JAKARTA (Floresku.com) — Jeritan rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggema. Mereka meminta Presiden RI Prabowo Subianto segera menugaskan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, untuk turun langsung menyelamatkan anak-anak NTT dari jerat jaringan mafia perdagangan manusia (human trafficking) yang terus memakan korban.

Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), menegaskan bahwa hingga kini negara belum memiliki sense of emergency terhadap persoalan migrasi ilegal dan perdagangan manusia di NTT. Padahal, Presiden Joko Widodo dan Komnas HAM sebelumnya telah menetapkan NTT sebagai provinsi darurat human trafficking.

• Pemerintah Perpanjang Wajib Belajar Jadi 13 Tahun, TK Kini Masuk Kurikulum Nasional
• Langkah Nyata BRI Dukung Pemerataan, Akad Massal KUR dan Peluncuran KPP
• BRI Peduli Dorong Kesadaran Lingkungan Lewat Edukasi Pengolahan Minyak Jelantah di Bogor

“Fakta menunjukkan BLK (Balai Latihan Kerja) dan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) yang seharusnya menjadi benteng pelindung calon pekerja migran asal NTT belum berjalan sebagaimana amanat UU No. 18 Tahun 2017,” ujar Gabriel Goa dalam pernyataannya, Rabu (23/10).

Ia menambahkan, empat LTSA yang sudah dibangun di Maumere, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Letekonda (Sumba Barat Daya) kini mati suri. 

Akibatnya, banyak anak muda NTT terjebak dalam skema migrasi ilegal, baik Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) maupun Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN), yang rawan dieksploitasi.

Gabriel mendesak agar Presiden Prabowo segera menugaskan Menteri HAM Natalius Pigai untuk datang langsung ke NTT, mendengar tangisan keluarga korban, dan memastikan hak-hak calon pekerja migran dipenuhi. “Kami percaya Pak Natalius punya rekam jejak kuat dalam menyelamatkan korban perdagangan manusia. NTT harus diselamatkan sekarang, jangan tunda esok,” tegasnya. (Sandra). ***