Terkait Wacana Pemakzulan Gibran, KPU dan DPR Juga Harus Dievaluasi

MAUMERE  (Floresku.com)– Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik. Namun, polemik terkait proses pencalonannya dinilai tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Gibran. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga perlu dimintai penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Persoalan ini menyangkut proses dan mekanisme pencalonan yang sejak awal melibatkan sejumlah lembaga negara. Karena itu, evaluasi semestinya tidak berhenti pada sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, tetapi juga menyentuh institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan pembentukan regulasi pemilu.

KPU Harus Menjelaskan Proses Verifikasi

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU bertanggung jawab menerima dokumen persyaratan, melakukan verifikasi, serta menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan.

Jika kemudian muncul keraguan atau dugaan persoalan terkait persyaratan pencalonan, publik berhak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan administrasi dilakukan hingga pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat.

Baca juga:

• PHRI NTT Salurkan Bantuan bagi Lansia dan Anggota di Sikka
• Pesan Inspiratif: Kehadiran Kerajaan Allah
• Masuk Desil 8, Warga Alok Timur Berpenghasilan Rp250 Ribu Sebulan

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah verifikasi telah dilakukan secara cermat, sesuai ketentuan, dan berdasarkan dokumen yang sah.

Bawaslu Perlu Membuka Dasar Pengawasannya

Bawaslu juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan ini. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan mengawasi tahapan pemilu serta menangani dugaan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, apabila terdapat keberatan atau dugaan pelanggaran pada masa pencalonan, publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana pengawasan dilakukan, apakah ada laporan atau temuan, serta bagaimana tindak lanjutnya.

DPR Juga Harus Bertanggung Jawab atas Regulasi

DPR merupakan lembaga pembentuk undang-undang yang bersama pemerintah membahas dan mengesahkan regulasi pemilu.

Jika ketentuan pencalonan kemudian dipersoalkan atau dianggap menimbulkan polemik, DPR juga perlu menjelaskan proses pembentukan aturan tersebut, termasuk pertimbangan hukum dan politik yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, tanggung jawab tidak semestinya hanya dibebankan kepada peserta pemilu, sementara lembaga yang membentuk aturan dan menjalankan mekanisme penyelenggaraan serta pengawasan luput dari evaluasi.

Gibran Jangan Dijadikan Sasaran Tunggal

Gibran merupakan peserta pemilu yang mengikuti tahapan dan mekanisme pencalonan sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Karena itu, jika persoalan yang diperdebatkan adalah proses pencalonan, pemeriksaan terhadap seluruh mata rantai kelembagaan menjadi penting. Menjadikan Gibran sebagai satu-satunya sasaran kritik tanpa mengevaluasi peran KPU, Bawaslu, dan DPR berisiko mengaburkan persoalan mendasar.

Publik membutuhkan kejelasan mengenai proses, aturan, dan tanggung jawab kelembagaan, bukan sekadar perdebatan politik yang berujung pada saling menyalahkan.

Suara dari Maumere: Pemeriksaan Seharusnya Sejak Awal

Di tengah ramainya perdebatan pemakzulan di Jakarta, suara kritis juga datang dari masyarakat di daerah. 

Salah satunya disampaikan  An Yustina, seorang ibu rumah tangga yang berdomilsili di Kecamatan Alok Timur, Maumere, Flores.

Ia mengungkapkan kekecewaannya karena pemeriksaan administrasi, termasuk ijazah dan kelengkapan dokumen persyaratan, seharusnya dilakukan secara teliti sebelum seseorang ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Menurutnya, persoalan administrasi semestinya diselesaikan sejak tahap awal agar tidak menimbulkan polemik setelah seseorang terpilih dan menjalankan jabatan.

"Seharusnya itu diperiksa dari awal, sebelum pemilihan. Jangan sudah terpilih, sudah jalan, baru ribut soal ijazah, soal berkas. Kami kecewa, karena perhatiannya itu tidak sesuai harapan. Kalau dari awal teliti, tidak akan ribut seperti sekarang," ujar An Yustina.

Pernyataan tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar penyelenggaraan pemilu dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sejak tahap pendaftaran hingga penetapan hasil.

Mantan Anggota KPU Nagekeo: Ada Ruang Tanggapan Masyarakat

Pandangan serupa disampaikan seorang mantan anggota KPU Kabupaten Nagekeo yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, apabila sejak awal terdapat keraguan terhadap keabsahan ijazah atau dokumen persyaratan calon, mekanisme tanggapan masyarakat seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan keberatan.

"Mestinya kalau ada keraguan dari ijazah, kan diberi waktu tanggapan. Mestinya di situ celah untuk orang bisa menyampaikan sanggahan terhadap administrasi yang ada," ujarnya.

Ia menilai, jika persoalan ijazah kembali dipersoalkan, hal penting yang perlu dibuka kepada publik adalah bagaimana proses verifikasi dilakukan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, dan ketentuan apa yang menjadi dasar penilaian.

Masa tanggapan masyarakat, menurutnya, merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyampaikan keberatan terhadap persyaratan administrasi calon sesuai prosedur yang berlaku.

Mengutamakan Transparansi, Bukan Sekadar Polemik

Polemik pencalonan dan wacana pemakzulan Gibran semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

KPU harus transparan dalam menjelaskan proses verifikasi, Bawaslu perlu membuka dasar pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran, sedangkan DPR harus siap mempertanggungjawabkan regulasi yang dibentuknya.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang mendukung atau menolak Gibran. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap integritas sistem demokrasi dan lembaga-lembaga negara.

Sebab, pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, tetapi juga oleh seberapa jujur, transparan, dan akuntabel proses yang mengantarkan seseorang menuju jabatan publik. (Silvia). ***