RUTENG (Floresku.com) - Aksi mogok dalam pelayanan wisata sebagai bentuk penolakan dan perlawanan terhadap kebijakan kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) yang digelar oleh sejumlah pelaku pariwisata di kota super premium Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT  memabgnkitkan rasa simpati dari banyak kalangan.

Salah satunya datang dari Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Golongan Karya (Golkar), Sebastian Salang.

Menurutnya, aksi yang ada tersebut merupakan tamparan keras bagi wajah pemerintah pusat dan daerah, khususnya provinsi yang melahirkan kebijakan. 

• Proyek AMB di Desa Nanga Labang, Matim Mubazir, Pipa Meteran Rusak
• Terkait Unjuk Rasa Kenaikan Tiket ke TNK, Senator Angelo Wake Kako Minta Polisi Tidak Represif
• PT Adhi Kartiko Pratama Raih Penghargaan K3 Tahun 2022 Bidang Penanganan Covid-19 dari Menaker RI

Tidak hanya itu, penolakan dan perlawanan besar-besaran tersebut, lanjut Sebastian, adalah gambaran bahwa kebijakan tersebut cacat proses dan gagal mendeteksi aspirasi dan kepentingan serta harapan masyarakat.

"Potret kebijakan yang dipaksakan, top down, sempit demi angan-angan keuntungan besar yang ditempu melalui jalan pintas. Mengabaikan pertimbangan kepentingan masyarakat lokal, pelaku wisata, pelaku bisnis, dan perasaan masyarakat setempat," terangnya pada Selasa 03 Agustus 2022.

Lebih lanjut, Sebastian Salang menegaskan, penolakan dan perlawanan masyarakat setempat dan pelaku wisata juga merupakan fakta bahwa kebijakan tersebut telah gagal dan kehilangan legitimasinya.

"Kebijakan yang baik pasti direspon dan diterima serta dijalankan oleh semua stakeholders dan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang buruk dan dipaksakan pasti ditolak bahkan dilawan. Itulah yang terjadi di Labuan Bajo. Pemerintah harus menyadari itu," tegas mantan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

"Fakta yang ada bahwa saat ini, kebijakan kenaikan tarif ini telah menimbulkan efek sangat buruk bagi pelayanan pariwisata, banyak menunda dan bahkan membatalkan perjalanan. Selain itu, image terhadap daerah wisata premium jadi rusak dan buruk. Bukan mustahil, dampak jangka panjang menjadi jelek. Minat wisatawan berkurang dan beralih ke daerah lain bahkan negara lain," sambungnya.

Lebih jauh, putra kelahiran Ruteng, Kabupaten Manggarai tersebut menegaskan, pemerintah pusat harus memasang telinga dan hatinya dengan benar untuk mendengarkan suara jeritan dan aspirasi serta kepentingan masyarakat dab pelaku wisata setempat secara jernih dan objektif atau tidak hanya mendengar pemerintah provinsi atau kabupaten secara sepihak saja. 

“Apalagi jika alasan kebijakan ini hanya fantasi perhitungan yang bombastis dengan iming-iming penerimaan triliunan rupiah,” ujarnya.

Bagi Sebastian, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memaksakan kebijakan tarif ini untuk dilanjutkan. Apalagi jika menggunakan pendekatan keamanan karena tidak akan memperbaiki situasi dan sebaliknya justru akan semakin buruk dan mencoreng wajah wisata premium.

"Secara faktual, kebijakan ini telah kehilangan legitimasi dan public trust karena telah melahirkan konflik dan kegaduhan. Karena itu kebijakan tersebut telah gagal dan sebaiknya dibatalkan atau dicabut kembali," tegasnya.

Sebastian menambahkan, pemerintah pusat sebaiknya harus melihat fakta perlawanan ini dengan cermat dan tidak perlu malu untuk menarik kembali.

"Apa yang terjadi saat ini adalah pelajaran penting dalam proses pembuatan kebijakan yang baik kedepannya," pungkasnya. (Jivansi). ***