HWDI: Pemda Belum Beri Perhatian Memadai kepada Wanita Disabilitas

JAKARTA (Floresku.com) –Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mengeluhkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap para penyandang disabilitas wanita masih rendah.

HWDI  mencontohkan, pada masa pandemi COVI-19 ini, para penyandang disabilitas masih kesulitan mendapat akses pelayanana vaksinasi. 

Menurut HWDIi, stok vaksin masih terbatas ini terjadi di beberapa, sehingga masyarakat penyandang disabilitas sangat ingin divaksin tetapi ketika mengakses vaksin ternyata masih kosong.

Hasil asesmen cepat HWDI menemukan bahwa hingga November 2021 lalu rendahnya akses para penyandang disabiltias atas vaksinas COVID-19 terjadi di  13 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Jawa Barat, NTT, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, dan Aceh.

• Pasar Kerja Global Kian Terbuka, Kemnaker Bertekad Tingkatkan Kompetensi SDM Keperawatan
• Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Investasi Ajak Investor Kembangkan BUM Desa
• Kanwil Kemenkumham NTT Memproses Perlindungan Indikasi Geografis Produk Tenun Ikat NTT

Keluhan soal masih lemahnya perhatian pemerintah darah terhadap para penyandang disabilitas kembali mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) HWDI ke-IV sejak Senin, 07 Maret  hingga Kamis, 10 Maret, 2022. 

Kegiatan yang bertempat Hotel Grand Mercure, Jalan H. Benyamin Sueb, Kavling B-6, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta itu melibatkan 52 peserta dari 19 provinsi se-Indonesia. 

“Tujuan dari pelaksanaan MUNAS IV HDWI 2022  adalah menyusun rencana kerja jangka pendek  dan jangka panjang organgsasi HWDI, menyusun rencana strategis, memilih ketua umum dan ketua dewan pertimbangan periode 2022-2026,” kata Maria Roslinde kepada Floresku.com, Minggu, 13 Maret 2022.

Untuk menegaskan visi, misis dan program organisasi untuk mengembangkan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, Panitia Munas HWDI ke-IV mengangkat tema “Perempuan Disabilitas Garda Utama Masyarakat Inklusif”.

Lebih dari itu, tema tersebut lebih menyoroti atau mengarah pada persoalan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan penyandang anak-anak. 

Mereka khususnya anak perempuan dan perempuan bukanlah bagian yang terpisah dari masyarakat umum. 

“Mereka juga harus memperjuangkan hak-haknya dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial dan perlindungan hukum, serta berkewajiban merealisasikan program kerja demi masyarakat umum menuju masyarakat inklusif,” kata HWDI sebagaimana dirilis Sinerginews.com 

Revita Alvi sebagai Ketua Umum HWDI yang baru terpilih periode 2022-2026 menegaskan beberapa hal terkait pemberdayaan. 

Ia juga memberi apresiasi atas program-program kerja yang telah berlangsung dalam periode sebelumnya dengan hasil yang menggembirakan. 

“Kita akan melanjutkan program kerja dari sebelumnya yang sudah bagus dan kita patut apresiasi dan patut kita banggakan. Kita akan memperkuat lagi jaringan dari daerah-daerah untuk melakukan kerja-kerja nyata demi pemenuhan hak,” jelasnya, 

Berdayakan Perempuan Disabilitas

Banyak hal yang akan menjadi tantangan dalam menjalankan rancangan program kerja dan juga beberap program kerja yang sudah ada. Tetapi, jalan keluarnya adalah menelusuri akar masalahnya demi penyelesaian program yang terkendala.

“Kendala itu sudah pasti ada, apalagi HWDI ini untuk semua provinsi. HWDI dari daerah-daerah itu adalah perpanjangan tangan dari pusat, tingkat nasional. Kita juga harus meningkatkan kapasitas untuk menghadapi kendala-kendala yang ada,” lanjutnya.

• Ikatan Alumni Universitas Indonesia untuk Wilayah NTT Resmi Dikukuhkan
• Ketika Keluarga Angelo Berburu Kuliner di Pondok Batu Hijau Penggajawa, Ende
• SLOKI MUARA, Minggu Prapaskah II, 13 Maret 2022: Mari Berhenti Sejenak

Harapan ke depannya adalah adanya jaringan dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam memberdayakan mereka demi pencapaian program kerja. 

Karena masih ada pemerintah daerah yang belum mampu dan belum mengetahui serta belum bisa berelasi dengan mereka. Jika tidak mulai dari pihak HWDI sendiri, mereka khususnya kaum perempuan dengan kebutuhannya yang beragam akan kesulitan dalam merealisasikan program kerja serta perjuangan mendapatkan hak sesuai kebutuhannya.

Sejauh ini, HWDI merupakan sebuah organisasi perempuan penyandang disabilitas Indonesia yang berdiri sejak tanggal 9 September 1997 dengan Jakarta sebagai pusatnya. Jangkauan organisasi ini meliputi 33 Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat provinsi dan 95 Dewan Pengurus Cabang (DPC) tingkat kabupaten dan kota. (Silvia). ***