RUTENG (Floresku.com) - Komunitas Pelatih Ahli/Fasilitator Sekolah Penggerak Unika St. Paulus Ruteng menyampaikan dukungannya terhadap Pemerintah Daerah di Propinsi NTT dalam rangka mempercepat proses Implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pernyataan dukungan disampaikan pada saat Rapat Koordinasi Teknis Pendampingan Program Sekolah Penggerak (PSP) tahun 2022 di Hotel Kristal Kupang, 11-13 Oktober 2022.

Komunitas yang beranggotakan Dr. Marianus Mantovanny Tapung, Dr. Wahyuni Purnami, Dr. Sabina Ndiung, Frans Nendi, M.Pd., Efrem Men, M.Pd., Kanisius Mandur, M.Pd., Alfonsus Sam, M.Pd., dan Tarsianus Golo, M.Pd. menegaskan Kurikulum Merdeka merupakan salah satu jawaban dalam menyelesaikan beberapa masalah kebangsaan, terutama dalam ranah pendidikan.

• Akselerasi IKM: Unika St Paulus Ruteng Dukung Penuh Pemprov NTT
• Ketua DPC Partai Demokrat Manggarai, David Suda: 'Ir. Maksimus Ngkeros Punya Potensi Jadi Calon Bupati'

Dengan adanya IKM dengan semangat ‘bergerak demi transformasi pendidikan’ dalam hal literasi, numerasi dan projek penguatan profil pelajar Pancasila membawa kekuatan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

IKM ini akan menjadi salah tonggak penting yang akan mendukung program pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pembangunan human capital di NTT. IKM merupakan bagian penting dari ikhtiar mengeluarkan NTT dari predikat sebagai propinsi dengan mutu pendidikan yang masih memprihatinkan di Indonesia, bila merujukan pada IPM yang masih rendah.
IKM melalui Satuan Pendidikan yang masuk dalam kategori Sekolah Penggerak dan guru penggerak akan menjadi lokomotif utama dalam mempercepat implementasi kurikulum merdeka ini.

Oleh karena butuh perhatian khusus dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan agar mampu mendorong sekolah-sekolah dan guru-guru untuk terlibat secara aktif melalui program sekolah penggeraj dan guru penggerak.

Sebab dengan adanya keterlibatan sekolah dan guru menjadi sekolah penggerak dan guru penggerak, maka selain mempercepat program implementasi kurikulum merdeka, juga membantu pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan satuan pendidikan dan guru yang berdampak pada meningkat kualitas pembelajaran dan pendidikan.

Menurut salah anggota komunitas ini, Frans Nendi, M.Pd., “Sebagai salah satu kampus Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Unika St. Paulus Ruteng telah proaktif dalam menyukseskan IKM ini dengan mengutus dosen-dosen menjadi Pelatih Ahli/Fasilitator Sekolah Penggerak. 

Sebagai Pelatih Ahli/Fasilitator Sekolah Penggerak kami telah diutus kampus dua tahun terakhir ini bertugas untuk mendampingi dan membina sekolah-sekolah di NTT dalam mempercepat IKM ini. Ini merupakan bentuk dan manifestasi tanggung jawab akademik dari kampus Unika St. Paulus Ruteng dalam merespon dan mempercepat IKM ini.”

Sementara Dr. Mantovanny Tapung menegaskan, “Selama dua tahun sejak dimulainya program Kurikulum Merdeka ini, hanya ada beberapa kabupaten yang sangat proaktif dan tentu hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kesiapan sekolah-sekolah di kabupaten tersebut dalam hal IKM ini. 

Sementara target kemendikbudristek, tahun 2023, semua sekolah harus sudah menerapkannya. Untuk itu, butuh keseriusan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikannya untuk proaktif menyambut program ini. 

Banyak dampak positif bisal sekolah terlibat dalam program ini, seperti mendapatkan Bantuan Operasioal Sekolah Kinerja (BosKin) dan guru-gurunya mendapatkan banyak pengetahuan terkait platform merdeka belajar dalam berbagai bentuk. 

Pada saat yang sama, komunitas ini mengapresiasi munculnya bahwa kehadiran Balai Guru Penggerak (BGP) NTT sebagai perpanjangan tangan dari Kemendikbudristek yang salah satu program prioritas institusionalnya adalah mempercepat IKM di NTT. 

Kehadiran BGP ini sudah sangat tepat dalam sebagai katalisator antara kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek dengan satuan pendidikan pendidikan yang menjadi sasaran dari Implementasi Kurilulum Merdeka. 

Kehadiran BGP NTT sangat strategis dalam rangkat menghubungkan antara kebijakan pusat dengan permasalahan riil yang ada di wilayah sekolah saat Kurikulum Merdeka ini diimplememtasikan.

“Masalah di sekolah-sekolah di wilayah NTT sangat kompleks dan karenanya butuh penanganan yang asimetris dan diferensiatif, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan mengikuti pola kerja Program Sekolah Pengggerak, masalah-masalah tersebut digali, dan diberi solusi yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di satuan pendidikan masing-masing”, demikian kata Dr. Mantovanny. (Jivansi). ***