Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura Atas Rancangan KUA APBD dan PPAS
redaksi - Kamis, 09 September 2021 10:44
Wenseslaus Wege,S.Fi, anggota DPRD Sikka dari Fraksi Hanura (sumber: Mardat)MAUMERE (Floresku.com) - Fraksi partai hati nurani rakyat berpendapat setelah mencermati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 yang telah di sampaikan oleh Bupati Sikka pada Senin, 6 september 2021.
Terkait pendapatan daerah, Fraksi Partai Hanura mempertanyakan mengapa target perencanaan tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 901.421.011.170 - jika dibandingkan target pendapatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.186.485.000.000. Mohon Penjelasan Pemerintah!
Terkait pendapatan asli daerah (PAD) Fraksi Partai Hanura mempertanyakan mengapa pada tahun 2022 target pendapatan asli daerah, target retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah menurun jika dibandingkan dengan target PAD, target retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah pada tahun anggaran 2021. Mohon penjelasan Pemerintah!
Terkait dengan defisit sebesar Rp 26.851.764.876 atau 3% Fraksi Partai Hanura meminta pemerintah untuk mengembalikan defisit menjadi 0%.
Isu aktual dalam tinjauan Fraksi Hanura adalah terkait proses pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Fraksi Partai Hanura menemukan adanya kejanggalan dalam proses pembayaran bagi tenaga kesehatan sebagai berikut:
-Proses pembayaran insentif tenaga kesehatan bervariasi, ada yang mendapatkan Rp44 Juta, ada yang mendapatkan Rp 50 juta, bahkan ada yang mendapatkan hanya Rp 2,5 juta. Mohon penjelasan pemerintah!
-Ada kejanggalan juga bahwa kurang lebih 18 tenaga kesehatan yang sama sekali tidak mendapat pembayaran insentif dan juga tenaga pemulazaran jenasah yang juga tidak dibayarkan. Padahal nama-nama mereka semua ada di dalam SK Direktur Rumah Sakit Tc. Hilers Maumere, dan nama-nama yang menerima SK tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) dan SPTJM (Surat perintah Tanggung Jawab Mutlak), dan saat diverifikasi oleh pihak verifikator dan direview oleh pihak inspektorat nama-nama tersebut ada, tetapi saat pembayaran insentif realisasinya nol.
-Terkait Soal Travo Rp 1,8 Miliar di IGD Rumah sakit Tc.Hilers Maumere, Fraksi Hanura mengharapkan kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sikka untuk segera menuntaskan persoalan travo Rp 1,8 Miliar di IGD Rumah Sakit Tc.Hilers Maumere. Sebab masyarkat sedang menanti ketuntasan proses hukum tarkait travo di IGD rumah Sakit Tc.Hillers maumere.
Seanjutnya Fraksi Hanura menyoroti soal isu yang dalam beberapa hari terakhir ini sedang viral dunia pendidikan di Kabupaten Sikka.
-Fraksi Hanura memberikan apresiasi kepada Majelis Pendidikan Keuskupan Maumere yang peduli akan pendidikan di Nian Tana Sikka dan berani menyikapi tentang kebikajan-kebijakan dan kajian-kajian keliru oleh Dinas PKO Kabupaten Sikka. Dengan demikian Fraksi Hanura meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk merotasi kembali Kadis-Kadis yang tidak memahami regulasi dan tupoksi untuk menjalankan visi misi luhur dari Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam tinjauan Fraksi Hanura di beberapa lokasi sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang kini sedang mati suri seperti:
-SDN Klatang yang bertempat di Desa Wailamu/Desa Persiapan Waipaar, Kecamatan Talibura yang berlantaikan tanah, berdinding bilah bambu dan satu ruagan yang disekat menjadi 5 ruang, serta mess guru PNS yang beratapkan alang-alang berdinding pelupu dan diterangi dengan lampu pelita.
-SDI Welafole yang berlokasi di Desa Parabubu, Kecamatan Megon yang kursi meja tidak ada serta buku-buku yang berhamburan karena kekurangan ruangan KBM dan juga kekurangan rak penyimpanan buku.
-SDN Aiwuat yang berlokasi di Wolomotong, Kecamatan Doreng yang mengalami kekurangan ruang belajar mengajar.
*Dalam Rapat Pansus bersama Dinas PKO beberapa waktu lalu terkait LH-BPK dana bos reguler, Dinas PKO menjanjikan untuk menuntaskan temuan LH-BPK dalam hal ini dari rekening sekolah ke rekening giro: apakah sudah di selesaikan sesuai dengan catatan dari LH-BPK?
Demikian beberapa hal terkait pemandangan umum Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Wenseslaus Wege,S.Fil Rapat Paripurna Vlll Masa Sidang l yang berlangsung di ruang Kula Babong Gedung DPRD Kabupaten Sikka, di Jalan Eltari Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok,Selasa (7/9) malam. (Mardat)
