JAKARTA (Floresku.com) -Langkah PT PLN (Persero) melalui anak perusahaannya PT Indonesia Power untuk memenuhi kebutuhan energi ke seluruh pelosok negeri, dengan meluncurkan Barge Mounted Power Plant Nusantara 1 (BMPP Nusantara 1) atau kapal pembangkit listrik pada Jumat, 28 Januari 2022 ke wilayah Kepulauan Ambon, Maluku patut mendapat apresiasi. 

Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyampaikan hal ini  lewat keterangan persnya pada Selasa, 8 Februari 2022 .

Marcellus Hakeng menyatakan keberadaan Kapal BMPP Nusantara 1  adalah sebuah langkah strategis dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini PT. PLN (Persero) guna menyiasati kondisi lapangan yang dihadapi masyarakat Kepuluan Ambon, Maluku. 

• Petrus Selestinus: 'KPK Jangan Genit Main Politik Belah Bambu Mengarah kepada Ganjar Pranowo dalam Kasus Pengadaan KTP-El'
• Warga Kecamatan Nangapanda Keluhkan Kelangkaan Minyak Tanah
• Kepala Rutan Larantuka Periksa Kelengkapan Atribut Pegawai

Apalagi menurut  Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo bahwa dengan masuknya BMPP Nusantara 1 maka sistem kelistrikan di wilayah Ambon akan semakin solid karena sepenuhnya akan dikelola oleh PLN Group.

BMPP Nusantara 1 memiliki panjang barge 72 m dan lebar 27 m, BMPP dapat menyuplai listrik sebesar 60 MW.  Dimensi barge yang compact dan sarat air rendah, dapat dioperasikan di perairan dangkal dan daerah terpencil, bersifat mobile, sehingga dapat menjadi solusi elektrifikasi saat terjadi bencana alam. Ke depan BMPP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atau menggantikan pembangkit listrik terapung di beberapa wilayah kepulauan di Indonesia. 

"Sinergi BUMN, PLN melalui IP yang memberi kepercayaan PT PAL untuk membangun 3 kapal BMPP memiliki arti penting bagi industri perkapalan nasional kita. Di mana untuk kapal sejenis yang secara geografis sangat dibutuhkan oleh Indonesia, tidak perlu lagi bergantung pada negara lain dalam pembuatannya. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara teknologi, sebagai negara Maritim, industri maritim kita patut diperhitungkan serta dapat dipercaya," kata Capt. Marcellus.

Pendiri dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) itu mengingatkan bahwa industri galangan kapal di dalam negeri fungsinya sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Industri sektor Maritim ini untuk Indonesia, tidak hanya berfungsi menopang kegiatan ekonomi, namun dapat lebih dari itu, yakni sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara. Bahkan, sektor ini juga mempunyai peran penting untuk menyatukan seluruh wilayah yang tersebar di Indonesia," tegasnya.

Menurut dia momen ini dapat dijadikan sebagai sebuah peluang potensial untuk meningkatkan kemampuan khususnya  pembangunan armada baru kapal-kapal di Indonesia.

"Diharapkan juga dengan berjalannya proyek-proyek pembuatan kapal baru, bisa menjadi penyerap tenaga kerja baik di perusahaan industri galangan kapal maupun untuk tenaga pelautnya. Dan, yang tidak kalah penting juga adalah terjadinya penambahan skill dalam penguasaan teknologi terkait,” ujarnya.

• Soal Kelangkaan Minyak Tanah di Nangapanda, Kadis Disperindag Akan Tindak Tegas Pengecer yang Nakal
• Biayai Pembangunan Ibu Kota Negara, Sri Mulyani Pakai Sukuk Rp1,43 Triliun
• PPKM Jabodetabek, Bali, DIY dan Bandung Raya Naik Level 3, Berikut Aturan Lengkapnya

Hal lain yang patut diapresiasi pula menurut dia adalah perhatian Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dengan menempatkan anggaran dana yang memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kapal-kapal milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak-anak usahanya. 

Hal itu dilakukan guna  memenuhi kebutuhan alat transportasi laut di dalam negeri. 

“Jadi saya melihatnya pengembangan industri galangan kapal nasional ini dapat dikatakan seiring dengan keinginan dari pemerintah dalam usaha  mewujudkan tol laut. Di mana diharapkan terjadi kelancaran pergerakan logistik yang lebih efisien dengan terjaminnya pasokan listrik di wilayah 3T dan melalui penambahan kapal-kapal berbendera Indonesia tersebut," tutupnya. (PR/Filmon Hasrin). ***