KUPANG (Floresku.com) — Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. 

Ini menjadi kali ketujuh secara berturut-turut Pemkab Manggarai mendapatkan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Triyantoro, S.E., M.M., CSFA kepada Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A., dan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, di Kantor BPK Perwakilan NTT, Kupang, Selasa (24/6).

Bupati Hery Nabit menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan ini. Ia menyebut bahwa opini WTP ketujuh ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel. 

“Ini menandakan proses administrasi keuangan kita semakin rapi, mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang baik. Implikasinya tentu terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

• Firmus Resmi Laporkan Kasus Pengrusakan Tanaman ke Polres Sikka
• Orientasi PPPK dan CPNSD: Bupati Sikka Tugaskan 1.194 PPPK dan 373 CPNSD Kabupaten Sikka untuk Tagih Pajak dan Retribusi

Meski demikian, Bupati Hery mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi sesuai dengan rekomendasi tim pemeriksa BPK.

 “Masukan dari BPK akan segera kami tindaklanjuti pada semester kedua tahun 2025. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim auditor BPK RI Perwakilan NTT yang telah memberikan penilaian objektif serta masukan konstruktif. “Hasil pemeriksaan ini menjadi pedoman penting bagi kami untuk tetap bekerja berdasarkan standar dan aturan yang berlaku,” tambah Bupati Hery.

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, mempertahankan opini WTP hingga tujuh kali berturut-turut bukan hal mudah.

 “Ini bukti bahwa tata kelola keuangan Pemkab Manggarai sudah berjalan dengan sangat baik. DPRD akan terus mendorong agar pengelolaan keuangan tetap sesuai aturan perundang-undangan,” katanya.

Ia berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga integritas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. 

Lebih jauh, opini WTP diharapkan menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Manggarai secara berkelanjutan. (Jos). ***