LABUAN BAJO (Floresku.com)  - Massa Aksi tolak kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) di 7 desa dan kelurahan di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menilai Bupati Mabar, Editasius Endi ada kepentingan terselubung dalam penetapan kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh salah seorang orator aksi Asiz De Ornay di depan Kantor Bupati Mabar, Rabu (09/11) siang.

Azis mengatakan kehadiran dari massa aksi hanya untuk menyampaikan pendapat berdasarkan kajian-kajian akademik namun yang disayangkan massa aksi hanya bertahan di depan pintu masuk Kantor Bupati Mabar.

" Saya pikir kami sudah menyampaikan surat pemberitahuan aksi dengan titik lokasi di Kantor Bupati bukan di depan Bantor Bupati," ungkapnya.

" Jadi kalau ada larangan seperti ini patut diduga ada sesuatu di balik ini. Inikah pemerintahan kita. Kami bersuara pada hari ini bukan hanya untuk kepentingan kami saja namun untuk kepentingan masyarakat umum. Kebijakan ini harus dievaluasi dan dikaji ulang secara akademik," lanjut Azis.

• IDCloudHost Sediakan Layanan Komputasi Awan Baremetal Instan di Data Center Tier-4 DCI Indonesia

Aksi tersebut nyaris ricuh lantaran massa aksi mendesak untuk masuk ke dalam Kantor Bupati namun dihalangi oleh Polisi Pamong Praja yang sedang berjaga.

Salah satu orator aksi, Doni Parera meminta kepada perwakilan Pol PP untuk menemui Bupati Mabar namun alasan yang diterima bahwa Bupati Edi Endi sedang ada rapat.

" Tidak setiap orang seperti ini menyampaikan aspirasi, jadi ketika terjadi seperti ini harus buka ruang untuk menemui kami, Jadi kami sampaikan kemana kalau pintu ini ditutup," ungkapnya.

Kepada aparat Pol PP,  Doni Parera menyampaikan selama ini sering terjadi disinformasi karena proses penyampaian informasi kepada Bupati Mabar tidak tersampaikan dengan baik, sehingga ia mendesak Bupati Mabar untuk menemui massa aksi.

• Ganti Rugi Tanah Milik Saenan Tak Kunjung Cair, Dinas PUPR Kota Tangerang Bungkam

Sementara ketua KNPI Kabupaten Maabar Hasanuddin mengatakan kebijakan kenaikan NJOP tersebut tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat, justru menyengsarakan masyarakat Labuan Bajo.

" Keputusan yang diambil oleh Bupati Mabar cenderung menyalagunakan wewenangnya dia hanya mementingkan kelompok dan pribadinya tanpa melihat kepentingan masyarakat umum," ungkapnya.

Dampak lain dari kebijakan tersebut kata dia adalah saat membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

" Dampak lainnya adalah naiknya biaya BPHTB karena persyaratan utama untuk mengurus sertifikat tanah itu harus bayar BPHTB, sehingga masyarakat kecil pastinya menjerit dengan kebijakan ini," pungkasnya.