Kementerian/Lembaga
Kamis, 27 Februari 2025 18:19 WIB
Penulis:redaksi
JAKARTA (Floresku.com) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi salah satu pemateri di retret kepala di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Rabu, 26 Februari 2025.
Retret ini dilangsungkan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di mana ada sekitar 493 kepala daerah yang mengikuti agenda ini.
Saat memberikan materi, Gibran memberikan beberapa arahan untuk dijalankan oleh daerah sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara,” kata Gibran saat mengisi materi.
“Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” imbuhnya.
Hal senada juga diungkap oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto saat bertemu media usai Gibran memberikan materinya kepada para kepala daerah.
“Setelah selesai beliau (Gibran) menyampaikan materi, beliau membuka arahannya dengan kata-kata yang sangat tegas, jelas, ‘Tidak ada progam selain program presiden,’” ujar Bima Arya.
Berikut arahan yang diberikan oleh Gibran kepada Kepala Daerah saat memberikan materi retret:
Partisipasi Daerah pada Program Makan Bergizi Gratis
Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang sudah dimulai sejak 6 Januari 2025.
Gibran meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan Makan Bergizi Gratis di daerah masing-masing.
“Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal,” ujar Gibran.
“Untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” tambahnya.
Penurunan Angka Stunting
Dalam bidang kesehatan, salah satu prioritas adalah menurunkan angka stunting.
Gibran mengungkapkan jika angka stunting dapat diturunkan salah satunya dengan memberikan makanan tambahan pada ibu hamil atau pada balita.
“Tadi beliau (Gibran) menyebutkan satu daerah, bupatinya langsung dipanggil untuk bicara yang berhasil menurunkan stunting, di Kalimantan,” kata Bima Arya.
Kepala Daerah Diminta Waspada Kenaikan Harga Saat Ramadhan
Menjelang ramadhan di mana harga-harga kebutuhan pokok sering naik, Gibran juga memberi arahan sendiri.
Ia meminta para kepala daerah untuk selalu waspada pada potensi kenaikan harga barang.
Mengenai harga barang ini, Gibran menekankan pentingnya langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang di pasaran.
Persiapan Arus Mudik Lebaran
Ramadhan tak bisa dipisahkan dengan tradisi mudik lebaran ke kampung halaman.
Gibran juga menyinggung tentang kesiapan daerah dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025.
Kesiapan yang dimaksud seperti saran untuk kepala daerah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
Hal tersebut untuk memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi tahunan yang terus berulang itu.
“Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar, jangan sampai ada penumpukan di exit tol misalnya, hati-hati sekali,” ujarnya.
Kelancaran Sertifikasi Halal pada UMKM
Gibran lantas memberikan arahan mengenai penggunaan anggaran daerah, salah satunya untuk percepatan sertifikasi halal.
“Dan ini perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu, berdasarkan PP nomor 42 tahun 2024, Oktober tahun 2026 nanti barang jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikat halal,” ucap Gibran.
“Jadi nanti, mohon Bapak Ibu bisa memberikan penegasan-penegasan dan juga saya mohon kerja sama Bapak Ibu semua kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan,” tuturnya.
Mengenai sertifikat halal ini, Bima Arya juga mengungkapkan kepada media salah satu pesan Gibran di mana Indonesia masih tertinggal soal produk halal.
“Khusus di bagian akhir, beliau (Gibran) ini sampaikan Indonesia masih tertinggal dalam hal produk halal, nomor satu China, kita kalau nggak salah nomor 8,” jelasnya.
Karena itu, menurut Bima Arya, Gibran meminta persoalan sertifikasi halal ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. (*).
4 bulan yang lalu
4 bulan yang lalu