BORONG (Floresku.com) -Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), terdapat lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) antara lain Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur masuk dalam prevalensi sepuluh daerah dengan angka kekerdilan atau stunting tertinggi dari 246 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Sebagaimana dilansir di CNN Indonesia pada Sabtu, 5 Maret 2022 pukul 01:30 WIB lalu, sebanyak 15 Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di NTT yang berstatus Merah stunting, itu secara keseluruhan.

"Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, NTT memiliki 15 Kabupaten berkategori Merah. Pelabelan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen," demikian keterangan tertulis melalui Biro Umum dan Humas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat, 04 Maret 2022.

• Ense Da Cunha Solapung Jadi Pengurus 'Bidang Perijinan' dalam Kepengurusan APNI 2022 - 2027
• Mabuk Minuman Keras, Seorang Pemuda di Flores Timur Aniyaya Seorang Wartawan
• SLOKI MUARA, Senin, 07 Maret 2022: Mengadili Sesama dengan Kebenaran

Ada15 kabupaten di NTT yang belabel merah stunting atau prevalensi di atas 30 persen adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata, dan Malaka.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menegaskan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan hingga kelurahan/desa harus segera dibentuk.

"Keberadaan TPPS di semua tingkatan pemerintahan sangat membantu pencapaian target penurunan angka stunting," ujar Hasto.

• Bekali Para Guru: KGSB Bersama Rumah Guru BK dan Konsultan Psikologi Pelangi Gelar 'Pelatihan PFA Batch I'
• CAAIP Center Hadir untuk Kemajuan Negeri
• Simak Sejarah Singkat Berdirinya Kraton Yogyakarta

Hasto mengatakan persoalan stunting di masyarakat bukan saja menjadi urusan pemerintah tapi persoalan stunting adalah persoalan bangsa yang harus dituntaskan bersama dan membutuhkan kolaborasi di semua kalangan.

"Komitmen Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 nanti angka stunting nasional harus berada di angka 14 persen," ungkap Hasto yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional.

Untuk itu lanjut Hasto, sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang digelar di Kupang pada Jumat (4/3) sangatlah penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan agar dapat segera mengatasi masalah stunting di Indonesia. (Filmon Hasrin).