, Cassiavera, Kayu Gaharu, Kayu Ramuan, Kayu Bakar, Kayu Kulit Manis, Kayu Kemedangan, Pinang, dan Masoi.

Kabupaten ini juga memiliki tanaman pokok pertanian seperti padi, jagung, ubi, kayu, sorghum dan dan jenis kacang-kacangan lain tanaman hortikultura yang terdiri dari tanaman sayur dan buah.

Jenis komoditas hasil perkebunan juga banyak, antara lain, Kelapa, Jambu Mete, Kemiri Candle, Kakao, Kopi Cengkeh, Pinang, Kapuk, Vanili, Pala, Pisang, Durian dan Merica.

Kabupaten Ende juga memiliki berbagai potensi objek dan daya tarik wisata yang digolongkan dalam tiga kelompok besar yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya dan objek wisata minat khusus atau buatan.

Potensi objek daya tarik wisata yang terdata adalah sebanyak 108 buah, dengan perincian 65 buah objek wisata alam, 35 buah objek wisata budaya dan 18 buah objek wisata minat khusus. 

Sejauh ini pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Ende dibagi menjadi 5 kawasan yakni Kawasan Kelimutu, Maurole, Kota Baru, Lio Timur dan Kawasan Ende yang terbagi atas 21 kecamatan.

Dari segi SDM, itu tadi jumlah penduduknya ada  sekitar 276,740 jiwa. Namun, indeks SDM Kabupaten Ende masih tergolong sedang dibandingkan indeks SDM nasional. 

Dari sisi pendidikan misalnya, indeksnya hanya 67.38, sedangkan indeks kesehatannya masih pada titik 73,77 (Data kemenkeu, 2020). Jadi, meski potensi SDMnya cukup besar, tapi kualitasnya masih kurang, perlu ditingkatkan lagi.

Lalu, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Anda, apa saja kendala atau masalah yang paling urgen yang perlu ditangani segera?

Begini ya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya masalah utama yang dihadapi oleh kabupaten ini ada tiga, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Namun, ketiga masalah itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan saling terkait. Artinya, warga misalnya mengalami masalah kesehatan, karena menjalani pola hidup yang tidak sehat. 

Nah, pola hidup yang tak sehat terjadi karena tingkat pendididkan yang rendah. Sementara pendidikan yang rendah terkait dengan kondisi perekonomian, khususnya penghasilan yang minim. Warga tidak bisa menjalani pendidikan yang lebih tinggi karena tak punya biaya. Jadi, masalah sepertinya sebuah lingkaran setan, yang tidak mudah untuk diputuskan mata-rantainya.

Oleh karena itu, menurut saya, pembangunan di kabupaten ini harus berjalan secara simultan dan sinergik, dengan menggunakan segala potensi yang ada, dan melibatkan seluruh kekuatan atau elemen masyarakat yang tersedia.

Tentu saja dalam situasi anomali seperti sekarang ini bidang kesehatan harus di prioritaskan. Artinya, penanganan Covid-19 harus dilakukan secara terencana, detil dan tuntas. 

Protokol kesehatan harus tetap dijalankan dan vaksinasi harus terus digencarkan agar segera mencapai 70 persen dari total populasi, mencakupi semua warga, baik orang dewasa maupun anak-anak sekolah.

Selain masalah Covid-19, yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah masalah kesehatan ibu hamil dan janin serta stunting. Untuk itu fasilitas kesehatan dan pelayanannya harus terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya.

Kalau di bidang Pendidikan, bagamana?

Untuk masalah pendidikan, menurut saya sarana dan prasarana pembelajaran dan pendidikan, perlu di perhatikan secara lebih serius, berdasarkan pendataan yang obyketif.

Pemerintah harus punya data yang update, berapa gedung atau ruang kelas  yang rusak berat, berapa yang rusak sedang dan rusak ringan. Yang rusak berat tentu saja mendapat prioritas untuk segera diperbaiki.

Begitu juga dengan perpustakaan sekolah, perlu ada program pengadaan ruang perpustakaan, dan pengadaan bahan bacaan dan buku-buku perpustakaan.

Hal sama berlaku dengan distribusi guru-guru. Harus ada data yang jelas sehingga dilakukan upaya perekrutan dan distribusisecara  merata sampai ke sekolah-sekolah di pelosok-pelosok. Jangan sampai terjadi, para guru  menumpuk di sekolah-sekolah di kota saja.

Lalu,  di era digital ini sudah perlu direncakana agar di sekolah-sekolah disediakan Wi-fi. 

Sekarang Kemenkominfo sudah membuat program untuk membngun BTS hingga ke desa-desa. Tingga kepala daerah menyesusaikan program Kemenkominfo itu dengan APBD yang ada.

Untuk  mengurangi ketimpangan mutu pendidikan, guru-guru juga perlu difasilitasi untuk studi lanjut atau melakukan  studi banding ke sekolah-sekolah unggul di pulau Jawa,minimal.

Bagaimana dengan masalah ekonomi, langkah strategis apa yang perlu diterapkan?

Masalah ekonomi di Kabupaten Ende ini sangat bertumpu pada sektor perkebunan dan pertanian. 

Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dan dikembangkan ke depannya adalah bagaimana memberdayakan para petani supaya menjadi petani untuk mandiri. Harus dicarikan cara atau solusi agar para petani bisa memproduksi secara memadai, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Para petani harus punya makanan cukup karena hasil ladang/sawah seperti produksi padi, singkong dan ubi-ubian, pisang dan yang lain-lain cukup. Artinya, mereka tidak perlu membeli beras, ubi atau pun pisang dari luar daerahnya sendiri.

Begitu pula dengan kebutuhan pangan yang lain seperti telur, daging, ayam, ikan, termasuk bawang dan cabai serta yang lain-lainnya. 

Harus dirancang strategi untuk membantu seluruh warga Kabupaten Ende memenuhi kebutuhan pangan tersebut secara mandiri. Artinya mereka tidak perlu lagi  mendatangkan ayam pedaging, telu dari Pulau Jawa, atau membeli bawang dari Bima.

Sejalan dengan itu, para petani juga diberdayakan untuk bagaimana memproduksi komoditas pertanian seperti kopi, vanili, kakao, kemiri dan lain-lain. Bahkan, kalau bisa, bahan komoditas diolah dahulu melalui UMKM atau BUMD sehingga harganya menjadi lebih bagus.

Dari sektor perikanan juga demikian. Para nelayan harus diberdayakan untuk bisa memproduksi dengan jumlah besar. Perikanan darat juga perlu dikembangkan, sehingga kebutuhan masyarakat akan ikan bisa dipasok oleh nelayan sendiri.

Di sektor pariwisata, perlu ada upaya yang strategis untuk mengembangkan destinasi wisata secara berkelanjutan. Artinya, kita perlu merespon program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membangun desa-desa wisata. 

Destinasi wisata alam perlu didukung dengan infrastruktur yang layak. Begitu pula Kampung-Kampung tradisional yang jadi destinasi wisata budaya dan sejarah perlu ditata sehingga semakin memikat para para wisatatan. Sentra tenun ikat perlu diperbanyak dan dikembangkan, dan melibatkan semakin banyak kaum perempuan muda.

Untuk semua yang dijabarkan di atas tentunya harus disusun dalam suatu program yang terintegrasi dalam rancangan program pembangunan dengan visi dan misi yang jelas, misalnya  dalam bentuk ‘Rancangan  Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun’.

Nah, andaikata warga Kabupaten Ende memberi kepercayaan kepada Anda untuk memimpin Kabupaten Ende, apa yang Anda prioritaskan?

Saya ini realistis saja. Mengingat usia yang tidak muda lagi, kalau pun warga memberi kepercayakan, saya hanya melakoni kepercayaan tersebut untuk satu periode saja. 

Meski demikian, saya berkomitmen bahwa selaku seorang Bupati, saya harus menjadi agen untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Upaya untuk mensejahterahkan masyarakat itu harus dilakukan secara simultan, paling tidak untuk sejumlah sektor yang disebutkan di atas. 

Selain itu, upaya pembangunan harus dilakukan secara sinergis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.  Misalnya, menggandeng  gereja Katolik (paroki-paroki), komunitas gereja Kristen GMIT, komunitas umat Muslim. Jadi semua harus bergandengan tangan membangun  Kabupaten Ende.

Sebab, data dasar mengenai kondisi riil masyarakat yang disajikan oleh bahwa tokoh-tokoh agama biasanya lebih valid. Itu bukan berarti bahwa data  pemerintah tidak valid. Namun, data pemerintah biasanya baru diupdate setelah beberapa tahun, sedangkan data yang disajikan oleh para tokoh agama diupdate kapan saja.   

Pemerintah daerah itu harus punya data terupdate tentang seperti, berapa sih jumlah  angka kemiskinan masyakarat kita yang absolut, benar-benar miskin dan hampir miskin? Berapa jumlah warga yang dikelompokkan sebagai pengangguran?

Nah, berdasarkan data yang update tersebut pemerintah daerah baru melakukan mapping, baik menyangkut kondisi perorangan, keluarga,  maupun kondisi per wilayahnya.

Berkenaan dengan itu, saya secara pribadi berpendapat pemerintah Kabupaten Ende perlu belajar dari pola kerja Ahok, selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Artinya, data harus selalu update dan Bupati harus bisa mengakses langsung data tersebut sehingga ia juga bisa turun sendiri ke lapangan, bahkan sampai kepelosok-pelosok untuk melihat dan mendengar langsung dari masyakat. 

Terus terang, saya secara pribadi sangat terinspirasi dengan pola kerja Pak Ahok yang terbuka pada laporan dari masyarakat. Mendengar laporan dari bawahan dan mayarakat itu penting karena itu adalah bagian dari pengawasan (controlling).

Dan yang terakhir, seorang pemimpin tidak boleh alergi dengan media. Ia harus menyampaikan apa adanya kepada media, sebagai wujud dari prinsip transparansi dalam pemerintahan. 

Pada sisi lain, media juga bisa  membantu mengingatkan atau mengoreksi pemerintah. 

Melalui media, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi mereka sehingga bisa segera direspon oleh pemerintah. 

Jadi, perlu ada sinegi dan kolaborasi yang positif di antara semua elemen masyarakat adalah kunci, kalau ingin agar pembangunan daerah ini bisa  sukses dan mengalami percepatan. (S.A. Martinez) ***