Menteri Johnny G. Plate: PPKM Tak Hambat Pembangunan Infrastruktur TIK

JAKARTA (Floresku.com) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam menangani pandemi Covid-19, tidak menghambat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai target penyelesaian di tahun 2022.

“Kalau dilihat dari initial plan, rencananya (target penyelesaian infrastruktur TIK) itu tahun 2032, tapi Pak Jokowi memerintahkan kami Kominfo untuk menyelesaikan 10 tahun lebih awal. Ini kerja sungguh-sungguh pada saat PPKM dan PPKM tidak menghambat Kominfo untuk terus membangun,” ujarnya dalam program Indonesia Town Hall Metro TV, Jakarta, Selasa (27/07/2021) malam,

Selain Menteri Johnny, hadir secara langsung dalam program Indonesia Town Hall Anggota Komisi I DPR-RI; Dave Laksono, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia; Jamalul Izza, dan Gubernur Kalimantan Barat; Sutarmidji yang hadir secara virtual. 

Menurut Menteri Johnny, dampak langsung dari pandemi Covid-19 adalah transformasi digital yang terakselerasi, di mana terjadi migrasi aktivitas masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital.

“Karenanya imperative, menjadi keharusan bagi kita untuk mempercepat pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sendiri memberikan guaidance dan directive yang sangat jelas kepada Kementerian Kominfo bersama dengan seluruh ekosistem, dalam hal ini operator seluler untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK menjangkau seluruh desa di Indonesia.

Oleh karena itu, dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, saat ini telah tersedia cakupan sinyal telekomunikasi sebanyak 70.760. Masih tersisa 12.548 yang dalam proses penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS), baik di wilayah 3T maupun non 3T.

“Ada 9.113 desa dan kelurahan di wilayah 3T yang menjadi domain dan tugasnya Kominfo, dan sisanya menjadi tugas dari operator seluler untuk menyelesaikan di wilayah komersial atau non 3T,” tandasnya.

Selain bersama operator seluler, Menteri Johnny juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Komisi I DPR-RI dan Kementerian Keuangan, yang mempunyai komitmen pembiayaan melalui fiskal atau APBN untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3T.

“Dari program itu, tahun 2021 ini kita menyelesaikan pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan, tahun 2022 sisanya. Dengan demikian, tahun 2022 akan selesai seluruhnya infrastruktur BTS di seluruh wilayah 3T,” ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, di saat yang bersamaan operator seluler juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan di 3.435 desa dan kelurahan di wilayah komersial.

“Dengan demikian kita tentu berharap bahwa tahun 2022 nanti 4G akan menjadi fondasi utama pembangunan atau akselerasi transformasi digital kita,” tandasnya.

Tahapan Pembangunan

Menkominfo menjelaskan terdapat tiga tahapan dalam pembangunan infrastruktur TIK. Tahapan pertama adalah backbone atau dikenal dengan jaringan tulang punggung. Saat ini, jaringan tulang punggung seperti fiber optik, baik di darat dan di laut telah dibangun sepanjang 342.000 KM, termasuk di dalamnya Palapa Ring yang dibangun oleh Kementerian Kominfo.

“Tetapi masih juga ada yang belum selesai untuk menghubungkan titik-titiknya. Tahun 2022 juga kami harapkan untuk kita bisa diselesaikan dan menyambung jaringan fiber optik ini,” ujarnya.

Untuk tahapan kedua yakni di middle mile dengan pemanfaatan kapasitas satelit. Menteri Johnny menjelaskan, Indonesia saat ini memanfaatkan 9 satelit untuk kebutuhan telekomunikasi, masing-masing diantaranya merupakan 5 satelit nasional dan 4 satelit asing.

“Untuk itu, kita juga harus menyediakan satelit baru untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita juga menggunakan yang disebut dengan microwave link dan fiber link di middle mile,” jelasnya.

Sedangkan tahapan ketiga atau the last mile infrastruktur TIK adalah pembangunan BTS untuk menghasilkan coverage sinyal 4G di seluruh wilayah 3T dan menyediakan akses internet.

“Jadi (BTS dan akses internet) itu untuk pelayanan-pelayanan di kantor desa, sekolah-sekolahan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seterusnya di wilayah-wilayah yang 3T secara khusus,” imbuhnya. (SP/MAR)