MAUMEREA (Floressku.com) — Sebuah dokumen Memorandum of Understanding (MoU) yang beredar di sejumlah sekolah di Kabupaten Sikka menimbulkan kehebohan dan keresahan. 

MoU tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun beberapa isi perjanjian justru dinilai janggal dan merugikan pihak sekolah.

Sebagian sekolah disebut telah menandatangani MoU tersebut, sementara sebagian lain menolak mentah-mentah. 

Salah satu kepala sekolah yang menolak menjelaskan, keberatan utama terletak pada poin ke-7, yang dianggap sangat tidak adil. 

“Dalam poin itu, bila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau isi makanan tidak lengkap, sekolah bisa disalahkan dan diminta menjaga kerahasiaan. Ini tidak masuk akal,” ujarnya dengan nada kecewa.

• https://floresku.com/read/dinkes-bilang-sudah-sosialisasi-call-center-mbg-ke-sekolah-sekolah-sejumlah-guru-bilang-belum

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka turut menyayangkan adanya sekolah yang menandatangani MoU tersebut tanpa kajian lebih dulu. 

“Sangat disayangkan kalau ada pihak sekolah yang terburu-buru menandatangani perjanjian seperti itu,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Egenius Djara, sebagai koordinator BGN Kabupaten Sikka, menolak memberikan komentar saat dikonfirmasi, hingga berita ini diturunkan.

Reaksi paling keras datang dari Pater Marselinus Vande SVD,  pemerhati masalah kebijakan publik dan pendidikan Katolik di Kabupaten Sikka. 

Ia menyebut isi poin ke-7 sebagai bentuk “kejahatan kemanusiaan”. 

Menurutnya, klausul tersebut seolah berupaya menutupi potensi bahaya bagi anak-anak.

“Ada upaya membungkam dan melindungi pelaku bila makanan yang dikirim beracun. Ini berbahaya dan bertentangan dengan semangat MBG — Makan Bergizi, bukan makan beracun dan mati!” tegasnya.

Pater Marselinus mendesak agar dapur penyedia yang memakai MoU bermasalah itu diblacklist dan diproses hukum. Ia juga meminta aparat penegak hukum turun tangan karena dugaan unsur pidana sudah jelas.

Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa yang menyusun MoU tersebut, dan mengapa ada klausul yang melindungi pihak tertentu dari tanggung jawab? Masyarakat menunggu kejelasan—agar program makan bergizi tidak berubah menjadi tragedi di meja makan anak-anak sekolah. (Silvia). ***