JAKARTA (Floresku.com)  – Forum Warga Negara menyerukan koreksi mendasar atas perilaku elit politik dan aparatur negara yang dinilai semakin jauh dari amanah rakyat. 

Seruan ini disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Minggu (31/8), oleh sejumlah tokoh seperti Chandra Hamzah, Sukidi, Diah Satyani Saminarsih, Sudirman Said, dan Shofwan Al Banna Choiruzzad.

“Saya lebih menyukai diksi ‘pengurus negara’ daripada ‘pemerintah’ karena Indonesia adalah negara pengurus, bukan negara penguasa,” kata Chandra. 

Menurutnya, istilah itu telah muncul sejak sidang BPUPKI 1945 ketika Mohammad Yamin menyebut pengurus negara sepatutnya diisi orang berilmu dan berakal sehat, yang dipilih atas dasar perwakilan rakyat.

Namun, lanjut Chandra, kini perilaku pengurus negara cenderung pongah dan melupakan hakikatnya sebagai abdi rakyat. “Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Jika kesadaran ini diresapi betul, kita tidak akan sekacau sekarang,” ujarnya.

• Pimpinan DPRD Manggarai Barat Tuntut Pemerintah Siapkan Mobil Dinas
• BRI Dukung Pertumbuhan UMKM Lewat KUR
• Mahasiswa Gelar Aksi di Sikka, Soroti UMR, Korupsi, dan Kinerja DPRD

Sukidi menegaskan, rakyat adalah tuan, sementara pengurus negara hanyalah hamba. Karena itu, ketika rakyat marah, hal tersebut harus menjadi peringatan keras. 

“Kemarahan rakyat adalah akumulasi ketidakadilan yang dipraktikkan terus-menerus,” katanya. Hal senada disampaikan Sudirman Said yang menilai ada defisit legitimasi akibat perilaku elit yang jauh dari amanah.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, Diah Satyani Saminarsih mendesak negara menyiapkan langkah strategis agar layanan publik tetap berjalan aman, terutama di bidang kesehatan. Ia menekankan perlunya pendekatan nir-kekerasan untuk mende-eskalasi keadaan.

Forum Warga Negara menilai momentum krisis saat ini harus dijadikan titik balik. Koreksi total harus dilakukan dengan meneladani founding fathers: memangkas praktik ketidakadilan, menghadirkan empati, dan membangun solidaritas kebangsaan.

Dalam pernyataannya, forum ini menyampaikan tiga pesan. Pertama, kepada masyarakat: menurunkan suhu kegeraman, mengedepankan etika bela-rasa, dan menolak kekerasan maupun penjarahan. 

Kedua, kepada tokoh masyarakat: membimbing pengurus negara yang tersesat dengan obor kebijaksanaan, bukan api permusuhan, sembari mengawal suara rakyat secara nir-kekerasan. 

Ketiga, kepada pengurus negara: segera kendalikan keadaan, bersihkan institusi dari parasit, hentikan privilese elite politik, revisi program yang membebani rakyat, dan buka ruang dialog terbuka.

“Cukup sudah. Jangan menunggangi kekacauan. Mari bergandeng tangan, saling jaga, dan tempuh perubahan mendasar dengan niat tulus,” tegas Forum Warga Negara.

Forum ini lahir pada Agustus 2025 dari kegelisahan warga pembayar pajak atas kondisi bangsa. Forum bersifat terbuka dan digagas sejumlah tokoh lintas bidang dengan semangat keadaban serta kepedulian pada nasib rakyat.(SP). ***