JAKARTA (Floresku.com) - Menurut agenda, pada pukul 10.00 WIB, siang hari ini ada Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek RI membahas penyesuaian RKA-K/L Tahun 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Namun, dalam editorial Media Indonesia di MetroTV pagi ini disebutkan Komis X DPR RI akan meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklarifikasi pernyataannya dalam forum United Nations Transforming Education Summit di Markas Besar PBB pekan silam. 

Dalam forum internasional itu Nadiem Makarim mengungkapkan kementerian yang dipimpinnya memiliki organisasi bayangan anggotanya berjumlah 400 orang.

• 124 KK Korban Badai Seroja di Saukibe Kabupaten Kupang Huntap Rumah Tipe 36
• Terkait Pencairan Dana Tamsil Bagi Nakes di Manggarai, Ini Kata Kadinkes drg. Tomy Hermopan

Ucapan tentang shadow organization itu pun ditafsirkan publik secara beragam. 

Ada yang mengacungi jempol  dan menyatakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa Nadiem Makarim memiliki  ide dan terobosanya yang kreatif. 

Namun sedikit yang mencercanya sebagai menteri yang lancang dan melanggar tata kelola pemerintahaan. Ia juga dicap tidak transparan dan tidak akuntabel, Terlebih setelah ada keluhan di media sosial.soal matinya birokrasi akibat tim ini.

Sabtu (24/9) Nadiem Makarim telah erespon ‘tudingan’ itu, 

Dia mengatakan tim berjumlah 400 orang itu berasal dari GovTech Edu yang berada di bawah PT Telkom Indonesia dan menjalin kontrak dengan Kemendikbudristek.

"Tentunya organisasi itu yang ada di bawah PT Telkom itu (GovTech Edu) adalah vendor. Kontraknya adalah vendor. Jadinya saya harus klarifikasi ya jelas mereka itu adalah vendor secara kontraktual," kata Nadiem, seperti dilansir cnnindonesia.com Sabtu (24/9).

"Itu sebenarnya yang saya maksud kemarin itu karena mungkin translasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi maksud saya adalah ada organisasi yang men-shadow. Men-shadow artinya cermin dari organisasi di Kemdikbud," dalihnya.

Mantan CEO GoJek ini mengatakan 400 orang dari GovTech Edu itu dibayar dengan anggaran Kemendikbudristek.

GovTech Edu sendiri, kata dia, merupakan mitra kerja yang bisa mendiskusikan banyak hal dengan pejabat-pejabat di Kemendikbudristek.

 Tim dari GovTech Edu pun bisa berkoordinasi dengan baik saat bekerja bersama direktorat-direktorat jenderal di Kemendikbudristek.

"Ini adalah suatu hal yang menurut kami adalah harus dilakukan seluruh kementerian. Agar tiap kementerian punya kemampuan untuk membangun produk-produk gratis yang bisa mengakselerasi transformasi yang mereka lakukan. Dan mempunyai paradigma baru untuk mendengar stakeholder," kata Nadiem.

Sejauh ini, GovTech Edu turut berkontribusi dalam pembuatan produk teknologi seperti Merdeka Mengajar, ARKAS and SIPLah, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan dan Belajar.id.

Nadiem memastikan tim dari GovTech Edu itu hanya berhubungan dengan Kemendikbudristek terkait pembuatan produk teknologi.

"Sepenuhnya hanya yang berhubungan dengan produk teknologi. Dengan mereka ya bikin aplikasi-aplikasi misalnya SIPlah, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Arkas, banyak produknya," kata Nadiem.