Oleh Maxi Ali Perajaka*

SEPUTAR tanggal 2 Mei, nama  Ki Hajar Dewantara  hidup dalam ingatan sebagian sebagian besar warga bangsa Indonesia. Nama itu digaungkan dengan suara lantang  sebagai simbol dan inspirasi luhur pendidikan nasional.

Namun di balik citra yang hampir “disucikan” itu, tersimpan sisi lain yang lebih kompleks—seorang pemikir radikal, aktivis politik, sekaligus arsitek kebudayaan yang bekerja dalam sunyi.

Ki Hajar lahir sebagai Raden Mas Soewardi Soerjaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, dari lingkungan bangsawan Pakualaman (Suryadi, 2013). 

Namun, keputusan penting dalam hidupnya adalah melepaskan gelar kebangsawanan pada 1922 dan memilih nama “Ki Hajar Dewantara” agar lebih dekat dengan rakyat (Poesponegoro & Notosusanto, 2008). 

Dalam konteks kolonial Hindia Belanda yang sangat feodal, tindakan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk kritik sosial terhadap struktur kelas yang timpang.

Baca juga:

• Hardiknas 2026: PPPK Sikka Dipastikan Tak Dirumahkan
• Hardiknas 2026, Bupati Sikka Luncurkan Empat Inovasi Literasi untuk Masyarakat
• Pesan Inspiratif : Yesus dan Bapa adalah Satu

Sebelum dikenal sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar adalah jurnalis dan aktivis politik yang tajam. Ia aktif menulis di berbagai surat kabar seperti De Express dan Oetoesan Hindia. 

Tulisan terkenalnya, “Als Ik Een Nederlander Was” (1913), menjadi salah satu kritik paling berani terhadap pemerintah kolonial (Shiraishi, 1990). 

Dalam tulisan itu, ia menyindir pemerintah Belanda yang merayakan kemerdekaan di tanah jajahan. Akibatnya, ia bersama Ernest Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo - yang dikenal sebagai Tiga Serangkai - dibuang ke Belanda (Ricklefs, 2008).

Pengasingan (1913–1919) menjadi titik balik penting. Di Belanda, Ki Hajar tidak hanya mengalami tekanan politik, tetapi juga menyerap berbagai pemikiran pendidikan modern, termasuk gagasan progresivisme dan humanisme (Tilaar, 1999). Ia mempelajari sistem pendidikan Barat, tetapi tidak menirunya secara mentah. 

Ia justru mengkritik pendekatan kolonial yang menempatkan pendidikan sebagai alat kontrol, bukan pembebasan.

Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan Perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta (Nasution, 1987). 

Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun, jaringan Taman Siswa berkembang pesat hingga memiliki puluhan cabang di berbagai wilayah Jawa (Tilaar, 1999). 

Ini menunjukkan bahwa gagasan pendidikan alternatif yang ia tawarkan mendapat respons luas dari masyarakat.

Namun yang sering luput disadari, Taman Siswa bukan sekadar institusi pendidikan. Ia adalah bentuk perlawanan kultural terhadap kolonialisme.

 Sistem pendidikan kolonial saat itu sangat diskriminatif - akses pendidikan dibatasi berdasarkan ras dan kelas sosial (Ricklefs, 2008). Taman Siswa hadir sebagai antitesis: terbuka bagi rakyat, berbasis budaya lokal, dan menekankan kemerdekaan belajar.

Ki Hajar merumuskan konsep pendidikan yang revolusioner untuk zamannya. Ia menolak model pendidikan yang menekankan hafalan dan disiplin kaku. 

Sebaliknya, ia mengembangkan pendekatan yang berpusat pada anak (child-centered education), jauh sebelum konsep ini populer secara global (Tilaar, 1999). 

Semboyannya - “Tut Wuri Handayani” -mencerminkan filosofi bahwa guru bukan penguasa, melainkan pembimbing.

Sisi lain yang jarang dibahas adalah pergulatan intelektual Ki Hajar dalam menjembatani tradisi dan modernitas. Ia tidak menolak Barat, tetapi juga tidak meninggalkan akar budaya Nusantara. 

Dalam tulisannya, ia menekankan pentingnya “pendidikan yang berkepribadian nasional” (Dewantara, 1977). Ini berarti pendidikan harus berpijak pada budaya sendiri, bukan sekadar meniru sistem asing.

Ki Hajar juga memiliki pandangan progresif tentang kesetaraan gender. Pada masa ketika pendidikan perempuan masih terbatas, ia membuka akses pendidikan bagi perempuan di lingkungan Taman Siswa (Blackburn, 2004). Ia percaya bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa, terutama sebagai pendidik pertama dalam keluarga.

Namun, perjalanan Ki Hajar tidak selalu mulus. Pemerintah kolonial sempat mengeluarkan Wild School Ordinance tahun 1932 yang bertujuan membatasi sekolah-sekolah swasta seperti Taman Siswa (Ricklefs, 2008). 

Ki Hajar menentang kebijakan ini dengan keras, dan melalui tekanan publik, aturan tersebut akhirnya dicabut. Ini menunjukkan bahwa perjuangannya tidak hanya di ranah ide, tetapi juga dalam advokasi kebijakan.

Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar diangkat sebagai Menteri Pengajaran pertama pada 1945 (Poesponegoro & Notosusanto, 2008). 

Namun, jabatan ini justru memperlihatkan sisi lain dirinya - seorang idealis yang harus berhadapan dengan realitas negara yang baru lahir. Infrastruktur pendidikan masih minim, angka buta huruf tinggi, dan sumber daya sangat terbatas (Tilaar, 1999). 

Dalam kondisi itu, ia tetap berupaya merumuskan dasar-dasar sistem pendidikan nasional.

Data historis menunjukkan bahwa pada awal kemerdekaan, tingkat melek huruf di Indonesia masih di bawah 10% (UNESCO, 1957). Ini memperlihatkan betapa berat tantangan yang dihadapi Ki Hajar. Pendidikan bukan hanya soal konsep, tetapi juga soal membangun sistem dari nol.

Sisi personal Ki Hajar juga menarik untuk disorot. Ia dikenal hidup sederhana dan konsisten dengan nilai-nilainya. Bahkan dalam kondisi finansial terbatas, ia tetap mempertahankan independensi Taman Siswa (Nasution, 1987). 

Ia menolak intervensi yang dapat menghilangkan kebebasan lembaga pendidikan tersebut.

Yang juga jarang dibahas adalah dimensi spiritual dalam pemikirannya. Ki Hajar tidak melihat pendidikan hanya sebagai proses intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. 

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa - konsep yang mencerminkan pendekatan holistik terhadap manusia (Dewantara, 1977).

Dalam konteks hari ini, gagasan Ki Hajar terasa semakin relevan. Ketika pendidikan sering terjebak pada angka, ujian, dan kompetisi, ia mengingatkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah memerdekakan manusia. 

Ia telah berbicara tentang merdeka belajar jauh sebelum istilah itu menjadi kebijakan resmi.

Mungkin inilah sisi yang paling jarang disadari: Ki Hajar Dewantara bukan hanya “Bapak Pendidikan Indonesia,” tetapi juga seorang intelektual radikal yang berani melawan arus, seorang arsitek kebudayaan yang membangun fondasi bangsa melalui pendidikan, dan seorang pejuang yang memilih jalan sunyi.

Ia tidak hanya mengajar di kelas. Ia sedang membangun peradaban. (Diramu dari berbagao sumber). ***