PMI
Kamis, 12 Januari 2023 09:54 WIB
Penulis:redaksi
KUPANG (Floresku.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberi dukungan terhadap kegiatan sosialisasi ‘Indonesia’s FOLU Net Sink 2030’ yang akan digelar di Labuan Bajo, 1 Februari mendatang.
Indonesia Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 adalah suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030.
Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat menyatakan bahwa Pemprov NTT akan mendukung penuh kegiatan sosialisasi ‘Indonesia’s FOLU Net Sink 2030’ yang akan digelar di Labuan Bajo pada 1 Februari 2023 mendatatang.
Gubernur Laiskodat menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Provinsi NTT, Arief Mahmud beserta jajaran pengurus BBKSDA di ruang kerjanya pada Rabu, 11 Januari 2023.
Hadir pula dalam audiensi tersebut Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV, Anwar, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Benain Noelmina, Bambang Hendro.
Selain itu, hadir juga Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Soleh Sena, Kepala Balai Penerapan dan Instrumen LHK, Erwin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ondy Siagian, Staf Khusus Gubernur Anwar Pua Geno.
Dalam audiensi tersebut Gubernur menyampaikan terima kasih atas kontribusi, perhatian dan dukungan dari berbagai pihak khususnya BBKSDA, serta Balai lainnya, dalam merawat serta menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA), flora dan fauna di NTT melalui berbagai terobosan program dan kegiatan.
“Sejauh ini BBKSDA sudah ikut serta dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup dan sumber daya alam di NTT, saya sangat apresiasi hal tersebut. Sinergitas diantara kita tentu akan membuat setiap program kegiatan BBKSDA serta Balai LHK lainnya dalam pelestarian lingkungan berjalan baik,” kata Gubernur Laiskodat.
Gubernur juga menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat di NTT yang belum terlalu paham atau bahkan tidak peduli terhadap pentingnya keselarasan hidup antara manusia dan alam. Ia berharap sosialisasi seperti ini harus dapat terus sejalan dengan pelaksanaan program nyata di lapangan.
“Saya selalu arahkan masyarakat di NTT disetiap kesempatan untuk jangan pernah melakukan penebangan pohon dalam hutan sembarangan. Pemanfaatan hasil hutan boleh tetap dilakukan karena itu memberikan keutungan juga bagi masyarakat, namun pengelolaannya tidak boleh dengan cara-cara yang primitif, yang mana malah akan merusak hutan,” imbuh gubernur.
“Fungsi-fungsi alam akan kita kembalikan pada kondisi semula dengan menerapkan program tetap tata kelola hutan yang ideal. Seperti pengembangan hutan bambu, dan mangrove, begitupun juga dengan sungai-sungai, harus kita pulihkan dari pencemaran dan kerusakan,” jelas Laiskodat.
“Dan kegiatan sosialisasi ini adalah kegiatan yang _urgen_, dimana Pemprov NTT jelas akan memberikan dukungan penuh. Sehingga mudah-mudahan melalui kegiatan sosialisasi tersebut nanti akan terbangun satu kesepahaman dan kesamaan pandangan terkait upaya pembangunan lingkungan serta berbagai upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan hutan di NTT, sehingga langkah implementasinya akan lebih mudah dijalankan di lapangan,” pungkas Gubernur Viktor.
Sementara itu Kepala BBKSDA Provinsi NTT, Arief Mahmud menjelaskan maksud kehadiran mereka untuk melaporkan rencana kegiatan sosialisasi _FOLU Net Sink_ sekaligus mengundang Gubernur NTT untuk menghadiri dan membuka kegiatan sosialisasi dimaksud.
Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan di Labuan Bajo pada hari Rabu, 1 Februari 2023 dimana kegiatan tersebut juga akan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya.
Menurut Arief, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menyatakan bahwa sektor Forestry and Other Land Use (FOLU)/Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya, akan mencapai kondisi Net Sink pada tahun 2030.
Untuk itu selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sangat diharapkan berperan aktif sebagai pemangku kebijakan di daerah.
“Pemerintah Daerah hendaknya mendorong percepatan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat daerah,” ujarnya. (SP/Silvia).
setahun yang lalu
2 tahun yang lalu
2 tahun yang lalu