ENDE (Floresku.com) - Kepala Kantor Wilayah (KANWIL) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Catur Aryanto Widodo mewakili Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan Plakat dan Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 di ruang kerja Bupati Ende; Selasa, 26 Oktober 2021.

Catur Aryanto Widodo mengatakan bahwa pada16 September 2021 Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah tahun 2021 secara daring dengan tema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri Bersama Hadapi Pandemi”.

Baca juga:Bermitra dengan Bank Commonwealth, FWD Insurance Luncurkan 'FWD Treasury Armor Link'

“Melalui kegiatan ini, Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara Lembaga dan Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian”, ucapnya.

Dalam kegiatan Rakornas tersebut, Menteri Keuangan berpesan kepada seluruh Kementerian Negara Lembaga dan pemerintah daerah untuk terus melihat temuan – temuan BPK, dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK.

“Sinergi dan komunikasi dari auditor dan auditi merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik dan ini akan membangun Indonesia menjadi negara maju, kuat dan bermartabat”, tuturnya.

Melalui APBN 2020 Pemerintah telah bekerja keras dan responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan bagi UMKM dan dunia usaha.

Fokus Pemerintah pada akselerasi program vaksinasi dan pembatasan mobilitas yang dapat menentukan laju pemulihan ekonomi. Hal ini membutuhkan mobilitas dana dan SDM baik di pusat maupun daerah yang sangat besar yang memunculkan resiko penggunaan Keuangan negara dalam situasi krisis.

Baca juga: Disangka Ada 'Pesan' dari Alien, Ternyata Ini yang Terjadi

Kementerian Keuangan mengharapkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi modal yang luar biasa bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian kualitas laporan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga dan terus memperoleh opini WTP yang berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur sebagaimana menjadi cita – cita bangsa Indonesia.

Lanjutnya, dapat kami sampaikan pula bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, sebanyak 19 LKPD memperoleh opini WTP; dan khusus untuk 2 (dua) LKPD yaitu LKPD Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka memperoleh penghargaan atas capaian 5 kali berturut – turut memperoleh Opini WTP.

Baca juga: YPE SMP St. Klaus-Kuwu Akan Gelar Pentas Seni Terbatas, Ini Jadwalnya

“Untuk itu kami harapkan ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Provinsi NTT untuk ke depannya terus mempertahankan opini WTP ini’, tandas Catur Aryanto Widodo.

Sementara itu, Bupati Ende, Drs. H. Djafar H. Achmad, MM menuturkan untuk mendapatkan pencapaian opini WTP tidaklah mudah, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja yang profesional.

“Hal ini tercapai berkat kerja keras dan komitmen dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat”, ujarnya.

Bupati Djafar menambahkan, prestasi WTP yang dicapai bukanlah akhir dari kerja kita, melainkan awal dari kerja profesional dengan komitmen kuat dari seluruh Pimpinan OPD dan jajarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.

Baca juga: Danpos Babinsa Golowelu Bagi-Bagi Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

“Jangan pernah berpuas diri, tetapi memacu semangat kerja kita semua untuk tetap profesional dan mengelola keuangan daerah pelayanan bagi masyarakat”, tegasnya.

Bupati Djafar menegaskan terkait 500 aset pemda yang belum tersertifikasi, pihaknya akan segera berkerja sama dan berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Ende untuk melakukan sertifikat terhadap semua aset tanah Pemda Ende.

“Kami berharap di tahun 2024 nanti, semua aset tanah Pemda Ende sudah bisa tersertifikasi”, tutupnya. (Rian Nulangi)