KMP Sikka Cari Arah, Pengurus Minta Pendampingan

SIKKA, Floresku.com – Pertemuan informal seputar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sikka akhirnya digelar di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang kerap membingungkan para pengurus di tingkat desa dan kelurahan.

Forum yang diinisiasi oleh Forum Perjuangan KMP—beranggotakan para ketua KMP se-Kabupaten Sikka dan dipimpin Tedy Woga—menghadirkan Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri Kabupaten Sikka, Vanus Samador, sebagai narasumber utama.

Dalam pengantarnya, Vanus mengakui bahwa banyaknya informasi di media sosial justru memicu kebingungan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa memberikan pernyataan tanpa dasar regulasi yang jelas dari pemerintah pusat.

 “Kami juga membaca berbagai informasi setiap hari, tetapi tidak bisa langsung menanggapinya tanpa petunjuk resmi,” ujarnya.

Baca juga:

• Prabowo Blusukan ke Kramat, Warga Terharu
• Menpar Puji Layanan Wisata Bali Saat Lebaran 2026
• TN Komodo,Tempat Terindah Kedua Sedunia Versi Time Out

Vanus mengingatkan pentingnya etika komunikasi, khususnya dalam diskusi melalui grup WhatsApp yang selama ini menjadi ruang bertukar informasi antar pengurus. Ia mendorong agar forum tatap muka seperti ini lebih sering dilakukan guna menghindari kesalahpahaman.

Dialog ini menjadi momentum penting bagi para pengurus KMP yang selama ini merasa berjalan sendiri tanpa pendampingan. 

Ketua KMP Kelurahan Beru, Herry Fernandez, menyoroti minimnya dukungan sejak tahap awal pembentukan koperasi. Menurutnya, setelah proses akta pendirian, hampir tidak ada pendampingan lanjutan dari pemerintah.

“Kami bekerja mandiri, mulai dari sosialisasi, rekrutmen anggota, hingga pengurusan administrasi seperti NIB dan NPWP. Bahkan pelaksanaan RAT pun kami biayai sendiri,” tegas Herry.

Ia juga mengkritik peran PMO dan BA yang dinilai tidak maksimal karena sering hadir setelah kegiatan selesai. Hal senada disampaikan pengurus lain yang merasa pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terkesan tergesa-gesa tanpa pendampingan teknis yang memadai.

Sementara itu, Suban, Ketua KMP Haewuli, menyoroti rencana kehadiran SPPI sebagai manajer koperasi yang dinilai berpotensi menyalahi Undang-Undang Koperasi. Ia khawatir hal ini akan memicu dualisme kepemimpinan di tubuh koperasi.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Vanus kembali menegaskan bahwa banyak isu yang beredar masih sebatas informasi media sosial. Ia meminta para pengurus tetap tenang dan tidak terpengaruh spekulasi.

“KMP adalah program strategis nasional yang wajib kita jalankan. Kita perlu sabar menunggu kejelasan regulasi sambil tetap menjaga semangat,” tutupnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal konsolidasi yang lebih kuat, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih sehat antara pengurus KMP dan pemerintah daerah di Kabupaten Sikka. (herry fdz).