MAUMERE (Floresku.com) - Keberadaan Eltras Pub yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari Kantor Bupati dan DPRD Sikka menuai sorotan dalam beberapa pekan terakhir. 

Publik mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan tempat hiburan malam tersebut, terutama tersingkap ada 13 perempuan muda asal Pronvisi Jawa Barat diketahui menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Bahkan, diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)).

Terkait ini, Floresku.com telah berupaya menghubungi Gubernur untuk meminta pandangan terkait posisi Pemda atas izin yang telah dikeluarkan, terutama menyangkut aspek pengawasan dan kedekatan lokasi usaha dengan pusat pemerintahan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak gubernur.

Sementara itu, mengutip pemberitaan SuaraSikka.com, Bupati Sikka melalui sambungan telepon, Sabtu (21/2), menyampaikan rencana menutup sementara Eltras Pub. Saat itu, ia mengaku sedang berada di Jakarta. Meski demikian, keputusan resmi dalam bentuk surat tertulis disebut belum diterbitkan.

Baca juga:

• Bacaan Liturgis, Senin, 23 Februari 2026
• BI NTT Genjot UMKM Halal Tembus Pasar Global
• Awas! Main HP Seharian Bikin Rusak Mata & Otak

Langkah tersebut memantik reaksi keras dari anggota DPRD Sikka dari PKB, Yosep Karminto Ery atau yang akrab disapa Manto Eri. 

Ia mengapresiasi niat Gubernur Jawa Barat (KDM) yang dijadwalkan datang ke Maumere pada Senin, 23 Februari, bersama Dinas DP3A Provinsi Jabar untuk bertemu 13 LC asal Jawa Barat.

Namun, Manto menilai pendekatan tersebut masih parsial. “Alangkah lebih baiknya KDM tidak hanya menjemput 13 LC itu, tetapi juga mengunjungi 34 pub lainnya di Kabupaten Sikka untuk mengidentifikasi warga Jawa Barat yang bekerja di sana dan berdialog langsung dengan mereka,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan, di Eltras Pub sendiri masih terdapat 10 LC asal Jabar yang belum termasuk dalam rombongan 13 orang tersebut. 

Menurutnya, jika ingin menjadi kebijakan strategis, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkab Sikka agar penanganannya komprehensif dan tidak menimbulkan polemik baru. (Silvia). ***