MAUMERE (Floresku.com) – Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai daya dorong perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. 

Hal ini ditegaskan dalam pertemuan koordinasi yang digelar pada Sabtu (26/7), dihadiri oleh seluruh pengurus KMP se-Kabupaten Sikka, para camat, kepala desa, dan lurah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Fian Parera, menekankan pentingnya peran KMP dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis gotong royong. “Koperasi yang berasaskan gotong royong demi kesejahteraan bersama anggotanya sangat penting dihadirkan saat ini. Saatnya masyarakat bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan menjadi anggota KMP,” ujar Fian penuh semangat.

• Pesan Inspiratif Allah: Menyatakan Kuasa-Nya Melalui Hal-hal Kecil
• Meriahkan Hari Sungai Nasional, BRI Jaga Lingkungan Lewat Aksi Bersih Sungai
• Ahli Waris Nasabah BPJS Ketenagakerjaan di Sikka Pertanyakan Klaim yang Tak Kunjung Cair

Fian menegaskan, camat, kepala desa, dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan harus proaktif mendorong pembentukan KMP di wilayah masing-masing. “KMP ini adalah program nasional yang wajib dijabarkan di seluruh pelosok Indonesia, termasuk Sikka. Desa dan kelurahan yang belum merampungkan administrasi pembentukan KMP harus segera menyelesaikannya,” tegas Fian.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Sikka, Ferdinando Lepe, S.Sos, menjelaskan bahwa KMP merupakan wujud implementasi visi Presiden untuk membangun perekonomian berbasis koperasi. “KMP menjawab Nawa Cita Presiden dan merupakan program prioritas nasional. Karena itu, kita harus bersinergi dan berkolaborasi agar pelaksanaannya berjalan baik,” ujarnya.

Ferdinando menambahkan, sebagian besar desa dan kelurahan di Sikka telah menuntaskan proses musyawarah untuk memilih pengurus KMP dan membuat akta notaris. “Hari ini kami memberikan penjelasan teknis pasca pengurusan administrasi, termasuk pengambilan akta notaris, pembuatan NPWP, NIB, buku rekening, hingga perizinan. Semua ini harus dipercepat, mengingat KMP telah resmi dilaunching Presiden,” katanya.

Menurut Ferdinando, biaya pengambilan akta untuk tingkat desa bisa menggunakan dana desa, sementara untuk kelurahan akan memanfaatkan APBD. “Kami mendorong lurah dan camat untuk mengupayakan dana awal, nanti akan diganti ketika APBD disahkan,” jelasnya.

Kepala BRI Cabang Maumere, I Nyoman, yang turut hadir, memastikan tidak ada kendala dalam pembukaan rekening KMP di Kabupaten Sikka. “Kami memiliki tujuh unit BRI yang siap melayani. Persyaratan seperti NPWP, akta pendirian, KTP pengurus, NIB, dan SK Kemenkumham harus dipenuhi, namun kami pastikan prosesnya lancar,” ungkap Nyoman.

Dengan progres administrasi yang hampir tuntas, KMP di Kabupaten Sikka kini berfokus pada penyelesaian langkah teknis agar koperasi ini segera beroperasi. “KMP harus menjadi entitas ekonomi yang nyata. Semua pemangku kepentingan harus bergerak bersama untuk mencapai tujuan ini, demi menyiapkan Indonesia Emas 2030,” pungkas Ferdinando.  (Herry Fdz)