Pengarusutamaan Gender di Kemenpar Diakui Nasional, Masuk Dua Besar PIMTI Award 2025
redaksi - Selasa, 23 Desember 2025 13:39
Kemenpar Raih Peringkat Kedua PIMTI Award 2025 atas Komitmen Pengarusutamaan Gender (sumber: Biro Kom. Kemenpar)JAKARTA (Floresku.com) – Upaya Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam mendorong kesetaraan gender di level pengambilan keputusan nasional mendapat pengakuan publik.
Kemenpar berhasil menempati peringkat kedua terbaik dalam ajang PIMTI Award 2025, sebuah penghargaan yang diberikan Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia kepada kementerian dan lembaga yang dinilai konsisten menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-7 PIMTI Perempuan Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (19/12). Kemenpar diwakili oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Raden Kurleni Ukar.
Baca juga:
- NTT Mart Dibuka di Labuan Bajo: Pariwisata Triliunan Rupiah, Saatnya Produk Rakyat Jadi Tuan Rumah
- Pesan Inspiratif:Doa Orang Beriman Sejati Didengarkan Tuhan
- Prof. Dorodjatun dan Globe Inspiratif
Dalam penilaian PIMTI Award 2025, Kemenpar mencatatkan skor 44,91 persen, yang merefleksikan tingkat keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tinggi serta komitmen institusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan gender.
Raden Kurleni Ukar menyatakan bahwa capaian tersebut bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan pengakuan atas proses panjang reformasi birokrasi yang memberi ruang setara bagi perempuan untuk berperan strategis dalam perumusan kebijakan.
“Keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan menghadirkan sudut pandang yang lebih kaya, adaptif, dan inovatif. Ini menjadi modal penting bagi pengembangan sektor pariwisata yang dinamis,” ujar Kurleni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12).
Ia menegaskan bahwa pengarusutamaan gender yang dijalankan Kemenpar sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), sekaligus mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Lebih jauh, Kurleni berharap capaian ini dapat menjadi dorongan moral sekaligus tantangan bagi para pemimpin perempuan di lingkungan Kemenpar untuk terus menunjukkan kinerja profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, keberagaman di level pimpinan tinggi terbukti memberi kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas kebijakan publik, termasuk dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menjaga konsistensi kebijakan ini. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan agenda sesaat, melainkan bagian penting dari masa depan pariwisata Indonesia,” pungkasnya. ***

