Puluhan Sopir Taksi Airport Geruduk DPRD Sikka: 'Grab Merampas Hak Hidup Kami'

MAUMERE (Floresku.com)  — Puluhan sopir taksi bandara yang tergabung dalam Koperasi Jasa Angkutan Usaha Frans Seda Maumere menyerbu kantor DPRD Kabupaten Sikka, Jumat (11/7), sebagai bentuk protes keras terhadap kehadiran layanan transportasi daring Grab di Kota Maumere. 

Aksi yang digelar dengan penuh emosi ini menyoroti keresahan para sopir lokal yang merasa terancam kehilangan mata pencaharian akibat masuknya perusahaan transportasi berbasis aplikasi tersebut.

Kehadiran para sopir taksi ini mengundang perhatian masyarakat dan media lokal, termasuk floresku.com, yang langsung meliput aksi mereka di halaman kantor DPRD Sikka. 

• RDP DPRD Sikka dan BPJS Ketenagakerjaan Berlangsung Panas, Anggota DPRD Sebut Alasan BPJS Ketenagakerjaan Mengada-ada
• Bacaan Liturgis pada Misa Harian, Sabtu, 12 Juli 2025

Dengan mengenakan seragam khas mereka dan membawa atribut protes, para sopir taksi menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat, dengan harapan Pemerintah Kabupaten Sikka dapat mengambil sikap tegas.

“Kami Tolak Grab, Ini Merampas Hak Hidup Kami”

Dalam wawancara yang dilakukan di lokasi, Vinsen Sadok Sadipun selaku Ketua Koperasi Jasa Usaha Angkutan Frans Seda menyatakan dengan nada tinggi bahwa mereka menolak keras keberadaan Grab di Maumere.

“Kami tidak pernah diberi tahu atau disosialisasikan soal kehadiran Grab. Tiba-tiba mereka sudah beroperasi. Ini merampas hak hidup kami. Kami sudah berjuang lama melayani penumpang, khususnya tamu bandara, untuk menghidupi keluarga. Sekarang datang perusahaan besar dari luar yang seolah ingin mengatur kami di tanah sendiri. Kami anak tanah ini, kami tidak terima!” tegas Vinsen dengan nada marah.

Menurut Vinsen, kehadiran Grab justru menambah beban ekonomi sopir lokal yang selama ini sudah berjuang keras menghadapi minimnya jumlah penumpang, terlebih akibat keterbatasan jadwal penerbangan di Bandara Frans Seda.

“Selama ini kami saja sudah setengah mati dapat penumpang karena penerbangan tidak jelas. Sekarang Grab datang menambah kesulitan kami. Bagaimana kami mau hidup?” tambahnya, diamini oleh rekan-rekan sopir lainnya.

Ancaman Aksi Lanjutan Jika Pemerintah Abai

Tak hanya menyuarakan penolakan, para sopir juga menyampaikan tuntutan tegas kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Sikka untuk segera turun tangan. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menolak kehadiran Grab dan menutup operasionalnya di Maumere.

“Kalau pemerintah tetap memaksakan memberikan izin kepada Grab, maka kami akan duduki kantor bupati dan kantor DPRD ini. Kami tidak akan diam. Kami punya organisasi resmi, berbadan hukum, dan selama ini diakui pemerintah. Jangan abaikan kami,” ujar Vinsen penuh tekanan.

Ia juga menyinggung soal keadilan dalam lapangan kerja. Grab, menurutnya, membuka ruang bagi siapa saja untuk menjadi pengemudi, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) yang hanya bekerja sambilan. Hal ini, kata Vinsen, tidak adil bagi para sopir taksi airport yang menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber penghidupan utama.

“Kalau PNS bisa jadi driver Grab, itu kan hanya iseng. Mereka sudah punya gaji. Sementara kami? Ini satu-satunya cara kami cari makan. Pemerintah harus bijak dan berpihak pada rakyat kecil,” tegasnya.

Harapan kepada Pemerintah dan DPRD

Aksi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan juga permohonan konkret agar pemerintah daerah bersikap adil dan melindungi usaha lokal yang telah lama eksis dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah.

“Kami tidak anti teknologi. Tapi jangan korbankan kami yang sudah lebih dulu berjuang di jalan. Pemerintah harus hadir untuk melindungi yang lemah. Kami punya izin resmi, punya koperasi, dan kami juga bayar pajak. Jangan biarkan perusahaan besar seenaknya masuk tanpa pertimbangan sosial,” tutup Vinsen.

Rencananya, perwakilan sopir akan bertemu langsung dengan Bupati Sikka dan Ketua DPRD hari ini untuk menyampaikan tuntutan secara resmi. Mereka berharap, keluhan mereka tak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan keputusan yang melindungi keberlangsungan hidup para sopir taksi bandara.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sikka maupun pihak DPRD terkait desakan para sopir taksi tersebut. Namun, tekanan publik yang semakin menguat diperkirakan akan menjadi batu ujian bagi keberpihakan pemerintah terhadap warga kecil di tengah gempuran arus digitalisasi jasa transportasi. (Herry Fdz)