manggarai
Diduga Korupsi Dana Desa Rp544 Juta, GSK, Kades Bangka Lao, Ruteng, Ditahan Kejari Manggarai
Jumat, 12 Agustus 2022 17:05 WIB
Penulis:redaksi
GSK (tengah), Kades Bangka Lao terduga korupsi ditahan Kejari Manggarai. (Antara)
RUTENG (Floresku.com)- GSK, Kepala Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan alokasi pendapatan dan belanja Desa Bangka Lao Tahun Anggaran 2017-2019 sebesar Rp 544 juta lebih ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Tersangka GSK sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Manggarai karena diduga melakukan tindakan pidana korupsi dalam pengelolaan alokasi pendapatan dan belanja desa Bangka Lao selama tiga tahun berturut-turut," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ruteng, Ariz Rizky Ramadhon, Kamis (11/8) sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.
- KKN di Cunca Lolos, Mahasiswa Unika St Paulus Ruteng Olah Biji Buah Aren Jadi Kolang-Kaling
- KemenKopUKM Bersinergi dengan Dekranas Angkat Citra Produk Kriya Indonesia
Menurut Ariz Rizky, lapor Antara, penahanan terhadap GSK dilakukan setelah penyidik Reskrim Polres Manggarai melimpahkan tersangka dan barang bukti yang telah dinyatakan lengkap kepada pihak Kejaksaan Negeri Manggarai. Dia menyebutkan kasus korupsi dilakukan GSK terjadi selama tiga tahun anggaran yaitu pada Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 mencapai Rp544 lebih.
"Tersangka sudah ditahan di rumah tahanan Polres Manggarai sambil menunggu pelimpahan berkas ke pengadilan tindak pidana korupsi untuk menjalani persidangan," tegasnya.
Menurut dia tersangka GSK diduga melakukan tindak pidana sebagaimana di atur pada Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Antara/Selvia) ***