PADMA Indonesia Desak Para Kepala Daerah Revisi dan/atau Terbitkan Peraturan tentang Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO

Minggu, 13 Agustus 2023 14:32 WIB

Penulis:redaksi

Gabriel.JPG
Gabriel Goa Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia. (Istimewa)

JAKARTA (Floresku.com) - Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) memberikan apresiasi kepada Presiden RI Jokowi yang sangat serius dan sigap melakukan pencegahan.dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Perpres No.49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang.dinakhodai Menko Polhukham Prof Dr.Mahfud MD sebagai Ketua dan Kapolri Jenderal Pol Lystio Sigit sebagai Ketua Harian.

Diharapkan pasca terbitnya Perpres No.49 Tahun.2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan.dan Penanganan TPPO  menjadi lebh efektif.

Berkenaan dengan itu maka Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia bersama Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia   anggota Zero Human Trafficking Network dan JarNas Anti TPPO  menyerukan dan mendesak:

Pertama, supaya para Gubernur, Bupati dan Walikota segera merevisi dan/atau menerbitkan Peraturan Gubernur/Bupati dan Walikota tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Kedua,  supaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera berkoordinasi dengan Presiden Jokowi agar segera.menerbitkan PP Justice Collaborator TPPO. 

Ketiga, supaya Presiden Jokowi segera membentuk BNP TPPO(Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan RUMAH.ASA INDONESIA untuk mendampingi Korban TPPO mulai dari penyelamatan Korban TPPO,pendampingan psikologis, pendampingan rohani, pendampingan program integrasi, pendampingan hukum TPPO dan pendampingan Program Reintegrasi.

Keempat, supaya Presiden Jokowi berlolaborasi dengan Badan Keahlian DPR,Parpol dan DPR RI untuk melakukan revisi UU Nomor 21.Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Silvi/SP). ***

 

Tags:gugus tugasTPPOPenanganan dan Pencegahan
1

Bacaan Liturgis pada Misa Harian, Kamis, 26 Desember 2024

2

BRI Bantu Wingko Babat Lamongan Tetap Eksis di Tengah Persaingan

3

Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines Menewaskan 38 Orang, 29 Selamat

4

Pesan Inspiratif: Cinta Sejati Memungkinkan Kerinduan untuk Selalu Bersatu

Pelaku Kasus TPPO dengan Korban Yuliana Dopo Disidangkan di PN Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Presiden Jokowi dan Komnas Ham dinyatakan sebagai Wilayah Darurat Human Trafficking.

3 bulan yang lalu

PADMA Indonesia Apresiasi Polres dan Kejari Tangani TPPO di Ngada
Langkah serius Polres Ngada dan Kejari Ngada dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang atas korban YD yang didampingi Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) patut diapresiasi publik.

5 bulan yang lalu

PADMA Dukung Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di TTS
Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indoesia (Pelayanan Advokasi Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sangat mendukung langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak (Kmen PPA) merekomendasi pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).

5 bulan yang lalu