Kupang
Sabtu, 04 Desember 2021 10:21 WIB
Penulis:redaksi
Editor:redaksi
BORONG (Floresku.com)-Masyarakat Lambaleda Selatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lambaleda Selatan menggelar aksi damai yang dilaksanakan di halaman Kantor DPRD Manggarai Timur (Matim), Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kota Borong, Jumat, 3 Desember 2021.
Masyarakat yang melakukan aksi damai tersebut terisolasi karena pelebaran jalan ruas Mano-Bajar, yang mana jalur tersebut merupakan jalur penghubung antar desa di Kecamatan Lambaleda Selatan dan antar kecamatan di Matim.
Jalur tersebut juga merupakan jalur ekonomi bagi masyarakat Lambaleda Selatan dan sekitarnya.
Menurut mereka pemerintah dan anggota DPRD Kabupaten Matim terkesan cuek dan acuh tak acuh. Atas dasar itu mereka menuntut beberapa poin:
Pertama, mendesak pemerintah Kabupaten Matim untuk bertanggung jawab dan segera melakukan pembenahan di wilayah jalur Mano-Bajar. Kedua, mendesak pertanggungjawaban janji pemerintah daerah dalam hal ini dinas PUPR untuk segera menyelesaikan saluran irigasi Tiwu Lewe yang terkena dampak dari pelebaran ruas jalan Mano-Bajar.
Ketiga, mendesak pemerintah kabupaten Matim untuk segera membuat tembok penahan tanah (TPT). Keempat, mendesak pemerintah kabupaten matim untuk menyediakan satu unit alat berat dan siap beroperasi 2x24 jam di jalur Mano-Bajar.
Kelima, mendesak kepada DPRD Matim untuk mengevaluasi dana pelebaran jalan ruas Mano-Bajar. Keenam, mendesak kepada Bupati dan DPRD Matim untuk mengevaluasi kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Koordinator aksi, Pankrasius Yoristo gandung mengatakan aksi damai hari ini merupakan langkah awal dari masyarakat Lambaleda Selatan atas lumpuhnya aktifitas perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh pelebaran ruas jalan Nancang, kelurahan Mando Sawu menuju beberapa desa di Kecamatan Lambaleda Selatan dan beberapa kecamatan di Manggarai Timur yang dikerjakan dengan anggaran 300 juta rupiah.
"Dampak yang paling parah dan yang harus segera ditangani adalah pemda harus segera melakukan pembenahan di beberapa titik dan segera buat tembok penahan tanah (TPT) di beberapa titik rawan longsor," tegas Pankra kepada Floresku.com.
Kemudian kata dia, pihak Dinas PUPR harus segera menuaikan janji untuk perbaikan terhadap saluran irigasi Tiwu Lewe yang juga terkena dampak dari pelebaran tersebut.
"Kami melihat sikap pemda matim hanya mementingkan pengadaan proyek daripada kesejahteraan kami sebagai rakyat," ungkapnya.
Pankra juga mengatakan, DPRD Matim sangat tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai DPR .
Aksi kami juga pada hari ini merupakan aksi awal dan akan ada aksi lanjutan denga masa yang lebih banyak lagi apa bila tuntutan kami tidak segera dilaksanakan.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Matim, Bernadus Nuel menerima massa aksi tersebut dengan baik. Dia pun menangis usai mendengarkan keluhan dari salah seorang ibu dari aliansi masyarakat Lambaleda Selatan.
"Mari kita bicara di dalam karena di luar panas," ajak Bernadus. (FH)