Investor
Pemkab Mabar Berkomitmen Tekan Angka Prevalensi Stunting Jadi 1 Digit pada Tahun 2023
Senin, 16 Januari 2023 11:17 WIB
Penulis:redaksi
Editor:redaksi
Wabup Mabar Yulianus Weng, saat membuka kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Nusa Tenggara Timur, di Labuan Bajo, Sabtu (14/1).. (InfoPublik.id/Kominfo Mabar)
LABUAN BAJO (Floresku.com) - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) tetap berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 1 digit di Tahun 2023 ini
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Mabar dr. Yulianus Weng, M.Kes saat membuka kegiatan Seminar Nasional yang di selenggarakan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) provinsi NTT pada Sabtu, Januari 2023 di Labuan Bajo
Seminar Nasional dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) dengan tema “Kemitraan strategis untuk percepatan penurunan stunting pada pembangunan berketahanan iklim di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023”
“Di bulan Agustus 2022, hasil pengukuran stunting di Manggarai Barat menunjukan angka prevalensi stunting sebesar 15,9 persen turun dari 16,2 persen di bulan Februari tahun 2022. Walaupun prevalensi menurun, Pemakb Mabar tetap berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 1 digit di Tahun 2023 ini,” ungkapnya.
Dikatakannya penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang sangat merugikan.
Wabup menjelaskan segala intervensi kemudian diluncurkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dari berbagai sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik dari sektor Kesehatan maupun non kesehatan.
Berkaca pada dampak yang bisa ditimbulkan oleh stunting tersebut, baik ekonomi maupun kesehatan, maka diperlukan suatu pendekatan intervensi stunting yang terpadu dan terintegrasi yang mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Untuk memastikan keterpaduan antara intervensi gizi spesifik dan sensitive tersebut, diperlukan suatu rangkaian kegiatan perencanaan yang terintegrasi satu sama lain, baik itu antara perangkat daerah maupun dengan sektor terkait lainnya.
Perencanaan kegiatan yang terintegrasi antara satu sektor dan sektor lainnya sangat penting guna mempercepat proses pencegahan anak kerdil (stunting) di Kabupaten Manggarai Barat.
Di samping itu, selain pola integrasi perencanaan program dan kegiatan, diperlukan pendekatan yang konvergen, yaitu suatu usaha terintegrasi dari berbagai pihak yang mengarah pada suatu lokasi prioritas pencegahan dan penanganan stunting.
Menurut Wabup Mabar hal tesebut diatas sejalan dengan tema yang diusung pada Seminar Nasional ini, yaitu Kemitraan Strategis Untuk Percepatan Penurunan Stunting Pada Pembangunan Berketahanan kim di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
“upaya penanggulangan stunting melalui pendekatan lintas sektor menjadi solusi sebagai sebuah langkah konkrit Pendekatan lintas sektor ini melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah pusat pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, dan media massa,” ungkap Wabup Bumi Komodo tersebut
Wabup Yulianus Weng menyadari upaya penanggulangan stunting tidak mudah dilakukan, karena banyak melibatkan pihak dengan kepentingan.
Namun menurutnya upaya penanggulangan stunting melalui pendekatan lintas sektor dapat dijadikan momentum untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini melekat di SKPD.
“Penerapan pendekatan lintas sektor dilaksanakan dengan strategi bertahap mulai dari menyamakan persepsi mengenai stunting, membangun komitmen dan kerjasama antar berbagai pihak dan selanjutnya memperluas pelaksanaan program pembangunan Perangkat Daerah yang dirancang berdasarkan penyebab stunting dan lokus sasarannya yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran,” imbuhnya
Wabup Yulianus Weng berharap bahwa kegiatan Seminar Nasional ini akan mampu menghasilkan rekomendasi- rekomendasi yang mampu membantu percepatan penurunan stunting di Manggarai Barat dan juga Provinsi NTT pada umumnya.
Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan
Pada tempat yang sama Ketua Umum PP HAKLI Prof. Dr. Arif Sumantri, SKM, MKes mengatakan Kompetensi Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) sangat penting dalam upaya menyiapkan lingkungan sebagai salah satu agen yang mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat.
Dijelaskannya kualifikasi kompetensi tersebut sangat strategis dan penting untuk melindungi masyarakat maupun lingkungan untuk tercapainya kesehatan individu dan komunitas sebagai salah satu modal penting daya saing dalam era globalisasi
“Keberadaan HAKLI diharapkan mampu bersaing dengan LPP lainnya di Indonesia seperti IDI, IBI, PPNI dan organisasi profesi lainnya, bukan hanya persoalan prestasi yang telah dicapai, namun bagaimana merawat eksistensi HAKLI yang sudah ada selama ini perlu untuk terus dikembangkan. Semoga LPP HAKLI menjadi salah satu LPP dengan akreditasi unggul.” harapnya.
Prof Arif juga menjelaskan banyak hal yang dapat dilakukan oleh HAKLI dengan mengacu pada Permendagri 87/2002 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024 antara lain Konservasi terhadap air perlu ditingkatkan untuk menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada masalah berkurangnya kuantitas air bersih untuk kebutuhan sanitasi dan lainnya.
Kemudian berkurangnya jumlah air bersih untuk kebutuhan hidup juga akan berdampak pada penularan penyakit lingkungan berbasis vector penyakit seperti malaria, filariasis, DBD maupun kecacingan yang memiliki dampak penting bagi peningkatan stunting pada wilayah di NTT.
Disebutkan eliminasi malaria di NTT akan dilakukan pada 2027. Diharapkan anggota HAKLI bisa berperan hingga level Puskesmas, persoalan air berdampak pada masalah kesehatan.
Gagalnya investigasi terhadap tempat peristirahatan nyamuk (resting), tempat perkembangbiakan (breeding), modifikasi dan manipulasi lingkungan juga diakibatkan karena penanganan air yang kurang memadai.
“Butuh dukungan HAKLI yang baru dibentuk ini untuk memiliki semangat mengantarkan pada bebas ODF dan penurunan stunting,” ucap Ketum HAKLI Prof Arif Sumantri.
Untuk diketahui Seminar Nasional juga dirangkai dengan Pengukuhan Ketua Pengurus Provinsi HAKLI NTT serta Ketua Pengurus Kabupaten: Sikka, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur dan Manggarai Barat oleh Ketua Umum HALKI Pusat Prof. Dr. Arif Sumantri, SKM, M.Kes didampingi Sekjen HAKLI Bambang Lukisworo, SKM yang disaksikan Wabup Mabar Yulianus Weng dan Sekda Fransiskus Sales Sodo.
Yang terpilih menjadi Ketua Pengurus Provinsi HAKLI NTT dan Ketua Pengurus Kabupaten adalah sebagai berikut:
1. Prov. NTT / Micael Johan S. Takesan, SKM., M. Si / 537102845
2. Kab. Nagekeo / CHARLES FOEH, SKM / 581820280
3. Kab. Ngada / Emirensiana Tay / 531208590
4. Kab. Sikka / Katharina Yuliati, SKM / 523009823
5. Kab. Manggarai Timur / Kristoforus Siong / 531308614
6. Kab. Manggarai Barat / Arnoldus Ano, ST.
Sumber: Syarif ab – Tim IKP Kominfo Mabar. ***