WADUK.jpg

Masyarakat Adat Suku Rendu kembali menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pembangunan Bendungan Mbay–Lambo di Kabupaten Nagekeo. 

Masyarakat Adat Rendu Tuntut Moratorium Proyek Waduk Lambo

Floresku

Peserta pertemuan konsolidasi  Jejaring Advokasi Geothermal Flores-Lembata di Kemah Tabor, Mataloko, sejak 22 hingga 25 Oktober 2025. 

jejenaring.jpg

Jejaring Advokasi dan Masyarakat Adat Korban Geotermal Flores–Lembata menggelar pertemuan konsolidasi di Kemah Tabor, Mataloko, sejak 22 hingga 25 Oktober 2025. 

Jejaring Advokasi dan Masyarakat Adat Flores–Lembata Tegaskan Penolakan Total terhadap Proyek Geotermal

Nara sumber dan peserta diskusi Lembaga Ekologi & Masyarakat Adat 
PP PMKRI di Tangki Cafe Lokasari Square Mangga Besar Jakarta, Kamis (8/5).

diskusi pmkri.jpg

Lembaga Ekologi dan Masyarakat Adat PP PMKRI Jakarta menggelar disksusi dengan tema 'Strategi Penyelesaian Konflik Sosla dalam Kasus Sengketa Lahan," pada Kamis, 8 Mei 2025. 

  PP PMKRI Gelar Disksusi Strategi Penyelesaian Konflik Sosial dalam Kasus Sengketa Lahan

petrus.jpg

PASAL 18B ayat (2) UUD 45 secara tegas menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Peristiwa Hukum dan Fakta Hukum yang Ada Membuktikan Selama 113 Tahun Tak Ada Hak Ulayat di Nangahale

Masyarakat Adat Poco Leok dalam suatu kesempata pertemuan adat.

Masyarakat Adat.jpg

Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 semestinya menjadi momen penting bagi DPR untuk menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Masyarakat Adat. Setelah 14 tahun RUU ini tak kunjung selesai, bersamaan itu juga Masyarakat Adat harus berhadapan dengan sejumlah tindakan kekerasan dan diskriminasi.  

DPR dan DPD RI Didesak  Segera Bahas dan Sahkan RUU Masyarakat Adat

Sr Minerva Caampued bersama anak-anak dari  Masyarakat Adat di Kota Sta Anna, Filipina

filipina.jpeg

 Seorang anggota kongregasi Suster-suster Apostolik Fransiskan telah diakui atas karyanya dengan masyarakat adat di provinsi Cagayan, menurut sebuah laporan yang dimuat di Konferensi Waligereja Filipina (CBCP).

Biarawati Fransiskan Dapat Penghargaan karena Pengabdiannya kepada Masyarakat Adat di Filipina

Warga Pocoleok hadang tim PLN, Pemda Manggarai yang dikawal sejumlah polisi dari Poltes Manggara, Rabu (27/9).

warga44.jfif

Ratusan warga aliansi masyarakat adat Pocoleok kembali berkumpul di simpang tiga Lungar dan Lingko Meter untuk melakukan penghadangan terhadap pihak perusahaan, PLN, dan Pemda Manggarai  yang turun ke Pocoleok, pada Rabu 27 September 2023.

Warga Masyarakat Adat Pocoleok Kembali Hadang Tim PLN dan Pemda Manggarai yang Dikawal Sejumlah Polisi

Marsel Suliman S.H bersama tokoh masyarakat adat Ngkiong

Marseli.jfif

Mikael Ane, seorang tokoh Masyarakat Adat Ngkiong, Manggarai, NTT terancam 3 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsidair 6 bulan penjara. Ancaman tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kamis (31/8).

Marsel Suliman S.H dari PPMAN: 'Tuntutan 3 Tahun Penjara kepada Mikael Ane, Buruk Rupa Penegakan Hukum Atas Masyarakat Adat'

Camat Alok Barat mengukuhkan empat Forum Lembaga Ada di wilayah Kecamatan Alok Barat, Kabupaten sikka, Kamis (30/3).

masyarakat.jfif

 Camat Alok Barat Don Lorenzo Neno Da Silva melakukan pengukuhan kepada empat Forum Lembaga Adat di wilayah kerjanya, Kamis 30/3/23.

Empat Forum Lembaga Adat di Kecamatan Alok Barat Resmi Dikukuhkan

Sekretaris DLHD Kabupaten Manggarai Timur, Marsel Lijung

sekre dldh.JPG

Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Manggarai Timur menggelar 'Sosialisasi Peran Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur' yang berlangsung di aula kantor Camat Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong pada Kamis, 1 September 2022.