Pemkab Mangarai Barat Gelar Rakor Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo

LABUAN BAJO (Floresku.com)  – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk pemgembangan pariwisata Labuan Bajo,  Flores.

Rapat Kordinasi Pengembangan Kawasan Pariwisata DPSP  berlangsung Rabu (28/4) di Hotel The Jayakarta Suites Komodo Flores, Labuan Bajo. 

“Turut hadir dalam Rakor tersebut Pemda Mabar, Binamarga, Kementetian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat,  , Pelindo, Kemenparekraf, Kementerian ATR/BPN, ITDC, Kementerian Perhubungan, Kemendikbud, Bank Indonesia,  pimpinan BPOLBF, para pimpinan dunia usaha seperti dari  PLN dan Telkom cabang Manggarai,  dan PDAM Wae Mbeliling Mabar.”  ungkap press realese BPOLBF, Jumat (30/4).

Bupati Manggarai Barat melalui Sekretaris Daerah, Fransiskus S. Sodo mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) sangat mendukung penuh pembangunan infrastruktur terpadu pendukung DPSP Labuan Bajo tersebut.

“Pada prinsipnya Pemda Manggarai Barat sangat mendukung Penataan Kawasan DPSP Labuan Bajo, karena merasa yakin kebijakan strategis tersebut dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Sekda Mabar pada 

Sekda Mabar yang biasa disapa Hans Sodo menjelaskan bahwa Pemda Mabar memiliki peran sentral dan akan menginisiasi kerja sama atau koordinasi sinergis, agar semuanya bisa berjalan secara baik.

“Tentunya dengan tidak mengabaikan batasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda Mabar,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Kosmas Harefa, menjelaskan bahwa agenda rapat yang mereka inisiasi tersebut ingin mengecek sejauh mana perkembangan penataan kawasan dan sarpras di Kota Labuan Bajo dan TN Komodo.

Kemudian penataan Marina, manajemen lalu lintas, rencana pengadaan bersama untuk ducting utilitas, penyesuaian SUTT di dalam lahan otorita, pengembangan SDM, dan perluasan pembayaran digital.

“Semua Kementerian lembaga wajib di cek, kira-kira apa saja yang menjadi kendala dan dicarikan solusi bersama dengan Pemerintah Daerah. Kemenko Marves akan terus melakukan evaluasi dalam rangka percepatan pembangunan dan memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan itu merupakan tugas kami,” terang Kosmas.

Oleh karena itu Ia berharap agar semua stakeholder bergandengan tangan demi kelancaran seluruh progres yang ada.

BPOLBF Dorong Kolaborasi Produktif

Direktur Utama BOPLBF Shana Fatina menjelaskan BPOLBF mendorong kolaborasi yang produktif, dan bagaimana membagi peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder.

“Kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menjalankan tugas kami untuk mendorong kolaborasi yang produktif termasuk bagaimana membagi peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh stakeholder, dan BPOLBF sendiri, sehingga semua pihak bisa berkontribusi untuk percepatan pembangunan pariwisata Manggarai Barat,” kata Shana. (Wulan)