LABUAN BAJO (Floresku.com)  – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mendorong sekolah-sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk membuka Kelas Migran sebagai upaya menyiapkan siswa menjadi pekerja migran yang kompeten dan terlindungi secara prosedural.

Hal ini disampaikan Menteri Abdul Kadir saat memberikan kuliah umum bertema "Migran Kompeten – Migrasi Aman dari Vokasi untuk Dunia" di hadapan ratusan siswa SMKN 1 Labuan Bajo, Kamis (7/8).

Menurutnya, Kelas Migran dapat dimulai sebagai program ekstrakurikuler di sekolah bagi siswa yang berminat bekerja di luar negeri. “Jadi bentuknya kelompok siswa yang terdaftar, mereka akan dilatih bahasa asing, pengetahuan negara tujuan, budaya, dan prosedur migrasi,” ujar Menteri Abdul Kadir.

• Pesan Inspiratif:Mengikuti Yesus Adalah Syarat Utama Menjadi Murid
• UNIPA Maumere Gaungkan “Penamaan Pohon” sebagai Gerakan Cinta Bumi: Merawat Kota, Menyelamatkan Masa Depan
• Menyambut 80 Tahun RI, OFM Gelar Seminar Nasional: Bangun Kebijakan Publik yang Adil dan Ekologis Berbasis Iman

Ia menambahkan, program ini bertujuan agar lulusan SMA/SMK memiliki daya saing dan kesiapan kerja ketika hendak menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Nanti ketika mereka lulus, tinggal didorong sedikit saja, mereka sudah siap berangkat. Tinggal urus dokumen dan sertifikasi bahasa,” jelasnya.

Program ini juga diyakini dapat membuka pilihan karier bagi siswa, baik bekerja di dalam negeri maupun mencari peluang di luar negeri secara legal dan aman.

Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaannya. “Setelah HUT RI tahun ini, kami akan panggil semua kepala sekolah SMA/SMK untuk membahas program ini. Tidak semua sekolah langsung, tapi harus dimulai dari satu atau dua sekolah dulu,” ujarnya.

Ia menilai program Kelas Migran sangat strategis untuk membekali siswa dengan keterampilan kerja dan sekaligus melindungi mereka dari potensi perekrutan ilegal. “Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian P2MI agar program ini berjalan optimal,” tambahnya.

Menteri Abdul Kadir pun berharap program serupa dapat diterapkan secara nasional dengan koordinasi lintas kementerian dan dinas pendidikan daerah. (Tari). ***