Tulisan ini merupakan ulasan buku Why Nations Fail karya Daron Acemoğlu dan James A. Robinson, yang membedah mengapa sebagian negara berhasil mencapai kemakmuran, sementara lainnya terjebak dalam kemiskinan. Jawabannya terletak pada kekuasaan dan kualitas institusi.

Kekayaan Bangsa Ditentukan oleh Institusi, Bukan Sekadar SDA

Bayangkan ada sebuah kota yang terbelah oleh sebuah garis perbatasan. Di satu sisi, kehidupan masyarakat tampak makmur. Jalan-jalan tertata, sekolah memiliki fasilitas memadai, rumah sakit dilengkapi teknologi modern, dan masyarakat menikmati pendapatan yang relatif tinggi.

Namun, hanya beberapa langkah dari sana, melewati sebuah pagar perbatasan, kehidupan berubah drastis. Rumah-rumah sederhana, jalan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, layanan kesehatan terbatas, dan sebagian besar masyarakat harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kedua wilayah itu bernama Nogales. Yang satu berada di Arizona, Amerika Serikat, sedangkan yang lain berada di Sonora, Meksiko.

Mereka berbagi nama, sejarah, lingkungan geografis, ikatan budaya, bahkan hubungan kekerabatan. Matahari yang menyinari kedua wilayah itu sama. Bentang alamnya tidak jauh berbeda. Akan tetapi, kualitas kehidupan masyarakatnya menunjukkan kesenjangan yang nyata.

Mengapa perbedaan itu bisa terjadi?

Mengapa masyarakat yang memiliki latar belakang geografis dan budaya hampir serupa dapat mengalami nasib ekonomi yang begitu berbeda?

Pertanyaan inilah yang menjadi pintu masuk bagi Daron Acemoğlu dan James A. Robinson dalam buku berpengaruh mereka, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty.

Keduanya mengajukan sebuah tesis yang menggugah cara kita memahami pembangunan: kemakmuran suatu bangsa tidak terutama ditentukan oleh letak geografis, budaya, atau kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kualitas institusi politik dan ekonominya.

Dengan kata lain, persoalan utama sebuah negara bukan semata-mata seberapa kaya sumber daya yang dimilikinya, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan, hukum ditegakkan, kesempatan ekonomi dibagikan, dan hasil pembangunan didistribusikan.

1. Membongkar Mitos tentang Kemiskinan Bangsa

Selama bertahun-tahun, kemiskinan suatu negara sering dijelaskan melalui tiga pendekatan: geografi, budaya, dan ketidaktahuan pemimpin.

Ketiganya memiliki penjelasan yang tampak masuk akal. Namun, menurut Acemoğlu dan Robinson, ketiga pendekatan tersebut belum mampu menjelaskan mengapa negara-negara dengan kondisi yang relatif sama dapat menghasilkan tingkat kemakmuran yang sangat berbeda.

Geografi bukanlah takdir

Negara-negara tropis memang menghadapi tantangan tertentu, seperti penyakit, perubahan iklim, dan persoalan produktivitas pertanian. Namun, kondisi geografis tidak otomatis menentukan kemiskinan.

Singapura, misalnya, membuktikan bahwa sebuah negara kecil di kawasan tropis dapat berkembang menjadi pusat ekonomi dunia. Sebaliknya, sejumlah negara dengan sumber daya alam melimpah tetap menghadapi kemiskinan dan ketimpangan.

Baca juga:

• Indonesia Bidik Wisatawan Inggris Lewat #GoBeyondOrdinary
• HOYA Gelar Aksi Peduli Kesehatan Mata bagi Siswa di Labuan Bajo
• Pesan Inspiratif: Siapkan Hati dan Waktu Istimewa untuk Hadiri Undangan Tuhan

Artinya, geografi dapat memengaruhi peluang dan tantangan pembangunan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan hasil akhirnya.

Budaya juga bukan penjelasan tunggal.

Perhatikan Semenanjung Korea. Sebelum terpecah pada 1945, masyarakat Korea memiliki akar sejarah, bahasa, dan tradisi yang sama. Namun, setelah berkembang di bawah sistem politik dan ekonomi yang berbeda, Korea Selatan dan Korea Utara menunjukkan kesenjangan kemakmuran yang sangat besar.

Perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui budaya. Faktor kelembagaan memainkan peran yang jauh lebih mendasar.

Ketidaktahuan pemimpin pun bukan akar persoalan yang sesungguhnya.

Ada negara yang memiliki ekonom, teknokrat, dan penasihat kebijakan berkualitas, tetapi tetap gagal membangun kesejahteraan rakyatnya.

Mengapa?

Karena mengetahui kebijakan yang benar tidak selalu berarti memiliki kemauan politik untuk melaksanakannya.

Ketika kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas justru mengancam kepentingan kelompok yang sedang berkuasa, reformasi dapat dihambat.

Di sinilah persoalan pembangunan mulai menyentuh dimensi yang lebih dalam: siapa yang memegang kekuasaan, untuk kepentingan siapa kekuasaan digunakan, dan siapa yang menikmati hasil pembangunan.

2. Dua Wajah Institusi: Inklusif dan Ekstraktif

Gagasan sentral Why Nations Fail terletak pada pembedaan antara institusi inklusif dan institusi ekstraktif.

Institusi bukan hanya gedung pemerintahan, lembaga negara, atau organisasi formal. Institusi mencakup aturan, norma, mekanisme, dan praktik yang mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan kegiatan ekonomi.

Acemoğlu dan Robinson menjelaskan bahwa institusi ekonomi dapat berkembang dalam dua corak utama.

Pertama, institusi ekonomi inklusif.

Institusi ini memberikan kesempatan kepada sebagian besar masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hak kepemilikan dilindungi, hukum berlaku secara relatif setara, pendidikan dapat diakses, dan masyarakat memiliki ruang untuk berusaha serta berinovasi.

Dalam sistem seperti ini, seseorang tidak harus berasal dari keluarga elite atau memiliki kedekatan dengan penguasa untuk mengembangkan usaha.

Keberhasilan lebih terbuka ditentukan oleh kemampuan, kreativitas, kerja keras, dan kesempatan yang adil.

Ketika masyarakat merasa hasil kerja mereka dilindungi, mereka memiliki alasan kuat untuk berinvestasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan inovasi.

Kedua, institusi ekonomi ekstraktif.

Berbeda dengan sistem inklusif, institusi ekstraktif dirancang atau dijalankan dengan pola yang memungkinkan kelompok terbatas menguasai sumber daya dan kesempatan ekonomi.

Hak kepemilikan tidak selalu terlindungi. Hukum dapat diterapkan secara diskriminatif. Akses terhadap perizinan, modal, dan peluang usaha sering bergantung pada hubungan dengan kekuasaan.

Dalam keadaan demikian, masyarakat luas tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Kekayaan dapat terus terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara mayoritas masyarakat hanya menikmati sebagian kecil hasil pembangunan.

Perbedaan keduanya sangat mendasar.

Institusi inklusif membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menciptakan kemakmuran. Institusi ekstraktif cenderung menjadikan kekayaan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.

3. Akar Persoalan Ada pada Institusi Politik

Pertanyaan berikutnya adalah: mengapa sebuah negara membangun institusi ekonomi yang inklusif, sementara negara lain justru mempertahankan sistem ekstraktif?

Jawaban Acemoğlu dan Robinson terletak pada institusi politik.

Institusi politik menentukan bagaimana kekuasaan diperoleh, dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Dalam sistem politik yang inklusif, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok. Terdapat mekanisme pengawasan, pembatasan kewenangan, kebebasan berpendapat, serta ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Hukum tidak seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi mereka yang berkuasa, melainkan menjadi landasan yang mengikat semua pihak.

Sebaliknya, institusi politik ekstraktif ditandai oleh konsentrasi kekuasaan pada kelompok terbatas. Mekanisme pengawasan melemah, kritik dapat dibatasi, dan hukum berpotensi digunakan untuk mempertahankan kepentingan penguasa.

Baca juga:

• Camino de Flores 2026: Menyusuri 70 Kilometer, Merajut Iman dan Persaudaraan
• P4KF Gandeng UNIPA, Perjuangkan Provinsi Kepulauan Flores
• Laporan Baru: Biosolusi Berpotensi Dorong Indonesia Emas 2045

Ketika kekuasaan politik terkonsentrasi, kelompok yang mengendalikannya memiliki kemampuan lebih besar untuk membentuk aturan ekonomi sesuai kepentingannya.

Dari sinilah lahir sebuah hubungan yang berbahaya: kekuasaan politik digunakan untuk menguasai sumber daya ekonomi, sementara kekayaan ekonomi digunakan kembali untuk mempertahankan kekuasaan politik.

Dengan demikian, kemiskinan bukan selalu akibat kegagalan masyarakat bekerja keras. Dalam sejumlah keadaan, kemiskinan justru berkaitan dengan sistem yang membatasi kesempatan masyarakat untuk berkembang.

4. Sejarah Mengajarkan bahwa Institusi Dapat Mengubah Nasib Bangsa

Acemoğlu dan Robinson tidak hanya membangun argumentasi melalui teori. Mereka menggunakan berbagai peristiwa sejarah untuk menjelaskan bagaimana perubahan institusi dapat menentukan arah perjalanan suatu bangsa.

Salah satu contoh penting adalah Inggris.

Pada abad ke-17, Inggris mengalami pergolakan politik yang berujung pada Revolusi Agung 1688. Peristiwa ini memperkuat posisi parlemen dan membatasi kekuasaan monarki.

Perubahan tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan institusi politik Inggris.

Ketika kekuasaan semakin dibatasi oleh aturan, perlindungan terhadap hak kepemilikan dan kegiatan ekonomi memperoleh landasan yang lebih kuat. Kondisi ini turut menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, inovasi, dan perkembangan Revolusi Industri.

Contoh lainnya adalah Korea Selatan.

Setelah Perang Dunia II, Semenanjung Korea terpecah menjadi dua wilayah dengan sistem politik dan ekonomi yang berbeda.

Korea Utara membangun sistem politik yang sangat terpusat dan ekonomi komando. Sementara itu, Korea Selatan mengembangkan ekonomi berorientasi pasar, investasi pendidikan, dan industrialisasi, meskipun perjalanan politiknya juga pernah melalui periode pemerintahan otoriter.

Dalam perkembangannya, Korea Selatan mengalami transformasi menjadi negara demokratis dengan ekonomi industri yang kuat.

Perbedaan pengalaman kedua negara tersebut memperlihatkan betapa besar pengaruh institusi terhadap arah pembangunan.

Sejarah memang memberikan warisan, tetapi warisan bukanlah takdir yang tidak dapat diubah.

5. Lingkaran Setan Kekuasaan dan Kemiskinan

Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah konsep vicious circle atau lingkaran setan institusi ekstraktif.

Mekanismenya berlangsung secara berulang.

Kelompok elite menguasai kekuasaan politik. Kekuasaan tersebut digunakan untuk membangun aturan ekonomi yang menguntungkan kelompok mereka. Kekayaan yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperkuat pengaruh politik.

Akibatnya, masyarakat luas semakin sulit mengubah sistem yang ada.

Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan tidak sekadar menjadi persoalan ekonomi. Kemiskinan dapat menjadi konsekuensi dari struktur kekuasaan yang tidak memberikan kesempatan secara adil.

Mengapa kelompok elite tidak segera mengubah sistem tersebut, meskipun reformasi berpotensi meningkatkan kemakmuran nasional?

Jawabannya berkaitan dengan kepentingan mempertahankan kekuasaan.

Institusi yang inklusif memang dapat memperbesar kesejahteraan bersama. Namun, sistem tersebut juga menuntut pembagian kekuasaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Bagi kelompok yang telah menikmati keuntungan dari sistem ekstraktif, perubahan dapat dipandang sebagai ancaman terhadap posisi mereka.

Karena itu, reformasi institusional sering kali bukan sekadar persoalan teknis ekonomi. Ia merupakan persoalan politik yang menyangkut distribusi kekuasaan.

6. Harapan dari Lingkaran Kebajikan

Meskipun menjelaskan betapa sulitnya keluar dari sistem ekstraktif, Acemoğlu dan Robinson tidak menutup kemungkinan perubahan.

Mereka memperkenalkan gagasan virtuous circle atau lingkaran kebajikan.

Dalam sistem yang lebih inklusif, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memperluas kelas menengah, memperkuat pendidikan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya.

Masyarakat yang semakin berdaya kemudian dapat menuntut pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, institusi politik dan ekonomi dapat saling memperkuat dalam menciptakan kemakmuran.

Botswana sering digunakan sebagai salah satu contoh dalam pembahasan ini. Setelah merdeka pada 1966, negara tersebut berhasil membangun sejumlah institusi yang relatif stabil, mengelola pendapatan dari sumber daya alam, dan mempertahankan tata kelola yang mendukung pembangunan jangka panjang.

Pengalaman Botswana memperlihatkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak harus berakhir dalam penguasaan segelintir elite.

Namun, perjalanan menuju institusi inklusif bukanlah proses yang selesai dalam satu periode pemerintahan. Ia membutuhkan konsistensi, pengawasan publik, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat.

7. Apa Artinya bagi Negara yang Sedang Membangun?

Gagasan Why Nations Fail relevan untuk membaca persoalan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi yang luas.

Namun, potensi tersebut tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata.

Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai, berapa banyak investasi yang masuk, atau berapa banyak proyek pembangunan yang diresmikan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah institusi negara benar-benar memberikan kesempatan yang adil kepada masyarakat?

Apakah hukum berlaku tanpa membedakan kedudukan sosial dan ekonomi?

Apakah pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang proporsional bagi masyarakat?

Apakah kebijakan publik disusun untuk kepentingan bersama atau lebih banyak menguntungkan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan?

Apakah lembaga pengawasan mampu menjalankan fungsinya secara independen?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada satu kesimpulan penting: pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus dinilai dari kualitas institusi, pemerataan kesempatan, perlindungan hak, dan keadilan dalam distribusi hasilnya.

Negara yang kaya sumber daya belum tentu menjadi negara yang makmur. Sebaliknya, negara dengan sumber daya terbatas dapat berkembang apabila memiliki institusi yang mampu menciptakan kepastian, kepercayaan, dan kesempatan yang luas.

Penutup: Nasib Bangsa Bukan Takdir

Mari kembali ke Nogales.

Dua wilayah yang berdekatan, dengan latar belakang geografis dan budaya yang hampir sama, tetapi memiliki kualitas kehidupan yang berbeda.

Perbedaan tersebut mengajak kita melihat pembangunan dari sudut pandang yang lebih mendasar.

Kemakmuran bukan semata-mata hasil kerja keras individu. Ia juga bergantung pada sistem yang memberikan kesempatan kepada individu untuk bekerja, berusaha, berinovasi, dan menikmati hasil jerih payahnya.

Institusi yang baik tidak menjamin semua orang akan menjadi kaya. Namun, institusi yang adil menciptakan ruang agar setiap orang memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memperbaiki kehidupannya.

Inilah pesan penting Why Nations Fail.

Bangsa tidak menjadi miskin karena telah ditakdirkan miskin. Kemiskinan dapat bertahan ketika institusi politik dan ekonomi terus mereproduksi ketimpangan, membatasi kesempatan, dan melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Sebaliknya, kemakmuran dapat tumbuh ketika kekuasaan dibatasi, hukum ditegakkan, hak masyarakat dilindungi, dan kesempatan ekonomi dibuka secara lebih luas.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah seberapa kaya sebuah negara, melainkan untuk siapa kekayaan itu dikelola dan siapa yang memperoleh manfaat darinya.

Sebab, masa depan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi terutama oleh bagaimana institusinya bekerja dan untuk siapa institusi itu dibangun. (map). ***