LABUAN BAJO (Floresku.com) -Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) dikritik oleh netizen berkaitan dengan materi kampanye di Sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini.

Salah satu akun twitter atas nama 'Kawan Baik Komodo' pada Jumat, 07 Mei menulis, "Maaf, Pak @sandiuno, lagu Bapak di forum PBB ini indah terdengar: "berkelanjutan", "mensejahterakan masyarakat", "indigenous people", Tapi mengapa 400 Hutan Bowosie di Puncak kota Labuan Bajo dialihfungsikan utk proyek-proyek resort, dan konflik  dengan warga diselesaikan dengan cara menggusur?"

Kawan Baik Komodo juga mentwit, demikian juga, mengapa ratusan hekate ruang hidup komodo di TN Komodo dijadikan konsesi bisnis sejumlah perusahaan? Mengapa belum ada koreksi kebijakan kendati sudah ditegur UNESCO?

• SLOKI MUARA, Sabtu Paskah III, 07 Mei 2022: Tuhan kepada Siapakah Kami akan Pergi?
• Modus, Pinjam Hp Lalu Bawa Kabur, Pria Asal Manggarai Timur Diamankan Polisi
• Jika ke Labuan Bajo, Jangan Lupa Jelajah Kampung Budaya 'Compang To'e Melo', Desa Liang Ndara

Terhadap postingan itu, akun atas nama 'Oh' mentwit, “Sustainable wealt's for oligarchs (kekakayan berkelanjutan untuk oligarki).”

Selain itu akun P Irawan juga mentwit, dalam diskursus akademik saja, konsep sustainable tourism (ST) masih terus diperdebatkan. Ini konsep yang sloppy. 

Beberapa peneliti malah meragukan adanya praktik-praktik ST. Tebakan saya, jargon-jargon yg disebutkan Pak Menteri adalah bagian dari marketing, bukan bagian dr evironmental protection.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York City, Rabu, 04 Mei 2022, Sandiaga Uno sangat berapi-api menjelaskan project pembangunan pariwisata di Indonesia yang berkelanjutan terutama berkaitan dengan keselamatan lingkungan.

Dalam materinya, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan promosi yang lebih besar dari program pariwisata berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat, kemakmuran dan planet akan mengalir ke masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Pernyataan ini dinilai paradoks oleh Netizen karena fakta di lapangan jauh berbeda dengan konsep keberlanjutan itu. Contohnya, dalam pekerjaan awal proyek pengembangan kawasan otorita BPOLBF sangat mengesampingkan kepentingan masyarakat. Pohon-pohon milik warga tumbang digusur oleh BPOLBF sebagai perpanjangan tangan Menparekraf. (Tedy N). ***