Media Asing Soroti Pengunduran Diri Gibran

JAKARTA (Floresku.com) – Pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi perhatian media internasional. Sejumlah media asing menempatkan keputusan tersebut dalam konteks kontroversi persyaratan pendidikan, tekanan politik di parlemen, hingga ketegangan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11).

Peristiwa ini mendapat perhatian luas karena terjadi setelah munculnya putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

BBC: Kontroversi Dokumen Pendidikan dan Ancaman Pemakzulan

BBC News dalam pemberitaannya pada 11 November 2026 menyoroti pengunduran diri Gibran di tengah meningkatnya tekanan politik akibat persoalan dokumen pendidikan.

Baca juga:

• Jokowi Buka Suara soal Gibran Mundur: Jabatan Itu Sementara
• Cinema XXI Buka Bioskop Pertama di Labuan Bajo
• Ketua Umum Projo, Budi Arie Sebut Gibran Mundur, DPR Tetap Gulirkan HMP

BBC melaporkan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan dokumen kesetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024 tidak memenuhi persyaratan.

Putusan tersebut kemudian memicu dukungan lebih dari 100 anggota parlemen terhadap inisiatif politik yang berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan.

BBC juga menyoroti kemungkinan meningkatnya ketegangan dalam hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi, yang sebelumnya menjadi pasangan koalisi dalam Pilpres 2024.

Associated Press: 120 Anggota DPR Dorong Proses Pemakzulan

Kantor berita Associated Press (AP) menyoroti langkah 120 anggota DPR dari delapan partai politik yang mengajukan inisiatif parlemen untuk mempersoalkan kelayakan Gibran menduduki jabatan Wakil Presiden.

Dalam laporan bertanggal 12 November 2026, AP menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang dapat berujung pada pemakzulan.

Prosesnya tidak berlangsung otomatis. DPR terlebih dahulu harus membentuk panitia khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran konstitusi. Apabila ditemukan dasar yang cukup, perkara tersebut harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.

Selanjutnya, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan terdapat pelanggaran konstitusi, proses pemberhentian dapat diteruskan ke MPR.

AP juga menyoroti bahwa pengunduran diri Gibran terjadi ketika pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, korupsi, hingga penanganan kebakaran hutan.

Reuters: Keretakan Hubungan Prabowo dan Jokowi Menjadi Sorotan

Sementara itu, Reuters menempatkan persoalan Gibran dalam konteks dinamika hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.

Dalam laporan 11 November 2026, Reuters mengungkapkan bahwa kontroversi dokumen pendidikan Gibran berkembang bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara kedua tokoh tersebut.

Reuters juga mengutip pandangan Sana Jaffrey, peneliti Australian National University, yang menilai perkembangan politik tersebut memperlihatkan bagaimana kepentingan elite politik dapat mendominasi perhatian di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pemerintahan yang efektif dan stabil.

Baca juga:

• Jokowi Buka Suara soal Gibran Mundur: Jabatan Itu Sementara
• Cinema XXI Buka Bioskop Pertama di Labuan Bajo
• Ketua Umum Projo, Budi Arie Sebut Gibran Mundur, DPR Tetap Gulirkan HMP

Pengunduran diri Gibran, menurut laporan Reuters berikutnya pada 12 November, menambah babak baru dalam dinamika politik nasional. Reuters melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menerima pengunduran diri tersebut dengan pernyataan penyesalan dan memberikan apresiasi terhadap kinerja Gibran.

Media Internasional Soroti Dampak terhadap Stabilitas Politik

The Straits Times juga menyoroti pengunduran diri Gibran dengan mengaitkannya pada kontroversi perjalanan politiknya, terutama persoalan persyaratan pendidikan dan inisiatif pemakzulan yang didukung 120 anggota DPR dari delapan partai politik.

Berbagai pemberitaan internasional tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya dipandang sebagai pergantian pejabat negara.

Perkembangan ini juga menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hukum dalam proses pencalonan pemimpin nasional, mekanisme pengawasan parlemen, serta hubungan politik di lingkungan pemerintahan.

Di tengah perkembangan tersebut, Indonesia menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh proses ketatanegaraan berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pengunduran diri Gibran sekaligus menjadi ujian bagi stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto, terutama dalam menjaga kesinambungan agenda pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

The New York Times Soroti Pengunduran Diri Gibran

The New York Times dalam pemberitaan 12 November 2026 menyoroti pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah kontroversi persyaratan pendidikan dan tekanan pemakzulan di parlemen.

 Persoalan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen kesetaraan pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024. 

Selain aspek hukum, laporan tersebut mengangkat dampak perkembangan politik ini terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 Pengunduran diri Gibran menjadi perhatian karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan politik yang melibatkan kelompok pendukung pemerintah dan kekuatan parlemen. Perkembangan ini juga menempatkan hubungan politik Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo dalam sorotan internasional.

Dampak terhadap Posisi Indonesia di Mata Internasional

Pengunduran diri Gibran juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi persepsi internasional terhadap stabilitas politik Indonesia. 

Reuters menilai ketidakpastian di tingkat kepemimpinan dapat meningkatkan kekhawatiran investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi dan pemerintahan.

Di sisi lain, kontroversi persyaratan pendidikan Gibran menjadi ujian bagi kredibilitas sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Negara-negara mitra akan mencermati bagaimana pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional. 

Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan pergantian jabatan tidak mengganggu kesinambungan diplomasi, kerja sama investasi, perdagangan, dan peran strategis di ASEAN. 

Dengan demikian, kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat internasional. (Leony, dari berbagi sumber). ***