LABUAN BAJO (Floresku.com) - Ketua Pemantau Keuangan Negara ( PKN ) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Lorens Logam mendesak Bupati Manggarai Barat Editasius Endi untuk mencopot Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat.

Hal tersebut ia sampaikan lantaran progres pengerjaan insfratruktur jalan di Kabupaten Manggarai Barat sangat lamban dan kualitas pengerjaannya sangat buruk.

" Progress yang lamban dan kualitas pekerjaan yang buruk adalah beberapa hal yang menjadi keluhan masyarakat Manggarai Barat selama ini. Informasi-informasi tersebutlah yang mendorong PKN Mabar melakukan  penelusuran, mendapatkan data, informasi lapangan," ungkap Lorens Logam saat ditemui media ini di Labuan Bajo, Selasa, 02 November 2022.

Ia juga mengatakan dari hasil penelusuran, pihaknya menemukan banyak data dan informasi lapangan yang mengkonfirmasi keluhan masyarakat tersebut. 

• SENDAL SERIBU, Rabu, 02 November 2022: Memiliki Hidup yang Kekal
• Renungan Harian Katolik, Rabu, 02 November 2022: Pengenangan Arwah Semua Orang Beriman

Yang mencolok kata dia misalnya, beberapa pekerjaaan yang bersumber dari dana pinjaman, progress pekerjaan masih sangat kecil, kualitas pekerjaan juga sangat mencurigakan, dan jika ini tidak di antisipasi, akan berdampak pada kerugian negara dan kerugian bagi masyarakat Manggarai Barat.

Logam menjelaskan, upaya-upaya kontrol terhadap pembangunan  sebagai hak publik dan penyelamatan uang negara ini sudah berjalan sejak  proyek-proyek mulai dikerjakan (pascakontrak).

PKN Mabar telah berupaya dengan beberapa tahapan, mulai dari penyampaian atau informasi mengenai kondisi pekerjaan langsung ke PPK, pengawas lapangan, Kepala Dinas dan Kepala Daerah.

PKN juga sudah melakukan aksi damai, dan rapa dengar pendapat  dengan Dinas dan Kepala Daerah. 

Namun hingga kini, belum tampak tindak lanjut, minimal perbaikan dan pembenahan, sanksi atau teguran terhadap para pihak yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut,

Ia juga mengatakan, ketiadaan respon pihak-pihak terkait, memunculkan dugaan bahwa ada konspirasi  atau kerja sam) saling menguntungkan antara para pihak.

“Dugaan ini tidak muncul begitu saja. Dalam pemberitaan media misalnya, kepala dinas  mengatakan bahwa bahwa  jika ada (jalan) yang rusak, toh nanti diperbaiki kembali.”

"Jawaban ini sangat memalukan. Cara berpikir seperti ini menjadi penyebab utama mundurnya pembangunan di daerah Manggarai Barat," ungkapnya.

Kata dia, mestinya seorang kepala dinas itu menunjukkan sikap tegas kepada PPK sebagai pengendali mutu. Ia seharusnya mewajibkan semua kontraktor supaya pelaksanaan proyek ikuti panduan teknis yang ada.

“Jika pekerjaan infrastruktur mengikuti panduan teknis, tentu saja kualitas pekerjaan menjadi maksimal. Namun faktanya selama ini banyak pekerjaan yang menggunakan komposisi material yang tidak sesuai spek (melanggar panduan teknis). Bahkan metode pekerjaan juga tidak sesuai standar teknis,” jelasnya.

 "ni sudah menjadi yang luar biasa.  Maka untuk mengubah ini semua agar nantinya infrastruktur yang berkualitas dapat dinikmati oleh masyarakat, saya mendesak Bupati Edi Endi untuk copot Yos Suhandi dari jabatan sebagai kepala dinas," pungkasnya. (Robby). ***