Abraham Runga Mali

Atas pertaanyaan di atas, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat terlibat. Pemerintah harus membuka akses, PLN menyediakan data, kelompok masyarakat sipil mengajukan bukti, dan warga yang mendukung maupun menolak harus didengar.

Namun sekali lagi ditegaskan bahwa misi para auditor hanya satu, hanya satu  mencari apa yang sebenarnya terjadi, bukan membuktikan bahwa satu pihak benar dan pihak lain salah.

Terkait audit, kritik Pater Felix Baghi SVD, dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, tentang ketidakadilan epistemik di proyek geotermal Mataloko sangatlah penting. 

Sejatinya kritik tersebut menjadi tantangan utama bagi mekanisme audit. Artinya, para auditor wajib menerjemahkan kritik dan pertanyaan filosofis tersebut menjadi cara kerja yang adil, terbuka, dan tetap dapat diuji.

Seorang ahli mengatakan model hidrogeologi tidak menunjukkan hubungan antara reservoir panas bumi dan sumber air.  Untuk menguji pendapat tersebut, apakah kita mesti mendengar ahli panas bumi, ataukah ahli hidrologi? Jika kedua ahli itu diperhadapkan, siapakah dari keduanya yang benar? 

Pertanyaan itu tampak sederhana. Namun sesungguhnya, pertanyaan ini membawa kita ke pusat persoalan geotermal Flores sekarang ini: ‘Siapakah yang berhak mengatakan sesuatu sebagai kebenaran?’

Baca juga:

https://floresku.com/read/flores-di-atas-bumi-yang-bergolak-tanah-api-dan-kebenaran

Lalu, apakah warga yang hidup puluhan tahun di kampung dekat lokasi geotermal yang harus didengar karena mereka lebih tahu tentang mata airnya? Atau ahli yang datang dengan peta akuifer, data geologi, alat ukur, dan model ilmiah?

Apakah keduanya sedang mengatakan hal yang bertentangan? Atau sebenarnya mereka berbicara tentang jenis pengetahuan yang berbeda?

Pertanyaan seperti inilah yang muncul ketika  Pater Felix Baghi, SVD, mengangkat persoalan geotermal Flores ke wilayah yang lebih dalam dalam tulisan di Floresa (6/8) bertajuk: “Geotermal Flores dan Krisis Epistemologi Pembangunan”

Bagi Feliks, konflik itu tidak cukup dibaca sebagai perdebatan mengenai teknologi. Ia melihat persoalan lain: siapa yang diberi otoritas untuk menentukan apa yang disebut pengetahuan.

Negara, dalam kritik itu, terlalu mudah memberikan kedudukan istimewa kepada pengetahuan teknokratik. Geologi, ekonomi, investasi, statistik, dan megawatt.

Karena itu, Felix menyebut keadaan itu sebagai bentuk ketidakadilan epistemik. Istilah filsafatnya mungkin terdengar rumit. Intinya sederhana: orang dapat dirugikan bukan hanya karena tanahnya diambil, tetapi juga karena pengetahuannya dianggap tidak layak dipercaya.

Kritik seperti ini penting. Terutama jika Flores memang hendak menjadikan Mataloko sebagai tempat belajar dari puluhan tahun pengalaman proyek panas bumi.

Namun, begitu kritik itu dibawa ke dalam audit, pertanyaan baru segera muncul. Siapa sebenarnya yang disebut masyarakat? Apa yang dimaksud dengan pengetahuan masyarakat? Apakah semua bentuk pengetahuan mempunyai bobot yang sama? Siapa yang menentukan apakah sebuah klaim benar?

Dan yang paling sulit: kapan suara masyarakat harus mengubah keputusan mengenai kelanjutan proyek? Di sinilah filsafat harus bertemu metode dari bidang ilmu yang lain.

Pertanyaan Felix yang Perlu Dibawa ke Meja Audit

Ada sesuatu yang sangat berguna dari kritik Felix. Ia mengingatkan bahwa audit tidak boleh kembali mengulang kesalahan yang sama.

Bayangkan sebuah tim auditor datang ke Mataloko. Mereka membawa daftar pemeriksaan, kualitas air, kualitas udara, H₂S, tanah, kesehatan, produksi listrik, semuanya diukur lalu laporan pun dibuat. Kemudian auditor itu pulang, tetapi masyarakat tak mengetahui apa yang diaudit dan apa hasil audit. Sebab selama proses audit mereka hanya diberi peran sebagai responden.

Jika itu yang terjadi, audit memang terlihat ilmiah. Tetapi pertanyaannya: siapa yang sejak awal menentukan apa yang perlu diperiksa?

Bagaimana jika warga mengatakan persoalan utama mereka bukan parameter yang terdapat dalam daftar auditor? Bagaimana jika bau paling menyengat terjadi tengah malam, sementara pengukuran selalu dilakukan siang hari?

Bagaimana jika sebuah mata air yang penting bagi masyarakat bahkan tidak tercantum dalam peta teknis proyek?

Bagaimana jika kerusakan yang paling mereka rasakan bukan hanya fisik, tetapi pecahnya hubungan keluarga, konflik tanah atau hilangnya ruang ritual?

Periksa, ukur, buka data, dengarkan warga, uji klaim mereka, uji pula klaim perusahaan, hitung manfaat dan kerugian, lihat siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang menanggung risiko, lalu putuskan. Mataloko memberi kesempatan terbaik untuk melakukan itu.

Masyarakat Bukan Satu Kelompok dengan Satu Suara

Pertanyaan besarnya bukan lagi “Apakah geotermal berbahaya?”, melainkan: apa yang benar-benar terjadi di Mataloko selama proyek beroperasi; apa yang dapat dibuktikan; apa yang belum dapat dibuktikan; dan apa yang dapat dipelajari sebelum proyek geotermal lain dibangun di Flores dan Lembata?

Di sebuah kampung dapat terdapat warga yang menolak proyek. Ada pula yang mendukung, ada pemilik tanah, ada petani penggarap, dan ada pengguna mata air. 

Baca juga:

https://floresku.com/read/serial-2-berhenti-berdebat-buka-data-saatnya-audit-mataloko

Ada warga yang rumahnya paling dekat dengan sumur bor. Ada yang tinggal lebih jauh. Ada pekerja proyek, ada pula yang jadi penonton. Ada keluarga yang menerima kompensasi, ada yang merasa dirugikan. Ada perempuan, ada generasi muda, ada tokoh adat, ada tokoh agama, dan ada orang yang tidak ingin berpihak. Semua mereka itu adalah bagian dari masyarakat.

Maka tidak mudah kalau serta merta ketika seseorang mengatakan: “masyarakat menolak.” Masyarakat yang mana? Mesti dijawab secara detail. 

Siapa yang Menentukan Kebenaran di Mataloko? Catatan untuk Pater Felix

Hal yang sama berlaku ketika pemerintah mengatakan: “masyarakat sudah menerima.” Siapa yang menerima? Berapa orang? Siapa yang tidak menerima? 

Kritik Pater Felix Baghi mengenai ketidakadilan epistemik dalam polemik geotermal sangat penting. Kritik itu justru menjadi tantangan bagi mekanisme audit: bagaimana menerjemahkan pertanyaan filosofis menjadi cara kerja yang adil, terbuka, dan tetap dapat diuji.

Masalah representasi ini sangat penting. Antropolog dapat memahami struktur adat, tetapi antropolog bukan wakil masyarakat. Pastor dapat menjadi pembela masyarakat. Tetapi ingat,  pastor tidak otomatis berbicara atas nama semua warga masyarakat.

Untuk menguji pendapat itu, kita mungkin perlu mendengar ahli panas bumi sekaligus hidrogeolog. Jika kesimpulan mereka berbeda, pertanyaannya bukan siapa yang paling berwenang secara umum, melainkan bukti dan metode mana yang paling relevan untuk menjawab persoalan tersebut.

Bahkan, kepala adat yang berbicara pun perlu dilihat mandatnya. Apakah ia memang berbicara atas keputusan komunitas adatnya? Atau hanya mewakili salah satu kelompok? Karena itu, audit tidak boleh mencari satu orang yang dianggap “mewakili masyarakat”.

Di sinilah kritik terhadap Felix perlu disampaikan dengan hati-hati dan penuh hormat.  Karena pada akshinrya, suara masyarakat tidak dikumpulkan sebagai satu entitas suara besar yang abstrak. Ia hadir sebagai pengalaman konkret dari kelompok-kelompok yang berbeda.

Apa yang Disebut Pengetahuan Masyarakat?

Hal yang perlu mendapat catatan secara teliti adalah soal pengetahuan masyarakat. 

Mari kita bayangkan seorang warga dengan penuh keyakinan mengatakan: “Debet air kami mengecil.”

Itu adalah pengalaman. Kemudian ia mengatakan: “Dulu mata air ini mengalir sepanjang tahun.” Itu adalah ingatan ekologis.

Lalu ia mengatakan: “Pengeboran geotermal menyebabkan mata air kami mengecil.” Itu sudah menjadi klaim sebab-akibat.

Kemudian ia berkata: “Mata air ini adalah bagian dari kehidupan adat kami dan tidak dapat diganti dengan uang.” Itu adalah persoalan nilai.

Dan ketika ia mengatakan: “Kami berhak menolak perubahan terhadap sumber air ini,” itu memasuki wilayah hak.

Dan yang paling sulit: kapan suara masyarakat harus mengubah keputusan mengenai kelanjutan proyek? Di sinilah filsafat harus bertemu dengan metode dari bidang ilmu lain.

Hak harus diperiksa melalui hukum, legitimasi dan proses politik. Jika semua digabung menjadi satu istilah “pengetahuan lokal”, maka audit akan menemui kesulitan untuk menentukan apa yang sebenarnya sedang diuji.

Kritik Felix Perlu Didorong Lebih Jauh

Felix benar ketika mengatakan bahwa negara tidak boleh memonopoli kebenaran. Tetapi gagasan tentang “dua epistemologi”—teknokratis di satu sisi dan masyarakat adat di sisi lain—dapat menjadi terlalu sederhana jika dibawa langsung ke audit.

Hak untuk didengar bukan berarti hak untuk selalu dianggap benar. Sebaliknya, dalam kenyataan, ahli geologi juga dapat berasal dari Flores, hidup dalam masyarakat adat dan memahami nilai tanah. Jadi kita mungkin tidak sedang menghadapi dua dunia yang sama sekali terpisah.

Yang kita hadapi adalah berbagai jenis pengetahuan dengan fungsi yang berbeda. Masalah utamanya bukan menentukan pengetahuan mana yang lebih tinggi. Masalahnya adalah: pengetahuan mana yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan tertentu?

Semua Pengetahuan Penting, tetapi Fungsinya Berbeda

Ini bagian yang perlu juga diperhatikan. Kalau kita mengatakan semua pengetahuan harus diperlakukan setara, apa artinya? Bagaimana hal ini diperlakukan?

Apakah seorang geolog dan seorang warga memiliki kewenangan yang sama untuk menghitung tekanan reservoir? Tidak.

Apakah geolog mempunyai kewenangan lebih besar untuk menentukan arti sebuah mata air bagi masyarakat? Juga tidak.

Ada warga yang rumahnya paling dekat dengan sumur bor dan ada yang tinggal lebih jauh. Ada pekerja proyek, ada pula yang hanya menjadi penonton. Ada keluarga yang menerima kompensasi, ada yang merasa dirugikan. Ada perempuan, generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, dan mereka yang tidak ingin berpihak. Semuanya adalah bagian dari masyarakat.

Tetapi ketika pertanyaannya: berapa konsentrasi H₂S? Terkait hal ini kita membutuhkan alat ukur. Ketika pertanyaannya: apakah reservoir dalam berhubungan dengan akuifer dangkal? Tentu saja, kita membutuhkan hidrogeologi.

Ketika pertanyaannya: apakah tanah itu memiliki arti ritual yang tidak dapat digantikan dengan uang? Laboratorium tidak mempunyai jawabannya. Sains memperoleh otoritas bukan karena siapa yang berbicara, melainkan karena cara kerja sehingga suatu kesimpulan dibuktikan.

Hak untuk Didengar Bukan Hak untuk Selalu Dianggap Benar

Ini mungkin koreksi paling penting terhadap romantisasi pengetahuan lokal. Jika seorang warga mengatakan: “Saya mencium bau menyengat dan merasa pusing,” pengalamannya harus dihormati.

Kita tidak boleh mengatakan: “Tidak mungkin, karena laporan perusahaan menyatakan udara aman.” Tetapi jika pernyataannya kemudian menjadi: “Pusing saya disebabkan gas H₂S dari proyek,” itu menjadi klaim kausal.

Bahkan kepala adat yang berbicara pun perlu dilihat mandatnya. Apakah ia benar-benar membawa keputusan komunitas adat atau hanya mewakili salah satu kelompok? Karena itu audit tidak boleh mencari satu orang untuk dianggap mewakili seluruh masyarakat.

Audit bisa menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama: klaim terbukti. Kedua: ada indikasi tetapi bukti belum cukup. Ketiga: bukti yang tersedia lebih kuat menunjukkan penyebab lain.

Ketiga hasil itu harus diterima sebagai kemungkinan yang sah. Pengakuan terhadap masyarakat sebagai subjek yang mengetahui tidak berarti setiap interpretasi masyarakat otomatis menjadi benar.

Tentu saja kita membutuhkan ketelitian lebih tinggi untuk menentukan apa yang dimaksud dengan pengetahuan masyarakat.

Negara Juga Tidak Boleh Berlindung di Balik Kata “Ilmiah”

Di sisi lain, kritik Felix memiliki sasaran yang sangat tepat. Kata “ilmiah” sering mempunyai kekuatan politik luar biasa.

Sebuah laporan mengatakan: aman, publik kemudian diharapkan menerima, tetapi audit harus bertanya lebih jauh. Siapa membuat laporan? Siapa membayar? Titik sampling di mana? Kapan sampel diambil? Berapa lama pengukuran berlangsung?

Lalu, apakah data sebelum proyek tersedia? Apakah datanya dapat dilihat? Apakah metode dapat diulang? Apakah ada konflik kepentingan? Apakah hasil diperiksa oleh pihak lain?

Dengan cara ini, laporan konsultan tidak ditolak karena berasal dari perusahaan. Ia diuji karena setiap laporan ilmiah memang harus dapat diuji.

Kalau metodologinya kuat dan hasilnya dapat direplikasi, kita harus berani mengakuinya. Kalau metodologinya lemah, kesimpulannya harus dipertanyakan. Kita harus jujur mengakuai bahwa sains mendapatkan otoritas bukan karena siapa yang berbicara. Ia mendapatkan otoritas karena cara suatu kesimpulan dibuktikan.

Hati-Hati dengan Istilah ‘Post-Truth’

Felix juga mengangkat istilah post-truth untuk menggambarkan situasi ketika data yang mendukung proyek memperoleh legitimasi lebih besar daripada pengalaman masyarakat.

Kritik itu menarik. Tetapi dalam audit, istilah itu harus dibuktikan. Jika kita mengatakan negara hanya menerima data yang menguntungkan proyek, maka kita perlu menunjukkan: data mana yang diabaikan? siapa yang mengajukannya? kapan? bagaimana respons pemerintah? apakah data itu ditolak karena tidak sesuai kepentingan? atau memang tidak memenuhi standar pembuktian?

Perbedaannya besar. Jika data yang kuat sengaja disingkirkan karena merugikan proyek, kita sedang berhadapan dengan persoalan serius. 

Tetapi jika sebuah klaim belum dapat dibuktikan karena data tidak cukup, itu belum tentu post-truth.  Justru audit proyek geotermal Mataloko dibutuhkan untuk membedakan keduanya.

Audit Tidak Boleh Memulai dengan Vonis

Bagian ini juga perlu diperjelas. Jika semua pengetahuan dikatakan setara, apa sebenarnya maknanya dalam praktik? Jangan sejak awal mengatakan: laporan konsultan pasti berpihak; data teknis pasti digunakan untuk membenarkan proyek; negara pasti mengabaikan masyarakat.

Itu juga kesimpulan sebelum pemeriksaan. Audit harus memeriksa: apakah benar masukan warga pernah diabaikan; apakah rekomendasi lingkungan pernah tidak dijalankan; apakah keluhan pernah ditutup; apakah konsultasi hanya formalitas; apakah data negatif pernah disembunyikan; apakah pengambilan keputusan memang sudah ditetapkan sebelum partisipasi dilakukan.

Kalau terbukti, katakan demikian. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Keadilan epistemik juga harus berlaku kepada semua pihak. 

Namun ketika pertanyaannya adalah berapa konsentrasi H₂S, kita membutuhkan alat ukur. Ketika pertanyaannya apakah reservoir dalam berhubungan dengan akuifer dangkal, kita membutuhkan hidrogeologi.

Tetapi bukan sebagai pengganti masyarakat. Ia membantu membaca sesuatu yang sering tidak dapat ditangkap oleh dokumen teknis.

Misalnya: mengapa satu mata air memiliki makna khusus; bagaimana kepemilikan tanah sebenarnya bekerja; siapa mempunyai otoritas adat; bagaimana keputusan komunitas dibuat; bagaimana konflik proyek mengubah hubungan keluarga; apa arti kebun bagi identitas masyarakat; bagaimana konsep risiko dipahami warga.

Antropolog dapat membantu ahli teknis memahami konteks. Namun ia tidak boleh mengatakan, ‘masyarakat berpikir begini,’ tanpa memberi ruang kepada masyarakat untuk berbicara sendiri. Perannya lebih tepat sebagai penerjemah konteks, bukan juru bicara.

Hal yang sama berlaku bagi pastor, aktivis, akademisi dan wartawan. Mereka dapat membantu. Tetapi mereka tidak dapat menggantikan suara orang yang hidup langsung dengan konsekuensi proyek.

Dari Warga ke Sains

Di sinilah menurut saya Audit Mataloko dapat membuat terobosan. Gunakan pengalaman masyarakat untuk merancang pemeriksaan.

Warga berkata: “Bau kuat muncul tengah malam.” Jangan berdebat. Pasang alat pemantau udara 24 jam.

Warga berkata: “Debit mata air mulai turun setelah pengeboran.” Petakan mata air, cari data curah hujan, ukur debit secara berkala, periksa hubungan akuifer, dan cocokkan dengan sejarah kegiatan sumur.

Warga berkata: “Tanaman ini dahulu tumbuh baik, sekarang tidak.” Libatkan ahli tanah dan agronomi, periksa penyakit tanaman, dan bandingkan dengan lahan kontrol.

Warga berkata: “Rumah kami cepat berkarat.” Periksa material, kualitas udara, kelembapan, gas, dan jarak dari sumber emisi.

Dalam model seperti ini, pengetahuan warga tidak menggantikan sains. Ia mengarahkan sains pada pertanyaan yang relevan dan menantangnya untuk membuktikan jawaban secara ilmiah.

Sebuah laporan dapat menyatakan kondisi aman dan publik kemudian diharapkan menerimanya. Justru di situlah audit harus bertanya lebih jauh: siapa membuat laporan, siapa membayar, di mana titik sampling, kapan sampel diambil, dan berapa lama pengukuran berlangsung?

Hubungannya juga harus berjalan sebaliknya. Jika ahli mengatakan, ‘Kualitas air masih dalam batas aman,’ warga berhak bertanya: Di titik mana? Pada musim apa? Berapa kali? Parameter apa? Apakah sumber air yang kami gunakan juga diuji?

Jika ahli mengatakan, ‘H₂S berada di bawah ambang batas,’ warga berhak bertanya: Apakah alat bekerja sepanjang waktu? Bagaimana dengan malam hari ketika bau paling kuat?

Jika perusahaan mengatakan: “Proyek membawa manfaat ekonomi,” masyarakat berhak bertanya: Berapa pekerjaan permanen? Berapa tenaga lokal? Berapa kontrak usaha lokal? Berapa uang yang tinggal di desa?

Dengan demikian, audit menjadi percakapan dua arah. Tidak ada pihak yang datang membawa kebenaran final.

Dialog Saja Tidak Cukup

Di sinilah saya kira kita perlu melangkah lebih jauh dari kritik filosofis. Kita bisa membuat dialog yang sangat baik, semua orang hadir, semua orang berbicara, dan semua pendapat dihargai.

Kemudian apa? Pembangunan pada akhirnya membutuhkan keputusan. Eksekusi. Proyek diteruskan? Diubah? Ditunda? Atau dihentikan? Kalau tidak, kata-kata kita tidak pernah menjelma menjadi daging kenyataan. Kita terus berulang-ulang  dengan merenung, berdebat, berdialog di tengah kenyataan kemiskinan yang terus mendera, 

Jika dialog tidak mempunyai kemungkinan memengaruhi keputusan, ia hanya menjadi ritual partisipasi. Karena itu, Audit Mataloko membutuhkan aturan keputusan.

Lima Kemungkinan setelah Audit

Menurut penulis, hasil audit setidaknya dapat membawa kepada lima pilihan. Pertama: lanjut. Jika risiko terbukti rendah, manfaat nyata, standar terpenuhi dan persoalan sosial dapat diselesaikan, proyek dapat berjalan.

Kedua: lanjut dengan syarat. Jika terdapat dampak tetapi dapat dimitigasi, desain dan cara operasi harus diperbaiki.

Misalnya pemantauan gas ditingkatkan, jarak fasilitas diperbesar, sistem air diperkuat, kompensasi diperbaiki, dan pengawasan independen dilakukan.

Ketiga: desain ulang. Jika masalah terutama muncul karena lokasi, teknologi atau rancangan tertentu, proyek tidak harus langsung dihentikan. Ia dapat dipindahkan atau didesain ulang.

Keempat: tunda. Jika data tentang risiko utama belum cukup—terutama mengenai air, kesehatan atau keselamatan—keputusan tidak boleh dipaksakan. Ketidakpastian juga merupakan informasi.

Kelima: hentikan. Jika ditemukan risiko serius, tidak dapat dipulihkan, atau terdapat pelanggaran hak fundamental yang tidak dapat diselesaikan, penghentian harus menjadi pilihan yang sah.

Tidak Semua Konflik Bisa Diselesaikan Laboratorium

Ada titik ketika ilmu pengetahuan selesai bekerja. Misalnya setelah seluruh pemeriksaan dilakukan, para ahli mengatakan: Secara teknis proyek dapat dijalankan dengan risiko yang rendah.

Tetapi masyarakat mengatakan: “Kami tetap tidak menginginkan proyek di tanah ini.”

Di sana persoalannya berubah. Ia bukan lagi semata persoalan geologi, melainkan persoalan hak, kepemilikan tanah, kepentingan publik, persetujuan, alternatif lokasi, keadilan, dan legitimasi politik.

Laboratorium tidak dapat menjawab apakah sebuah kuburan leluhur boleh dipindahkan demi listrik.

Model geologi tidak dapat menentukan apakah nilai budaya sebuah ruang dapat ditukar dengan kompensasi.

Sains dapat menerangkan konsekuensi sebuah pilihan. Tetapi sains tidak selalu dapat menentukan pilihan mana yang paling bermoral. Itulah wilayah demokrasi.

Dua Meja Audit, Satu Meja Keputusan                       

Audit Mataloko dapat dibayangkan mempunyai dua meja. Meja pertama adalah meja fakta. Di sana diperiksa geologi, air, udara, tanah, kesehatan, produksi listrik, biaya, ekonomi, keselamatan, dan berbagai klaim sebab-akibat. Metodenya harus transparan dan datanya dapat diperiksa.

Meja kedua adalah meja hak dan nilai. Di sana dibicarakan tanah adat, ruang ritual, akses air, keadilan pembagian manfaat, proses persetujuan, konflik sosial, keterwakilan, dan hak generasi mendatang.

Keduanya kemudian bertemu dalam meja ketiga: meja keputusan. Barulah kita menimbang apakah proyek dilanjutkan, diperbaiki, ditunda atau dihentikan.

Model seperti ini mungkin tidak membuat semua orang sepakat.

Tetapi tujuan audit memang bukan menghasilkan keseragaman. Tujuannya menghasilkan keputusan yang mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kita Tidak Membutuhkan Kebenaran yang Nyaman

Ada alasan lain mengapa Audit Mataloko harus independen. Hasilnya mungkin membuat semua pihak tidak nyaman.

Kelompok penolak mungkin menemukan bahwa sebagian klaim yang selama ini diyakini ternyata tidak didukung bukti.

Pemerintah mungkin menemukan bahwa sebagian dampak yang dahulu dianggap kecil ternyata signifikan. Perusahaan mungkin harus menerima bahwa konsultasi masyarakat dilakukan dengan buruk.

Masyarakat mungkin harus menerima bahwa beberapa perubahan lingkungan mempunyai penyebab lain. Aktivis mungkin harus mengoreksi narasinya. Ahli mungkin harus mengakui bahwa data mereka tidak cukup.

Jika audit menghasilkan hanya apa yang ingin didengar salah satu pihak, kita tidak sedang mencari kebenaran. Kita sedang mencari pembenaran.

Kembali kepada Kritik Felix

Felix Baghi mengajukan sebuah peringatan yang patut diperhatikan. Pembangunan dapat menjadi tidak adil ketika hanya satu kelompok yang mempunyai hak menentukan apa yang disebut pengetahuan.

Ia benar bahwa masyarakat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek kebijakan. Ia juga benar bahwa pengalaman tentang tanah, air, sejarah dan ruang hidup mengandung pengetahuan yang tidak selalu dapat ditangkap statistik.

Tetapi membawa kritik itu ke dalam Audit Mataloko membutuhkan langkah berikutnya.

Kita harus menentukan siapa yang berbicara, apa yang mereka ketahui, mana pengalaman, mana klaim kausal, mana nilai, mana hak, bagaimana semua klaim diuji, dan bagaimana hasilnya memengaruhi keputusan.

Tanpa langkah itu, kritik epistemologis berisiko berhenti sebagai kritik. Sementara Flores membutuhkan sesuatu yang lebih jauh: cara bekerja yang dapat mengantar pada keputusan.

Masyarakat Menentukan Pertanyaan, Bukti Membantu Menjawabnya

Mungkin di sinilah kita menemukan jalan yang lebih produktif. Bukan ‘ahli benar, masyarakat salah’. Bukan pula ‘masyarakat benar, ahli harus mengikuti’.

Melainkan: masyarakat ikut menentukan pertanyaan yang harus diperiksa. Ahli membantu menemukan jawaban melalui metode yang dapat diuji. Hak dan nilai membantu menentukan keputusan setelah fakta diketahui.

Mungkin saja formula ini tidak sempurna. Tetapi ia menghindarkan kita dari dua jebakan. Jebakan pertama adalah teknokrasi yang merasa segala persoalan dapat diselesaikan dengan angka. Jebakan kedua adalah romantisme yang menganggap setiap pengetahuan lokal dengan sendirinya benar.

Keduanya terlalu mudah. Audit membutuhkan jalan yang lebih sulit: mendengar, memeriksa, membandingkan, membuka data, mengakui ketidakpastian, dan berani mengubah kesimpulan ketika bukti berubah.

Mataloko Bisa Mengajarkan Sesuatu yang Lebih Besar

Pada akhirnya, persoalan Mataloko mungkin lebih besar daripada satu pembangkit panas bumi. Ia dapat menjadi ujian tentang bagaimana Flores mengambil keputusan atas sumber daya alamnya.

Selama lebih dari satu abad, pulau ini telah berulang kali berhadapan dengan kekayaan yang tersimpan di bawah tanah.

Mineral, mangan, emas, dan sekarang panas selalu datang bersama janji: pekerjaan, investasi, energi, pembangunan. Bersamaan dengan itu muncul pula kekhawatiran tentang tanah, air, kebun, budaya, dan masa depan.

Barangkali yang belum kita miliki bukan sumber daya. Yang belum kita miliki adalah mekanisme yang dipercaya bersama untuk menentukan kapan sebuah sumber daya layak digunakan dan kapan ia lebih baik dibiarkan tetap berada di bawah tanah.

Audit Mataloko dapat menjadi langkah kecil menuju mekanisme itu. Bukan pengadilan terhadap geotermal, bukan forum untuk memenangkan pemerintah, dan bukan pula panggung untuk membenarkan penolakan.

Ia harus menjadi tempat seluruh klaim memperoleh kesempatan yang sama untuk diperiksa. Karena keadilan epistemik bukan berarti setiap orang harus dianggap benar.

Keadilan epistemik berarti tidak seorang pun boleh dianggap salah sebelum didengar, dan tidak seorang pun boleh dianggap benar sebelum klaimnya diuji.

Jika prinsip itu dapat diterapkan di Mataloko, mungkin Flores tidak hanya memperoleh jawaban mengenai satu proyek panas bumi. 

Mungkin dengan ini, Flores kemudian memperoleh sesuatu yang jauh lebih penting, yakni  cara yang lebih dewasa untuk menentukan masa depannya sendiri. Mungkin dengan ini Pak Gubernur NTT bisa mengambil pelajaran memenuhi langkah evaluasi yang pernah dijanjikan.  ***