LABUAN BAJO (Floresku.com)-Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) minta anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT benahi orientasi reses. 

Ketua PKN Lorensius Logam, mengecam keras  output proyek yang bersumber dari pokok pikiran atau aspirasi masyarakat. Hal ini berangkat dari hasil-hasil investigasi dilakukannya dan studi kasus selama di lapangan, dan menemukan fakta dari kualitas pekerjaan fisik sangat memprihatinkan.

"Selama ini saya dengan anggota PKN turun ke lapangan guna mengecek proyek fisik yang anggarannya bersumber dari dana pokir atau dana aspirasi. Setelah kami cek pekerjaan tersebut sangat memperhatikan",kata dia kepada Floresku.com, Selasa, 21 Desember 2021.

• SENDAL SERIBU: Senin, 20 Desember 2021: Hari Ini, Beriman Seperti Maria!
• Gelar seri ke-5 IN-Connect, KUMPUL Ajak Penggerak & Pegiat Startup Saling Berkolaborasi Manfaatkan Teknologi Artificial Intelligence untuk Akselerasi Pertumbuhan Industri Digital
• Wartawan Aksinews.id, Yurgo Purab Dipanggil Polres Flotim Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik oleh Oknum Pengacara

Dikatakannya persoalan tersebut sangatlah tendensius, mengingat pekerjaan ini dibangun karena hasil reses anggota DPRD atau pokok aspirasi masyarakat.

"Kan aneh sekali, mereka datang menemui masyarakat di dapilnya masing-masing kemudian ada usulan untuk pembangunan fisik. Endingnya pekerjaan yang diusul tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (Penyedia Jasa/Kontraktor). Mestinya dikerjakan oleh  masyarakat desa ataupun warga setempat. Supaya mampu menyerap tenaga lokal untuk mengerjakannya, disisi lain agar pekerjaan tersebut betul-betul memperoleh kualitas  yang baik karena dikerjakan langsung oleh penerima manfaat sendiri", katanya.

Dikatakannya juga bahwa jika sebuah pekerjaan dilimpahkan ke pihak ketiga, maka serapan tenaga kerja akan diatur oleh pihak ke tiga tersebut.

"Kalau sudah dilimpahkan ke pihak ketiga, secara otomatis untuk serapan tenaga kerjanya, dia semua yang atur. Lalu masyarakat setempat dapat apa? Saya sangat yakin 1000 persen ada dugaan indikasi jual beli proyek pokok pikiran (pokir) anggota dewan", ucapnya.

Contoh pengerjaan proyek yang diambilnya, di Desa Siru dengan jenis pengerjaan Telford dan drainase. Yang membuat warga di Desa tersebut kecewa, dikarenakan warga disana tak bisa berpartisipasi. Tak hanya itu pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan standar teknis.

"Seperti halnya proyek pokir di Desa Siru, Kecamatan Lembor, dengan jenis pekerjaan Telford dan drainase. masyarakat sangat kecewa tidak bisa berpartisipasi  dalam pekerjaan tersebut  karena yang mengerjakannya merupakan pihak ketiga.

Selain itu kondisi pekerjaan tersebut sudah hancur lebur akibat komposisi material yang digunakan tidak sesuai standar teknis",katanya.

• CERBUNG: Wanita Penagih Janji (Part 8)
• Anggota DPRD Provinsi NTT dari PAN, Yeni Veronika: 'Program Vaksinasi Harus Segera Dituntaskan'
• Virus ASF Telah Pergi, Kades Liang Sola Berharap Pemkab Mabar Bisa Suport Bibit Babi untuk Warga

Dirinya melihat mentalitas dari Anggota DPRD Mabar perlu dibenahi kembali.

"Saya kira kalau anggota DPRD kita punya otak, mesti berpikir lebih jernih lagi kedepannya. Jangan jadikan masyarakat sebagai bumper untuk mendapatkan keuntungan pribadi.  Bagaimana mau maju infrastruktur daerah kita kalau mental anggota DPRD pemburu rente.Saya tidak habis pikir juga, kenapa mereka sejahat ini kepada masyarakat. Rakyat sudah kasih gaji mereka loh, harusnya sadar diri dong. Kalau mau evaluasi lebih dalam sebetulnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat tidak cukup realisasikan pekerjaan hasil reses", katanya.

Sebagai Anggota DPRD, lanjut dia perlu menjalankan tiga tugas pokok. Seperti fungsi Legislasi,Budgeting dan pengawasan.

"Esensi memperjuangkan kesejahteraan rakyat tidak berhenti sampai disitu. Ada agenda yang jauh lebih besar, yakni konstituen anda sbg DPR, menjalankan 3 tugas Pokok. Yang pertama fungsi legislasi, ke-dua fungsi budgeting dan ketiga fungsi pengawasan.  Jadikan politik sebagai wadah gerakan sosial bukan gerakan industri menambah pundi-pundi", tuturnya