LABUAN BAJO (Floresku.com) - Isu pindah masuk dan pindah keluar pada tubuh birokrasi di Pemda Manggarai Barat mendapat tanggapan serius dari Politisi Demokrat sekaligus anggota DPRD, Paskalis Sudario.

Menurut Wakil Ketua DPC Demokrat tersebut, banyaknya mutasi pegawai terutama di level kecamatan baik itu di instansi kesehatan dan pendidikan perlu ditinjau kembali oleh pemerintah daerah.

“Saya mendapat banyak informasi dan laporan dari masyarakat di beberapa tempat terkait adanya mutasi asn dan pppk di beberapa instansi yang ada di tingkat kecamatan.”

"Bahkan pemindahan tersebut dilakukan lintas kecamatan, seperti dari Welak ke daerah pesisir seperti Pulau Longgos, ada juga yang dari wilayah kepulauan ke Ndoso dan yang terakhir mutasi keluar lima orang ASN di lingkup Puskesmas Kecamatan Pacar, Ucap Paskalis, Jumat (15/05/2025).

Menurut politisi Demokrat tersebut bbahwa mutasi asn dan pppk tersebut perlu juga mempertimbangkan faktor sosiologis dan antropologis, sebab yang ditempatkan tersebut adalah manusia bukan benda mati.

• Pesan Inspiratif: Iman Benar Terungkap Lewat Kata dan Perbuatan

"Mohon maaf saja, ada pegawai dari Kecamatan Komodo yang beragama muslim yang harus pindah ke Ndoso, sedangkan di wilayah Ndoso hampir dipastikan tidak punya mushola atau masjid untuk mereka melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Begitu juga sebaliknya, ada pegawai asn dan pppk yang beragama katolik ditempatkan pada di wilayah kepulauan yang fasilitas keagamaan seperti kapela ataupun gereja belum tersedia".

Bagi Paskalis, mutasi jabatan itu tidak menjadi soal sepanjang aspek antropologis dan kemanusiaan juga harus masuk dalam pertimbangan keputusan mutasi.

"Sumpah jabatan ASN dan PPPK yang termuat pada UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN memang menjelaskan kesediaaan  untuk ditempatkan dimana saja sebagai medan pegabdian, akan tetapi pemerintah juga mesti melihat dari kacamata yang lebih komprehensif bahwa yang ditempatkan tersebut bukan benda mati tetapi manusia", jelas Paskalis.

Paskalis juga menyoroti kecenderungan tinggiya angka mutasi pegawai asn dan pppk sepanjang Tahun 2025 ini dan adanya dugaan bahwa mutasi tersebut tidak didahului oleh kajian teknis yang ketat.

“Saya berharap bahwa mutasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kali ini murni rotasi jabatan dan penyegaran organisasi bukan atas pertimbangan koncoisme dan dendam politik pasca pilkada.”

• Kemenkop Pastikan Biaya Pembuatan Akta Notaris Kopdes/ Kel Merah Putih Murah

Dinas teknis mulai dari Sekda, BKD, dan bagian mutasi harus memberi kajian analisis kinerja, analisis kebutuhan akan pelayanan publik yang meliputi kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi, perpindahan dan pengembangan karier, kebutuhan organisasi, dan sifat pekerjaan teknis sebagaimana yang diatur dalam peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi sebelum SK dan SPMT dikeluarkan oleh Bupati maupun kepala dinas. Sehingga publik tidak menilai bahwa mutasi yang dilakukan tersebut ditenggarai oleh motif politik belaka", tegas Paskalis.

Lebih lanjut Paskalis menjelaskan bahwa mutasi atas dasar motif politik bukan berdasarkan kinerja dan analisis kebutuhan pelayanan publik bisa picu konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Pilkada Mabar yang  telah lalu yang hanya terdiri dari dua kontestan membuat keterbelahan di tengah masyarakat tinggi dan itu tidak bisa dielak. Dan, saya pikir situasi pasca pilkada agak kondusif. Tetapi, kalau ada mutasi pegawai atas motif politik yang diberlakukan hari ini hal bisa picu konflik horizontar antar pendukung, dan kita tidak mengharapkan itu terjadi pada masyarakat kita", tegasnya.

Paskalis juga menjelaskan alasan kemanusian perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan mutasi atau rotasi jabatan. 

“Banyak pegawai asn dan pppk yang sudah nyaman di tempat penugasan bertahun-tahun bersama keluarga mereka masing-masing dan berharap agar mutasi yang terjadi tidak memisahkan mereka dari keluarganya. ”

• Lewat Entrepreneur Hub, Wamen UMKM Dorong Tumbuhnya Wirausaha Berbasis IPTEK

"Oleh karena itu saya berharap alasan kemanusiaan, antropologis, kinerja dan kebutuhan harus menjadi tiang utama  meritokrasi di tubuh pemerintahan".***