JAKARTA (Floresku.com)– Mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi yang dilayangkan 18 pengurus provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan dukungan. 

Yang terbaru, sembilan anggota PB PGRI juga memberikan pernyataan sikap terkait mosi tidak percaya pada Jumat, 16 Juni 2023.

Tim sembilan tersebut terdiri dari Huzaifa Dadang (Ketua),  Achmad Wahyudi (Ketua), Ali Arahim (Sekretaris Jenderal), Bambang Sutrisno (Ketua Departemen Pengembangan Profesi), dan Mansyur Arsyad (Ketua Departemen Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan). 

• Bupati Nagekeo Serahkan SPPT PBB P2 Tahun 2023 kepada Para Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Nangaroro
• HOMILI, P. Gregor Nule, SVD, Minggu, 18 Juni 2023

Selain itu,  M.Q.Wisnu Aji (Ketua Departemen Kerjasama dan Pengembangan Usaha), Ella Yulaelawati (Ketua Departemen Pendidikan Nonformal dan Informal), Kartini (Ketua Departemen Pengembangan Karir), dan Sugandi (Ketua Departemen Kerohanian dan Pengembangan Karakter Bangsa).

Dalam pernyataan tertulisnya, Huzaifa Dadang sebagai salah satu tim sembilan menegaskan  beberapa pertimbangan yang disampaikan dalam mosi tidak percaya oleh beberapa pengurus PGRI Provinsi dan kab/kota secara umum dapat diterima dan dimaklumi. 

“Kami juga melihat dan merasakan hal yang sama dalam dinamika kepengurusan PB PGRI,” tulisnya dalam surat pernyataan yang diterima media.

Menurutnya, Unifah Rosyidi, selaku Ketua Umum PB PGRI seringkali sangat tidak bijak dalam memimpin organisasi dan sangat emosional, sehingga selalu berkonflik dengan beberapa pengurus lain. 

Akibatnya, organisasi tidak dijalankan secara kolektif kolegial sebagaimana diamanatkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Tim sembilan juga melihat dan merasakan bahwa PB PGRI di bawah kepemimpinan Unifah tidak memiliki visi yang baik dan terukur dalam membawa organisasi menjadi lebih dihormati dan disegani, baik oleh pemerintah maupun organisasi guru lainnya. 

“Kami sangat prihatin atas kemelut yang terjadi di internal PGRI, sehingga mengakibatkan soliditas dan solidaritas kepengurusan di tingkat pusat dan daerah menjadi tidak harmonis. Apabila hal ini terus berlanjut, sangat dikhawatirkan perpecahan dalam tubuh PGRI akan semakin meluas, “ kata Dadang.

Tim sembilan juga meminta Dewan Pembina agar mengadakan pertemuan dengan PB PGRI dan pengurus provinsi untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan sengketa antara pembuat mosi tidak percaya dengan ketua umum sehingga PGRI tetap solid dan semakin kokoh. 

Berbagai dimensi dan elemen bangsa seharusnya diberi ruang untuk mengembalikan kejayaan PGRI seperti di masa lalu.

“Mereka yang pernah berseberangan sedapat mungkin dirangkul kembali, diajak dialog untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memajukan PGRI. 

Ego sektoral dan ambisi pribadi dikesampingkan dulu, demi keutuhan dan kejayaan PGRI, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendirinya,” tulis tim sembilan menutup pernyataannya.

Sebelumnya, PB PGRI berjanji akan melakukan klarifikasi terkait mosi tidak percaya tersebut. “Kabupaten/Kota dan Provinsi segera melakukan klarifikasi di daerahnya masing-masing terkait pernyataan Mosi Tidak Dipercaya yang dikeluarkan,” kata Ketua Departemen Kominfo PB PGRI, Wijaya usai Rapat Koordinasi Nasional PGRI, 15 Juni 2023. (SP).