Konferensi 'Republik' Serukan Penguatan Masyarakat Sipil

YOGYAKARTA (Floresku.com) – Ratusan pegiat masyarakat sipil, akademisi, aktivis, peneliti, tokoh agama, dan berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) yang berkumpul dalam Konferensi Republik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menyerukan perlunya penguatan konsolidasi masyarakat sipil sebagai pilar utama demokrasi Indonesia.

Forum yang berlangsung secara swadaya itu menghasilkan tiga tuntutan utama, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan seluruh kekuatan sipil dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.

Konferensi juga memberikan mandat kepada Sudirman Said sebagai Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal untuk melanjutkan proses konsolidasi melalui rapat kerja lanjutan yang akan segera digelar.

"Masyarakat sipil harus kembali menjadi salah satu pilar utama negara dan berdiri setara dengan pilar-pilar lainnya," kata Sudirman Said dalam keterangan perseyang diterima Floresku.com, Sabtu (30/5).

Menurut Sudirman, selama ini sebagian kelompok masyarakat sipil cenderung menjaga jarak dengan dunia politik atas nama independensi. Padahal, keputusan-keputusan penting negara justru banyak ditentukan dalam arena politik.

Baca juga:

• DSI Diproyeksi Jadi Ujung Tombak Penyelamatan Devisa Negara
• Jejak ‘Jogo’ di Flores Tengah: Tiga Tokoh, Satu Misteri
• Iman Kepada Allah dan Tanggung Jawab Terhadap Sesama

"Tugas masyarakat sipil adalah membangun jembatan dengan semua elemen, termasuk partai politik, militer, maupun kepolisian, agar keputusan publik yang diambil benar-benar berbasis data dan bukti," ujarnya.

Sementara itu, Yanuar Nugroho menegaskan bahwa Konferensi Republik bukan gerakan politik praktis maupun agenda elektoral.

"Ini adalah ruang pertukaran gagasan yang lahir dari keresahan bersama. Yang menyatukan kita bukan struktur organisasi, tetapi kegelisahan kolektif atas kondisi republik hari ini," kata Yanuar.

Ia menjelaskan, konferensi yang menghadirkan tujuh panel diskusi dan puluhan narasumber tersebut diselenggarakan secara gotong royong oleh ratusan organisasi masyarakat sipil tanpa dukungan sponsor.

"Seluruh pembicara hadir dengan biaya sendiri sebagai bentuk solidaritas bagi masa depan republik," katanya.

Jangan Berhenti di Jawa

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai konferensi ini harus menghasilkan agenda konkret, bukan sekadar diskusi.

Ia mengusulkan penyusunan sebuah Buku Putih yang memuat gagasan ekonomi yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan sebagai panduan bagi masa depan Indonesia.

"Kita tidak boleh mengalami defisit gagasan," tegas Bhima.

Bhima juga mengingatkan agar gerakan masyarakat sipil tidak lagi didominasi oleh tokoh dan gagasan dari Pulau Jawa.

"Gerakan ini harus benar-benar sampai ke Maluku dan Papua. Kalau belum sampai ke sana, pekerjaan kita belum selesai," katanya.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian peserta dari berbagai daerah karena dinilai relevan dengan kebutuhan memperkuat keterlibatan masyarakat sipil di kawasan timur Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur.

Republik Sedang Menghadapi Krisis

Dalam sesi pembukaan, Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45 menyampaikan peringatan keras mengenai kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

"Mungkin kita bukan lagi berada di tepi jurang krisis, tetapi sudah berada di dalam jurang itu," ujarnya.

Menurut Jaleswari, Indonesia sedang mengalami pelemahan secara bersamaan pada lima pilar utama republik, yaitu masyarakat sipil, partai politik, supremasi hukum, aparatur negara, dan tata kelola ekonomi.

Akibatnya, kata dia, muncul situasi yang dapat disebut sebagai "republik tanpa warga", ketika suara masyarakat semakin sulit memengaruhi kebijakan negara.

Senada dengan itu, Andi Widjajanto menyebut Indonesia sedang menghadapi fenomena autocratic legalism, yakni penggunaan instrumen hukum yang sah secara formal untuk mengikis semangat demokrasi.

Ia mencontohkan sejumlah kebijakan dan regulasi kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 hingga revisi UU TNI.

"Yang dihancurkan bukan pasalnya, tetapi semangat demokrasi yang berada di balik pasal-pasal itu," kata Andi.

Krisis Ekonomi dan Demokrasi

Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, mengingatkan bahwa masyarakat lapisan bawah lebih merasakan tekanan ekonomi dibandingkan perdebatan politik di tingkat elite.

"Masyarakat merasakan langsung persoalan lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian ekonomi," ujarnya.

Sementara itu, ekonom Wijayanto Samirin memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sekitar 76 persen pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi, jutaan warga keluar dari kelompok kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir, sementara kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun.

Di bidang politik, Titi Anggraini dari Perludem menilai Indonesia saat ini berada dalam situasi yang dapat disebut sebagai "elektoral otokrasi", yakni pemilu tetap berlangsung tetapi kualitas kebebasan dan keadilannya semakin dipertanyakan.

Sedangkan peneliti politik Saiful Mujani menyebut legitimasi pemilu merupakan fondasi utama republik.

"Jika pemilu bermasalah, maka legitimasi pemerintahan yang dihasilkan juga akan dipertanyakan," katanya.

Tantangan Indonesia di Tingkat Global

Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengingatkan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari perubahan global yang semakin kompetitif.

Menurutnya, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia akan menentukan kemampuan Indonesia menghadapi persaingan dunia yang semakin berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Indonesia baru layak berbangga apabila mampu menyediakan layanan publik dan barang publik berkualitas tinggi bagi seluruh rakyatnya," ujarnya.

Menutup konferensi, Jaleswari menegaskan bahwa gerakan yang lahir dari Yogyakarta ini tidak akan berhenti sebagai forum diskusi semata.

"Semua ini akan ditindaklanjuti, disosialisasikan, dan ditularkan dari kota ke kota, bahkan sampai ke partai politik. Diagnosis tanpa solusi adalah pengkhianatan terhadap diagnosis itu sendiri," katanya.

Bagi peserta dari berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia, Konferensi Republik menjadi sinyal bahwa penguatan masyarakat sipil tidak lagi dapat bertumpu pada pusat-pusat kekuasaan di Jawa, melainkan harus tumbuh sebagai gerakan nasional yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.  (Leoni: Sumber Panitia Konferensi Republik, UGM Yogyakarta). ***