LABUAN BAJO (Floresku.com) -  Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Manggarai Barat kembali menuai keluhan, yang berdampak pada terhambatnya administrasi sekolah anak-anak.

Mulai dari fasilitas yang minim, sistem pelayanan yang berbelit-belit, hingga sikap petugas yang dinilai kurang ramah dan terkesan menyepelekan urusan masyarakat. Semuanya menambah panjang daftar keresahan warga.

Masalah ini paling dirasakan oleh masyarakat dari wilayah pelosok kabupaten Manggarai Barat.

Dengan jarak tempuh yang jauh dan biaya perjalanan yang tidak sedikit, mereka datang dengan harapan bisa menyelesaikan administrasi kependudukan, namun sering kali harus pulang dengan kecewa.

Herman dari Kecamatan Macang Pacar Kepada media ini, mengaku sudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu mengurus dokumen di Kantor Dukcapil, namun tak kunjung mendapatkan hasil.

"Kami sudah berminggu-minggu di sini ka'e untuk urus akta, hingga saat ini belum juga selesai," ungkap Herman saat ditemui di halaman kantor Dukcapil Labuan Bajo, (09/12).

Baca juga:

• Waspada! 5 Makanan untuk Sarapan yang Harus Dihindari Agar Kolesterol Tidak Melonjak
• Karyawan Alfamart Ditikam Rekan Sendiri saat Gerai Tutup, Pelaku Ditangkap Warga
• Timothy Ravis dari Cornel University Puji Peran Gereja Katolik dalam Pembangunan di Flores

Selain Herman, Heribertus masyarakat dari Kecamatan Ndoso juga mengaku hal yang serupa terjadi, sudah hampir dua minggu dirinya mengurus administrasi kependudukan tak kunjung kelar.

"Sudah mau jalan dua minggu belum juga selesai, karena aturan yang berbelit-belit dan pelayanan yang tidak dari hati,"

Mereka keluhkan ada yang kehabisan waktu, ada pula yang pasrah karena tidak tahu lagi harus bagaimana.

Lebih miris lagi, keterlambatan pengurusan administrasi ini berdampak langsung pada masa depan anak-anak mereka. 

Banyak anak yang akhirnya tidak bisa bersekolah karena belum memiliki dokumen kependudukan yang dipersyaratkan.

"Anak-anak kami terancam tidak bisa sekolah, karena dari pihak sekolah diwajibkan ada akta kelahiran saat pendaftaran" tutur Heribertus.

Lanjut Heribertus, kondisi inilah yang dikhawatirkan akan berkontribusi pada meningkatnya angka buta huruf di Manggarai Barat.

Ia tekankan pelayanan publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal masa depan generasi. Jika administrasi dasar seperti identitas kependudukan sulit diakses, maka hak masyarakat terutama anak-anak terancam terabaikan.

"Hal seperti ini sama dengan memadamkan lilin masa depan bangsa" tutupnya.

Baca juga:

• BPOLBF–Pemkab Nagekeo Perkuat Kolaborasi Kembangkan Wisata Religi Katolik, Angkat Potensi Sejarah Portugis di Flores Tengah
• Bacaan Liturgis, Rabu, 3 Desember 2025, Pesta Santo Fransiskus Xaverius
• Pesan Inspiratif Yesus Mengutus Para MuridNya Untuk Mewartakan Injil

Saat dikonfirmasi kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manggarai Barat Valentinus Andi menyarankan untuk mengkonfirmasi dengan sekertarisnya.

"Saya ada di luar, ketemu lansung pak sek saja" Kata Valentinus Andi melalui pesan singkat whatsapp.

Situasi ini membuka kembali diskusi tentang urgensi perbaikan layanan publik, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar warga negara. 

Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan sebelum lebih banyak masa depan anak bangsa tergadaikan hanya karena macetnya urusan administrasi. (Vian)