OKU TIMUR,  SUMSEL (Floresku.com) – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan menjadi sorotan sejumlah orang tua siswa.

 Mereka mengeluhkan porsi dan kualitas makanan yang dinilai kurang layak bagi anak-anak penerima manfaat program tersebut.

Keluhan itu muncul setelah menu makanan yang diterima siswa, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah, dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat terhadap program nasional tersebut.

Program MBG sendiri dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Jayapura. Namun dalam praktiknya, pihak pengelola mengakui adanya penyesuaian anggaran yang berdampak pada nilai menu makanan yang diberikan kepada siswa.

Baca juga:

• Hakim PN Labuan Bajo Dilaporkan Putusan Sengketa di Bukit Kerangan
• Orang yang Rendah Hati Berkenan kepada Tuhan
• Bacaan Liturgis, Sabtu, 14 Maret 2026

Pengelola SPPG Kecamatan Jayapura, Pengki, menjelaskan bahwa nominal menu makanan yang diberikan kepada siswa TK hingga SD kelas 3 hanya sekitar Rp6.000 per porsi. Sementara untuk siswa SD kelas 3 hingga SMA berkisar Rp7.000 per porsi.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena adanya batasan anggaran yang ditetapkan oleh koordinator wilayah (korwil). Pihak SPPG, kata dia, diminta untuk tidak membelanjakan kebutuhan menu melebihi anggaran yang telah ditentukan.

“Anggaran yang ditetapkan korwil sebesar Rp23 juta. Sementara jumlah penerima manfaat di Kecamatan Jayapura melebihi anggaran tersebut, sehingga kami harus menyesuaikan nilai menu yang didistribusikan,” ujar Pengki.

Ia mengakui pihaknya memahami adanya kritik dari masyarakat terkait kualitas makanan yang disajikan. Namun sebagai pengelola program, SPPG harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh koordinator wilayah.

Selain faktor anggaran, Pengki juga menyebut kondisi pasar lokal turut mempengaruhi pengadaan bahan makanan. Menurutnya, di Pasar Martapura tidak terdapat acuan harga eceran tertinggi (HET) yang jelas untuk sejumlah komoditas sayuran.

“Hal ini membuat pengelola kesulitan menentukan standar harga bahan makanan untuk menu MBG,” jelasnya.

Meski demikian, Pengki menegaskan pihaknya terbuka terhadap evaluasi dan siap bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaan program ditemukan adanya kerugian negara.

“Jika hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara, kami siap bertanggung jawab dan mengembalikannya,” tegasnya.

Ia juga mengajak para orang tua siswa, guru, maupun pemerintah desa untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada pengelola SPPG melalui forum audiensi terbuka.

“Jika memang ada menu yang dianggap tidak layak, kami siap menerima masukan dan memperbaiki pelayanan ke depan,” katanya.

MBG sangat minimalis di DKI Jakarta

Pantuan Floresku.com, menu MBG minimalis  juga berlaku di sejumlah sekolah di kawasan DKI Jakarta Selatan. “Selama bulan Ramadhan, menu MBG semakin tidak jelas. Kadang kami dibagikan satu ketul roti, satu butir telur roti, empat biji kurma atau 1 buah jeruk,” ujar Rina, siswi sebuah SMP Negerii di kawasan Jakarta Selatan.

Terkait itu, sejumlah warga berharap pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. 

Mereka menilai Program MBG merupakan program penting yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

Karena itu, masyarakat berharap pelaksanaannya di daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi para siswa. (YG/Sandra) ***