JAKARTA (Floresku.com) - Keberanian pihak sekolah bersuara melalui pers patut diapresiasi sehingga menutup peluang terjadinya Tindak Pidana Korupsi Uang Negara di bidang pendidikan.

Gencarnya pemberitaan pers terkait skandal dana PIP di Maumere sangat membantu  agar tidak terjadi praktek kongkalikong anatara pihak Bank dan pihak Pemerintah mulai dari Pusat hingga Daerah untuk mengambil dana APBN dan APBD dengan modus operandi deposito. 

Diduga untuk memuluskan modus operandinya, pihak-pihak tersebut memperlambat bahkan menghambat proses pencairan dana PIP melalui berbagai alasan kelengkapan persyaratan administrasi dan sistem aplikasi yang ribet. 

• Pesan Inspiratif: Pahala Mencintai Musuh-Musuh
• Bawaslu Diminta Tindak Tegas ASN Peserta Pilkada 2024 yang Langgar Aturan Kepegawaian Negara

“Nah, di sini sangat dibutuhkan kolaborasi publik, Penggiat Anti Korupsi dan Pers untuk mendobrak praktik-prakti pengelolaan keuangan negara secara tidak transparan dan akuntabel,” tandas Gabriel Goa, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPK Indonesia) di Jakarta, ketika dihubungi Floresku.com melalui WhatsApp, Selasa, 18 Juni 2024, siang.

Jangan samai ada kongkalikong antara Kemendikbud dan Bank BRI

Menurut KOMPAK Indonesia, berkat publikasi pers maka dana PIP yang terhambat disalurkan dengan alasan yang tidak jelas, akhirnya alam waktu cepat segera disalurkan. 

"Cuma, harus digali betul, apakah dana itu memang dana yang dialokasikan APBN atau dari sumber lain? Sebab, terkait dana PIP di Maumere, Kemendikbud pernah mengatakan bahwa pada 7 Maret 2024 dana telah ditarik secara otomasi ke Kas negara karena pemilik rekening terlambat mengativasi rekeningnnya. Jangan-jangan ini hanya kong-kalikong antara pihak Kemendikbud dan pihak Bank BRI. Ini harus segera diungkapkan," ujarnya.

Mendesak Bank BRI Bicara Jujur dan Bertanggung jawab

Untuk mendukung pencegahan korupsi terhadap dana APBN dan APBD yang semakin masif jelang perhelatan Pilkada serentak 27 November 2024 maka kami dari KOMPAK Indonesia menyatakan:

Pertama, menyampaikan apresiasi atas keberanian pihak sekolah dan orangtua,publik Sikka dan Pers yang telah membantu memperlancar penyaluran dana pendidikan tingkat dasar di Sikka.

Kedua, mendesak pihak BRI dan Pemerintah untuk transparan, jujur dan bertanggungjawab atas adanya maladministrasi dan meminta maaf kepada publik. 

Ketiga, mengajak solidaritas masyarakat, Penggiat Anti Korupsi dan Pers untuk berani mengungkap dan menyuarakan adanya indikasi kuat praktek pengambilan uang negara baik APBN maupun APBD melalui modus operandi deposito di Bank dengan alasan kelengkapan administrasi dan leletnya sistem atau aplikasi online system yang ribet biar lama.

. "Ayo, maju terus  G'RAK INDONESIA, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia)!" pekik Gabriel Goa, Ketua KOMPAK Indonesia. (Silvia). ***