Oleh: Maxi Ali Perajaka

BELAKANGAN ini Indonesia menjadi sorotan mata warga dunia. Tahun 2022 lalu, Indonesia membuat mata warga dunia membelalak karena terpilih menjadi presiden G-20, dan sukses menyelenggarakan KTT G-20.

Mata warga dunia juga terpesona ketika  Indonesia juga didaulat FIFA, organisasi sepakbola dunia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Turnamen sepak bola dua tahunan itu akan berlangsung mulai 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Stadion di enam kota di Indonesia yaitu Palembang, Jakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan Gianyar akan menjadi sebagai arena turnamen Piala Dunia U-20 2023 itu.

• Renungan Harian Katolik, SENDAL SERIBU, Senin, 27 Maret 2023

Namun, dua bulan sebelum ajang Piala Dunia U-20 itu berlangsung, warga dunia berubah sikap atas Indonesia. Mereka memicingkan mata karena sejumlah ormas Islam di Indonesia berdemo menolak kehadiran timnas Israil. Majelis Ulama Islam (MUI), bahkan mengklaim bahwa seluruh ormas Islam menolak timnas Israil.

Belakangan gubernur Bali dan gubernur Jawa Tengah ikut bersuara menyatakan tidak setuju dengan kehadiran timnas Israil.

Israel sendiri menjadi salah satu dari 24 negara yang lolos ke Piala Dunia U20 2023. Mereka adalah  perwakilan dari konfederasi Eropa (UEFA) bersama Italia, Inggris, Prancis, dan Slovakia.

Alasan penolakan atas timnas Israil adalah amanat Konstiusi yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan solidaritas bangsa Indonesia terhadap bangsa Palestina yang diinvasi dan perlakukan semena-mena oleh Israil.

Aksi penolakan menegaskan bahwa di antara olahraga (sepabola) dan politik, terdapat keterpautan yang sangat erat.

Pertanyaannya sekarang, apakah kita perlu memupuk agar  keterpautan itu menjadi semakin erat? Ataukah, sebaliknya, kita perlu menguarai keterpautan itu sehingga, baik sepak bola maupun politik,  bertumbuh leluasa dan sehat, sehingga kemudian dapat saling menunjang secara optimal, demi terciptanya  kehidupan nasional dan global yang lebih damai dan harmonis?

Perspektif historis

Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa olahraga dan politik ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. 

Contoh paling tua mengenai hubungan erat di antara keduanya datang dari orang Mesir kuno. Berbagai prasasti di banyak monumen menunjukkan bahwa orang Mesir kuno  mengenal olahraga gulat, angkat besi, lompat jauh, berenang, mendayung, menembak, memancing, dan atletik, serta berbagai jenis permainan bola. 

• OPINI: Bola Panas Penolakan Timnas Israel

Raja, pangeran, dan negarawan Mesir kuno sangat antusias menghadiri kompetisi olahraga, yang mereka dorong dan lengkapi dengan fasilitas yang  diperlukan. 

Orang Mesir telah menetapkan aturan dasar untuk permainan, memilih wasit yang netral, seragam untuk pemain, dan cara mengumumkan pemenang dengan memberi mereka kerah yang berbeda. Baik yang menang maupun yang kalah disambut dengan tepuk tangan, yang pertama karena keunggulannya, dan yang terakhir karena semangat olahraganya.

Di zaman Yunani kuno pun olahraga dipadukan dengan politik secara kental. Selama Olimpiade, para pemimpin Yunani kuno membahas masalah -masalah politik yang penting, merayakan kemenangan militer dan membentuk aliansi politik dan militer.

Di zaman Romawi kuno pun demikian. Di samping permainan gladiator, pemenang Olimpiade pada zaman Romawi dimahkotai dengan karangan bunga zaitun. Kala itu para atlet dianggap sebagai pahlawan, dan beberapa dari mereka melanjutkan ke karier politik dan militer yang sangat bergengsi.

Selama abad pertengahan, para ksatria aristokrat menyelenggarakan kegiatan  olahraga untuk menghibur para pemimpin politik dan audiensi umum.

 Salah satu acara disebut "Turnamen." Selama "turnamen" ini, "dua ksatria” beradu dengan menghujamkan tombak ke satu sama lain. Banyak pria meninggal selama peristiwa ini. Dan itu sangat menghibur raja, ratunya dan masyarakat umum. 

Sejarah modern juga dipenuhi dengan bukti yang menunjukkan keterpautan antara olahraga dan politik.

Sebelum Olimpiade Berlin 1936, politisi Jerman Adolph Hitler dan perusahaan memulai kampanye propaganda "ras unggul Jerman" yang bermotivasi politik. Tujuannya adalah untuk menginspirasi para atlet  Jerman supaya membukukan prestasi dalam Olimpiade sebagai wujud dominasi atas dunia.

• PUISI-PUISI Pater Fritz Meko SVD
• Jalan Ke Desa Wologai Dua Rusak Parah, Ketua Majelis Pemuda Pancasila Ende Minta Bupati Jangan Tutup Mata

Kemudian, di Munich, Jerman, pada tahun 1972, delapan anggota kelompok teror Palestina yang disebut "Black Stembl" menyelinap ke perkemahan Olimpiade tepat di luar Kota Olimpiade dan menyandera  11 atlet Israel dan pelatih. Hampir 22 jam kemudian, 11 atlet Israel dan lima teroris tewas setelah percobaan misi penyelamatan gagal total. Pembantaian ini dianggap sebagai salah satu tragedi Olimpiade terburuk dalam sejarah dunia.

Selama musim panas 1980, Amerika Serikat dan 60 negara lainnya memboikot Olimpiade yang diselenggarakan oleh Uni Soviet sebagai protes terhadap invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Uni Soviet membalas dendam empat tahun kemudian dengan memerintahkan para atletnya untuk tinggal di rumah selama Olimpiade 1984 di Los Angeles.

Sepakbola dan politik

Keterpautan sepak bola dan politik tampak nyata dalam identitas klub, bentrokan antarsuporter, dan pemain sepak bola yang memperlihatkan simbol-simbol untuk kepentingan politik dan pemenuhan hak sipil tertentu ketika berada di arena pertandingan. 

Di kawasan Eropa, sepak bola  telah menjadi penanda identitas yang berbeda dari setiap negara, sekaligus memperkuat hubungan yang mengikat di antara mereka.

Hal serupa terjadi di kawasan Amerika Latin, dimana sepakbola sering dimanfaatkan alat kampanye politik.

Menggambarkan hubungan sepakbola dan politik, periset Macon Benoit menyatakan sepak bola Eropa mengalami transformasi besar -besaran selama era Perang Dunia (PD) II (1933-1945). 

Peningkatan popularitas permainan yang tajam datang pada saat intensitas politik yang tinggi, yang mengarah ke politisasi sepakbola. 

Benoit menulis bahwa selama periode tersebut, sepak bola Eropa mulai mewujudkan empat karakteristik utama yaitu: 1) sebagai agen hubungan internasional; 2) sebagai sumber propaganda politik, karena sepak bola digunakan untuk membangun kebanggaan nasional dan menetapkan legitimasi gerakan politik; 3) sebagai alat untuk pengamanan sosial bagi kelompok yang apolitis, dan 4) sebagai jalan untuk protes atas berbagai ketimpangan sosial-ekonomi dan politik. 

Menurut Benoit, semenjak PD II, stadion sepak bola Eropa telah mengambil peran lain sebagai tempat perlindungan dan lokasi pemberontakan politik dan serangan teroris. Bahkan, tak jarang sepak bola dimanfaatkan sebagai sarana ekspresi politik global.

Contoh teranyar mengenai pertautan sepakbola dan politik adalah keputusan FIFA, melarang Rusia ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Pasalnya, negara yang dipimpin Vladimir Putin itu  melakukan invasi secara brutal atas Ukraina sejak 24 Februari 2022.

Sementara itu, belakangan ini semakin banyak pemain  profesional menggunakan platform sepakbola untuk menyampaikan pandangan politik mereka. Selama Piala Dunia 2022 di Qatar sejumlah timnas menggunakan simbol terkait hak-hak sipil seperti hak kaum LGBT. 

Aksi tersebut, di sisi lain,  memicu reaksi keras dari para penggemar yang melihat protes mereka sebagai perilaku tak sopan. Bahkan, beberapa pemilik klub  menerapkan aturan yang membatasi protes para pemain pada hari-hari pertandingan. Namun, di sisi lain banyak yang menafsirkan langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak berpendapat para pemain.

Menjadi pelopor dan model bagi bangsa lain

Wacana dan aksi menolak timnas Israil ikut serta dalam Piala Dunia U-20 sepertinya mempertegaskan ‘perkawinan tak terceraikan’ antara olahraga (sepakbola) dan politik. 

Namun, bersikukuh menolak timnas Israil berpotensi merendahkan martabat Indonesia sendiri. Artinya, kita menjadi sama saja dengan bangsa Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, Adolf Hitler dan teroris Palestina yang memperalat olahraga untuk kesenangan dan kepentingan politik kalangan tertentu.

Selain itu, warga dunia juga akan memandang  Indonesia sebagai bangsa pecundang yang ikut memperkeruh tatanan kehidupan dan hubungan antarbangsa yang memang sudah keruh.

Lebih daripada itu, sikap penolakan secara tak langsung memperlihatkan kesewenangan dan  keberingasan bangsa kita.

Seharusnya, sebagai negara konstitusional yang menjunjung tinggi hak atas kemerdekaan hidup, Indonesia tampil sebagai  ‘pelopor’ yang berjuang secara konsisten tetapi dengan cara elegan, mendukung kemerdekaan bangsa lain.

Artinya, di satu sisi kita tetap mendukung bangsa Palestina supaya meraih kemerdekaan, tetapi di sisi lain kita harus tetap menghargai hak dari timnas Israil yang hendak mengekspresikan talentanya secara merdeka dalam laga Piala Dunia U-20.

Sebagai bangsa besar yang mewarisasi nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketaqwaan kepada Tuhan yang Mahaesa,  kegotongroyongan, keramahtamahan dan sopan santun, kepeduliaan dan rasa kesetiakawanan (solidaritas), musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial, Indonesia seharusnya selalu tampil sebagai model bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam mendorong penyelesaiaan masalah (baca:konflik Palestina) lewat jalur damai.

Belajar memisahkan

Meski olahraga (sepakbola) dan politik saling terpaut secara erat, kita perlu belajar untuk memisahkannya.

Pemisahan kedua bidang tersebut sangat penting agar, agar sebagai bangsa  kita  bisa semakin fokus untuk memajukan masing-masingnya secara optimal.

Berkenaan dengan itu, kita perlu belajar dari pengalaman Cina. Cina pernah dikritik secara agresif oleh media asing karena mencapuradukkan olahraga dan politik, khususnya dengan kepentingan Partai Komunis Cina (PKC). 

Meski merespon kritik itu dengan keras, Presiden XI kemudian secara bertahap menarik intervensi PKC dari olahraga.

Atlet dan liga profesional Cina diberikan kesempatan untuk memilih untuk memprioritaskan keuntungan finansial yang menguntungkan, atau tunduk pada moral ideologis PKC. Dalam beberapa tahun terakhir, terbukti  semakin banyak atlet dan liga professional memilih untuk lepas dari PKC.

Pilihan tersebut memotivasi para atlet dan liga professional untuk memasuki pasar dunia, entah dengan merekrut atlet asing atau pun sebaliknya menjadi atlet di negeri asing, atau setidak-tidaknya menjadi atlet yang dikelola oleh investor asing.

Pengalaman sejumlah negara di kawasan Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan juga membuktikan bahwa dengan memisahkan olahraga dan politik dunia olahraga. Di satu sisi  para politisi dan aktivis politik menahan diri untuk tidak ikut campur di bidang olahraga, sedangkan di sisi lain para investor akan lebih leluasa berinvestasi untuk sarana prasarana olahraga, para atlet lebih fokus berlatih, dan masyarakat penggemar mengalami kepuasan karena mendapat suguhan olahraga yang bermutu. 

Tentu saja,  hal serupa bisa terjadi di Indonesia. Asalkan, kita mau belajar memisahkan   ‘olahraga' dari 'politik’, bukan sebaliknya menjadikan olahraga alat untuk mencapai tujuan atau kepentingan politik tertentu. *** 

*Penulis adalah pemimpin redaksi Floresku.com.