Pemkab Sikka Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Ranwal RKPD 2026

MAUMERE (Floresku.com) -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka mengadakan Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Sikka pada Jumat (17/01).

Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera, SE., M.Si, menekankan pentingnya partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam penyusunan Ranwal RKPD 2026. 

Penyusunan kali ini menjadi momentum penting karena berlangsung di masa transisi pemerintahan. Dokumen perencanaan ini mengacu pada beberapa pedoman strategis, di antaranya; Dokumen Transisi RPD 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik.

Penjabat Bupati Sikka juga menegaskan bahwa rancangan tersebut bersifat terbuka dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak guna menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

• BRI Jadi Sorotan, Satu-satunya BUMN yang Rilis Obligasi Hijau Tahun 2024
• Bacaan Misa Harian, Jumat, 17 Januari 2025

"Kehadiran akademisi dalam forum ini menjadi bagian penting dalam memberikan kajian ilmiah untuk memperkuat substansi dokumen perencanaan, " tandasnya

Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil, dalam sambutannya menyoroti bahwa penyusunan RKPD harus melalui proses uji publik yang komprehensif dan berdasarkan kajian akademis. 

Ia menyampaikan bahwa gambaran awal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta evaluasi kinerja keuangan daerah perlu menjadi dasar yang kuat dalam menyusun arah pembangunan ke depan.

Selain itu, Stefanus juga menekankan isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama Kabupaten Sikka, termasuk; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, Penguatan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM.

"Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar kepada UMKM dan penyandang disabilitas melalui program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi," tambahnya.

Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi yang konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk tahun 2026 dan seterusnya. (Silvia). ***