DPR RI Khawatir Implementasi Kurikulum Merdeka Tidak Dapat Dilanjutkan

JAKARTA - Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai capaian program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Salah satunya, Kurikulum Merdeka yang rencananya akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional.

Anggota Komisi X, Rano Karno, menyampaikan kekhawatiran jika Kurikulum Merdeka tidak bisa dilanjutkan di waktu yang akan datang. Menurutnya, dampak positif dari implementasi Kurikulum Merdeka sudah bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kita semua merasakan bahwa Kurikulum Merdeka sangat bermanfaat di masyarakat, salah satunya di dapil saya. Jadi memang kekhawatiran kita kalau Kurikulum Merdeka ini nanti dijadikan program (kurikulum) nasional, mudah-mudahan tidak terjadi perubahan,” ujar Rano Karno dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.

• Menjemput Presiden 'minus malum' dan Sir Wakil Presiden?" (sekenanya saja)
• Ef 2:4-10, Bacaan II, Hari Minggu Prapaskah IV, 10 Maret 2024
• Mazmur Tanggapan, Hari Minggu Prapaskah IV, 10 Maret 2024

Lebih lanjut, Rano Karno menyatakan dukungannya terhadap Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Bahkan dia mendorong agar Kurikulum Merdeka disahkan dalam Undang-Undang (UU) agar tetap terus diimplementasikan walaupun terdapat pergantian kepemimpinan.

“Jadi kalau memang Kurikulum Merdeka ini jadi program (kurikulum) nasional, harus masuk ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar punya kekuatan. Jadi sekali lagi, saya setuju dengan Kurikulum Merdeka ini,” kata Rano Karno.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Adrianus Asia Sidot mengatakan Kurikulum Merdeka ini merupakan sebuah terobosan di sektor pendidikan Indonesia yang patut mendapatkan apresiasi. “Kami selalu mendorong para pemangku kepentingan pendidikan di daerah untuk selalu mengikuti, memperdalam, meningkatkan kompetensi terkait Kurikulum Merdeka dari Merdeka Belajar ini,” papar Sidot.

Sidot berharap para pejabat di jajaran birokrasi dapat mengawal Kurikulum Merdeka saat ada kepemimpinan menteri baru. “Saya pikir dirjen, direktur, eselon 3 ini wajib untuk mempertahankan Kurikulum Merdeka. Wajib memberikan kepada menteri yang baru bahwa sudah sampai dimana aplikasi dari program ini, sehingga tidak buru-buru memutuskan. Karena kebiasaan kita, ganti menteri ganti kebijakan, padahal pendidikan ini tidak bisa seperti itu,” tutur Sidot.

Senada dengan hal tersebut, Hetifah Sjaifudian yang juga Anggota Komisi X, menyatakan bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka sudah melahirkan hal positif yang dirasakan masyarakat. “Prototipenya bagus, mulai dari sukarela di 3000 naik 100 kali lipat dalam dua tahun. mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan,” kata Hetifah.

Hetifah turut mendorong adanya penyelesaian regulasi pendukung demi menjaga keberlanjutan Kurikulum Merdeka, terutama pada penghujung periode jabatan DPR RI yang akan selesai pada tahun ini. “Kita harus fokus kepada berbagai aspek menyangkut regulasi maupun petunjuk-petunjuk teknis. Supaya there is no point to return,” jelas Hetifah.

Tidak hanya Kurikulum Merdeka,  Anggota Komisi X lainnya, Andreas Hugo Pareira menerangkan bahwa banyak manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat dari hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Kemendikbudristek dan DPR RI.

“Pesan yang saya peroleh secara keseluruhan, jangan sampai ganti orang, ganti lagi semua hal yang kita pernah lakukan ini. Karena kami (masyarakat) akan mengalami kesulitan baru di bawah,” ungkap Andreas.

Menurut Anggota Komisi X, Dede Yusuf, implementasi Kurikulum Merdeka perlu memperkuat pendampingan di tingkat satuan pendidikan, karena masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri. “Sehingga pesan dari sekolah dan kawan kawan meminta agar dukungan (pendampingan) lebih banyak lagi,” tutur Dede.

Kemendikbudristek Optimis Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Dalam paparan yang disampaikan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, terkait dampak implementasi Kurikulum Merdeka pada peningkatan skor literasi dan numerasi. Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 menunjukan, tingkat literasi dan numerasi di SMP/MTS/sederajat dan SMA/MA/sederajat yang menggunakan Kurikulum Merdeka meningkat setiap tahunnya.

“Semakin lama sebuah sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, maka semakin tinggi peningkatan literasi dan numerasinya,” jelas Anindito.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengatakan Program Merdeka Belajar saat ini tidak hanya menjadi sebuah kebijakan, tetapi sudah menjadi sebuah gerakan. Jika program itu sudah dimiliki para murid, guru, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, maka akan sulit untuk ditarik kembali karena sudah dirasakan manfaatnya.

Nadiem optimis berbagai program utama Merdeka Belajar, termasuk Kurikulum Merdeka akan terus dilanjutkan pada era pemerintahan baru. “Dengan adanya transisi pemerintahan baru, saya yakin bahwa program-program terbaik kami ini akan terus dilanjutkan, karena dampaknya sudah sangat besar di lapangan,” tutup Nadiem.

Tulisan ini telah tayang di eduwara.com oleh Redaksi pada 09 Mar 2024