PADMA Dukung Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di TTS
redaksi
Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indoesia (Pelayanan Advokasi Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sangat mendukung langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak (Kmen PPA) merekomendasi pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Atasi Darurat 'Human Trafficking', PADMA Indonesia Desak Pemda NTT Ambil Langkah Khusus
redaksi
Pasca pernyataan keras Presiden Jokowi bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk wilayah zona merah Darurat Human Trafficking kini kembali KOMNAS HAM menyatakan NTT Darurat Human Tranfficking.
PADMA Indonesia Gelar Serial Diskusi Pencegahan Human Trafficiking dan Migrasi Aman di NTT
redaksi
PADMA Indonesia menggelar Serial Diskusi Pencegahan Human Trafficiking dan Migrasi Aman di Provnisi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Pilot Program dimulai di Kabupaten Lembata.
Sejumlah Lembaga Advokasi PMI dan TPPO Desak Pemerintah Ambil Langkah Nyata
redaksi
Sejumlah lembaga advokasi masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan masalah Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking mendesak agar langkah pemerintah tidak berhenti pada upaya memfasilitasi pemulangan WNI/PMI, termasuk dari NTT, tetapi mesti ditindaklanjuti dengan upaya pendampingan lebih lanjut.
Aktivis 'PMKRI Cabang Maumere Gelar Aksi di Depan Mapolres Sikka
redaksi
Sembari membawa spanduk bertuliskan" Copot!!! Kapolres Sikka Gagal Total’ , ‘Ada Banyak Kasus TPPO Polisi Jangan Bobo’ , ‘Cukup Cintaku yang Kandas Polres Sikka", sejumlah aktivis dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Santo Thomas Morus Maumere menggelar aksi di depan Malpores Sikkan, Senin, 13 Mei 2024 siang.