JAKARTA (Floresku.com)- Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya transparansi dalam rencana pemerintah menyalurkan bantuan kapal penangkap ikan berkapasitas 5–30 Gross Tonnage (GT) ke desa-desa nelayan di seluruh Indonesia. Program tersebut dinilai strategis, namun berisiko gagal jika tidak disertai sistem pendataan dan pengawasan yang memadai.

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mengingatkan agar bantuan kapal tidak disalurkan secara serampangan. Menurutnya, pendataan penerima harus dilakukan secara akurat dan terbuka agar kapal benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak.

“Jangan sampai bantuan kapal salah sasaran atau justru dikuasai pihak-pihak tertentu. Data penerima harus jelas, karena ini menyangkut kepentingan hidup nelayan kecil,” kata Usman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Ia menambahkan, pengawasan program harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat penyerahan bantuan. Pemerintah daerah dan kelompok nelayan perlu dilibatkan dalam pengelolaan kapal agar tidak mangkrak atau disalahgunakan.

“Program ini jangan berhenti pada simbol penyerahan. Harus ada kontrol di lapangan supaya kapal benar-benar dikelola secara kolektif dan produktif,” ujarnya.

Usman menilai, jika dikelola dengan serius, bantuan kapal dapat menjadi pintu masuk modernisasi sektor perikanan nasional. Ia menyebut program ini berpotensi menggerakkan ekonomi pesisir dan memperkuat ketahanan pangan laut.

Baca juga:

• Prabowo: Indonesia Juga Terdampak Perang Nuklir
• Epidemi Sunyi: Bunuh Diri dan Gagalnya Perlindungan Sosial
• Iman Membuahkan Mukjizat, dan Bukan Sebaliknya

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Inggris mendukung rencana Indonesia membangun 1.500 unit kapal ikan sebagai bagian kerja sama maritim kedua negara. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat pengembangan kampung nelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Presiden juga menyoroti rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia, meski sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Menurutnya, pembangunan sektor maritim tidak hanya berdampak pada produksi ikan, tetapi juga kualitas gizi masyarakat.

“Tiga perempat wilayah kita adalah laut, tetapi konsumsi protein masih rendah. Ini harus diperbaiki karena sangat menentukan masa depan bangsa,” ujar Prabowo.

Kerja sama maritim dengan Inggris disebut akan mendorong investasi besar dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kelautan nasional. (Sandra). ***